Semula kita berharap sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin ada keputusan penting soal pembatasan BBM subsidi. Namun ternyata presiden memberikan tujuh instruksi yang harus ditindaklanjuti para menteri  a.l. mendorong percepatan pencairan belanja APBN sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi, dan  menjaga tingkat daya beli masyarakat dengan menjaga laju inflasi pada tingkat rendah.  

Ketidakpastian kebijakan BBM itu mulai berdampak pada terdepresiasinya rupiah hingga Rp 9.200 per US$ bahkan dimanfaatkan para spekulan melakukan aksi ambil untung. Hal itu yang membuat indeks saham justeru terkoreksi di tengah menguatnya bursa utama regional.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada perdagangan kemarin (25/4) ditutup turun 6,71 poin (0,16 %) ke level 4.163,643. Ini disebabkan oleh menurunnya  indeks saham sektor perdagangan, infrastruktur, serta perkebunan.

Kita tidak tahu pasti latar belakang ketidakpastian pembatasan BBM bersubsidi ini. Padahal kerugiannya sangat jelas di depan mata. Apabila kebijakan pembatasan konsumsi  BBM subsidi dengan cara melarang mobil berkapasitas mesin tertentu menggunakan premium ditunda, tingkat konsumsi BBM subsidi bakal terus melonjak dan negara harus mensubsidi  Rp 5 triliun per bulan. Lonjakan dana subsidi terjadi karena konsumsi BBM subsidi meningkat, apalagi saat ini harga premium masih Rp 4.500 per liter, sedangkan pertamax sudah di atas Rp 10.000 per liter.

Tidak hanya itu. Rencana pembatasan BBM untuk mobil 1.500 cc ke atas juga merupakan kebijakan yang keliru  karena keputusan tersebut berbasis politik tinggi. Tampaknya kepentingan politik lebih tinggi ketimbang kepentingan masyarakat atau ekonomi negara. Jangan sampai pemerintah dituding tidak siap, plin-plan, dan tidak konsisten dalam membuat keputusan karena didominasi pertimbangan politik.

 
Kita semua tahu bahwa jumlah subsidi energi  Rp 137,3 triliun yang ditetapkan dalam APBN tahun ini bisa meningkat drastis. Selain konsumsi yang naik melewati batas yang telah ditentukan dalam anggaran, yang bisa membuat subsidi melonjak adalah kalau rupiah melemah terhadap dolar AS dan harga minyak internasional naik. Untuk itu, pemerintah berusaha keras menjaga volume konsumsi BBM subsidi tidak melebihi 40 juta kiloliter pada tahun ini.

Masyarakat sekarang jadi bingung, apa sebenarnya yang dikehendaki pemerintah? Sudah setahun lebih selalu maju mundur soal kebijakan pembatasan BBM subsidi. Kajian yang melibatkan para pakar sudah dilakukan, begitu pula simulasi-simulasi untuk memperoleh jalan keluar paling baik dalam mengatasi permasalahan subsidi energi yang cenderung terus membengkak. Ada beberapa alternatif, yakni menaikkan harga premium, mengalihkan ke bahan bakar gas (BBG), dan membatasi BBM subsidi.

Jadwal rencana kebijakan pembatasan yang semula ditetapkan 1 Mei misalnya, lalu mundur lagi entah kapan. Sebelumnya rencana menaikkan harga BBM subsidi tidak memperoleh kesepakatan di DPR. Tiba-tiba kebijakan pembatasan dihidupkan lagi dengan fokus melarang mobil berkapasitas 1.500 cc ke atas menggunakan premium, tapi wajib memakai pertamax. Namun lagi-lagi rencana pemerintah itu mentah kembali, mengingat kondisi infrastruktur yang lemah di lapangan.  Jadi, sebaiknya pemerintah tidak plinplan dan membingungkan rakyat. Segera putuskan kebijakan yang pasti setelah melalui kajian yang benar.