NERACA

Jakarta - Terkait rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) untuk mobil dengan cc di atas 1500 dan program koversi BBM ke BBG, Kementerian Perindustrian telah bertemu dengan pihak Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk mempersiapkan konverter kit (alat konversi BBM ke BBG) pada mobil-mobil keluaran terbaru.

"Saya sudah bicara dengan Gaikindo dan sudah dicapai kesepakatan dengan mereka untuk dicapai pemasangan konverter kit di mobil keluaran terbaru. Dia maunya dua tahun untuk persiapan, tapi saya minta agar bisa tahun depan," ungkap Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta, Kamis (26/4).

Hal senada juga di ungkapkan oleh Sudirman Maman Rusdi Ketua Umum Gaikindo. Untuk rencana program konvesi energi BBM ke Gas, pihaknya menyatakan siap mendukung. Bahkan seluruh anggota asosiasi akan mengoperasikan bengkel resmi untuk memasang konverter kit pada produk mereka yang sudah dipasarkan.

Lebih jauh lagi Sudirman memaparkan pemerintah melalui Kemenperin sudah berdiskusi dengan asosiasi terkait rencana program konversi energi (BBM ke gas). Namun, agen tunggal pemegang merek (ATPM) memerlukan waktu tambahan untuk bisa memaksimalkan program ini. "Kami bersedia menggunakan bengkel resmi kami, asal 'konverter kit' tersebut harus sesuai dengan masing-masing kendaraan karena menyangkut teknis, asuransi dan lain sebagainya," terang Sudirman.

Menurut Sudirman, untuk pemasangan pada mobil-mobil baru diperlukan persiapan 1,5-2 tahun untuk mulai memasarkan produk. Hal ini terkait pada pemilihan alat konversi sekaligus mempersiapakan layanan purna jual dan sebagainya. "Kami mau saja, tapi kebijakkannya harus jelas arahnya ke mana, apa konsentrasi pada transportasi umum, kendaraan pemerintah atau pribadi, semua masih wacana," beber Sudirman.

Harga BBM

Supaya program konversi energi berhasil, pemerintah diminta segera menaikkan harga bbm bersubsidi. Pasalnya, tanpa rentang harga yang jauh, konsumen tidak akan tertarik beralih ke gas. "Kalau perbedaan harga tercipta, baru konsumen mau melirik bahan bakar alternatif karena menguntungkan. Kalau perbedaannya cuma sedikit, mereka lebih baik bertahan pakai Premium," tambah Jongkie Sugiarto, Ketua I Gaikindo.

Jongkie menegaskan, soal ketersediaan alat konversi BBM ke gas sudah siap tinggal menunggu seberapa besar pesanan yang dibutuhkan pemerintah. "Faktor utama yang segera perlu dituntaskan adalah penambahan stasiun pengisisan bahan bakar gas (SPBG). Tanpa ada stasiun pengisian program juga tidak akan jalan!" tegas Jongkie.

Sementara itu pemerintah telah mengindikasikan kebutuhan infrastruktur untuk mendukung program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, salah satunya SPBG. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengungkapkan, pemerintah terus melakukan persiapan untuk menjalankan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan konversi ke BBG.

Menurut dia, dalam roadmap kebijakan ketahanan energi nasional jangka panjang, yang penting untuk mulai dilakukan sejak saat ini adalah konversi dari BBM ke BBG. Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai pilot project pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi dan konversi ke BBG, masih membutuhkan dukungan infrastruktur BBG. “Untuk Jabodetabek butuh 19 SPBG,” kata Armida di Jakarta.

Saat ini, di DKI Jakarta sudah terdapat 10 SPBG. Pemerintah memerlukan tambahan sedikitnya 9 SPBG untuk mendukung kebijakan tersebut dijalankan di wilayah Jabodetabek. Saat ini, di seluruh Indonesia hanya ada 16 SPBG, dan yang aktif hanya 8 SPBG.

Armida mengatakan, kebutuhan tersebut sudah diidentifikasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kebutuhan tambahan SPBG itu akan dipenuhi oleh PT Pertamina.Namun, tambahan tersebut tidak serta merta diartikan harus membangun SPBG baru. Menurutnya, SPBU yang ada bisa disempurnakan dengan menambah perangkat untuk kebutuhan BBG. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina. “Mereka (Pertamina) tahu lokasinya, jadi bukan SPBU baru. Yang sudah ada, paling tidak diperbaiki,” kata Armida.

Dia mengatakan, kebijakan ini tidak serta merta bisa dilakukan serentak di wilayah Jawa-Bali mulai 1 April, sehingga langkah untuk memulai pembatasan di wilayah Jabodetabek merupakan langkah awal. Selain persiapan infrastruktur, pemerintah terus berupaya mensosialisasikan rencana ini. “Konsumen juga perlu tahu,” tambahnya.

Dewan Energi Nasional (DEN) tengah mempersiapkan payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk legitimasi kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan kebijakan energy nasional jangka panjang 2025 hingga 2050. Kedepannya, pertumbuhan ekonomi lebih banyak ditopang industri berbasis sumber daya alam. Mulai tahun 2025, diperkirakan akan berubah lebih ke manufaktur dan jasa. Kebutuhan energi yang saat ini masih bergantung pada minyak secara perlahan akan dikurangi dan dikonversi ke gas dan batu bara. “Lebih berperan energi baru dan terbarukan. konsekuensinya insentif untuk produksi,” ucapnya.

Terkait kebutuhan anggaran untuk kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menyebutkan, Kementerian ESDM telah diminta untuk melakukan review terkait kebutuhan dana pembatasan BBM bersubsidi dan pengalihan ke gas. “Setelah dari ESDM itu baru akan kita lihat kembali,” kata Anny.

Untuk prosesnya bisa diajukan melalui APBN-P. Kementerian Keuangan juga tengah mengkaji untuk pengadaan konverter kit. Namun, pengadaannya juga masuk dalam usulan anggaran ESDM. Kemenkeu menunggu hasil review sebelum diajukan ke DPR. “Pembahasannya dengan DPR kan harus berdasarkan permintaan dari kementerian teknis,” singkatnya.