Digitalisasi Kemaritiman Pasca Covid-19

 

Oleh: Siswanto Rusdi

Direktur The National Maritime Institute (Namarin)

 

Bidang kemaritiman –pelabuhan, pelayaran, logistik, dll– juga menjalankan kebijakan work from home atau WFH di tengah wabah virus corona saat ini. Sayang, tidak semua pekerjaan di bidang kemaritiman bisa dilakukan dari rumah. Ada pekerjaan yang masih harus dilakukan langsung di lapangan. Penyandaran kapal dan bongkar-muat kargo segelintir contoh dari pekerjaan itu. Belum ada teknologi yang memungkinkan pelayanan penyandaran kapal dan bongkar-muat kargo dapat dilakukan dari rumah.

Tetapi, digitalisasi di bidang kemaritiman, termasuk di Tanah Air, sudah bergerak cukup baik. Bahkan jauh sebelum wabah Covid-19 melanda. Ada platform Inaportnet. Ada Indonesia National Single Window (INSW). Belakangan, muncul National Logistics Ecosystem (NLE) dalam khazanah kemaritiman dan perlogistikan nasional. Saya sempat mengikuti beberapa diskusi mengenai isu ini yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi jauh sebelum corona merajalela. NLE memang “mainannya” pemerintah.

Pertanyaannya sekarang adalah: di masa wabah Covid-19 saat ini bagaimanakah kinerja berbagai platform digital kemaritiman yang ada yang dioperasikan oleh seluruh stakeholder bidang ini?

Saya menelusuri berbagai situs berita kemaritiman di seluruh dunia mencari jawaban atas pertanyaan tadi. Tidak saya temukan. Kadung penasaran, saya hubungi beberapa teman yang bergerak di sektor pelabuhan dan pelayaran.

Menurut teman-teman saya, tidak terjadi peningkatan trafik dari berbagai teknologi informasi atau aplikasi yang ada di bidang kemaritiman nasional (pemesanan peti kemas online, pemesanan truk online, dll) dalam masa wabah corona ini. Malah, cenderung turun seiring dengan melemahnya gerak pelayaran lokal maupun global. Pelayaran lesu darah karena perdagangan dunia “hidup segan, mati tak mau”. Akibatnya, shipment banyak yang ditunda, bahkan dibatalkan, oleh pelayaran. Dalam istilah pelayaran, pembatalan pelayaran ini dinamakan blank sailing.

Kalau pun ada yang naik itu hanya pada konsumsi bandwidth karena tingginya konferensi video internal. Ini kata teman saya yang bekerja di perusahaan pelabuhan. Lain lagi kata kawan yang bekerja di salah satu pelayaran penyeberangan. Teknologi informasi atau platform aplikasi belum sepenuhnya berjalan di perusahaannya. Malah, penerapan penjualan tiket online baru akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Itupun setelah digeber oleh Kementerian Perhubungan. Dia menambahkan, yang justru meningkat pemakaian kuota/pulsa karena komunikasi dengan sejawat dan bos untuk urusan kantor dari rumah.

Riset kecil-kecilan yang saya adakan dadakan itu menggambarkan bahwa geliat digitalisasi di ranah kemaritiman dan perlogistikan nasional berbeda-beda levelnya antara satu perusahaan atau sektor dengan perusahaan/sektor lainnya. Lebih jauh, digitalisasi yang ada tidak atau belum mampu menawarkan dirinya sebagai new norm untuk industri terkait padahal sudah ada entry point-nya, yaitu merebaknya Covid-19.

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…