NERACA

Jakarta – Menindak lanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 11 Tahun 2020 dalam rangka penanganan wabah COVID-19, Kementerian Perdagangan telah menyiapkan skenario penghematan anggaran sambil menunggu penetapan Menteri Keuangan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengenai “Langkah Strategis Tangani COVID-19 di Indonesia” di Jakarta.

Kementerian Perdagangan melakukan penghematan anggaran dengan mengurangi belanja perjalanan dinas, paket rapat, dan kegiatan pameran seperti Trade Expo Indonesia, World Dubai Expo, Pangan Nusa dan pameran dalam negeri lainnya, sebesar Rp. 731.702.876.750.

“Sehingga dalam hal ini anggaran Kementerian Perdagangan yang semula berjumlah Rp. 3.577.137.901.000 kini menjadi Rp.2.845.435.024,250,”ujar Agus.

Menurut Agus, alokasi anggaran tersebut dilakukan per unit Eselon I yang ada di Kementerian Perdagangan, yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Lalu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Kemudian Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan juga sepakat dengan DPR RI untuk menyisir kembali anggaran dan menambahkan, alokasi anggaran tersebut dan refocusing untuk membiayai kegiatan-kegiatan penanganan COVID-19.

“Diutamakan kegiatan yang manfaatnya dapat langsung diterima tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan melindungi masyarakat. Serta program yang digunakan untuk pedagang pasar serta usaha kecil menengah (UMKM) sehingga dapat tetap berusaha dan bangkit dari keterpurukan ini,” papar Agus.

Sementara itu, disisi lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun telah menyiapkan sejumlah jurus (skenario) jika pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap produksi perikanan di Tanah Air, terutama perikanan budidaya dan kinerja ekspor.

 Hal ini lantaran tidak menutup kemungkinan bahwa serangan Covid-19 akan berpengaruh terhadap terhadap kinerja produksi dan ekspor perikanan. Menteri Edhy mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus memantau dan memastikan, sekaligus melakukan langkah-langkah antisipatif jika ada tren penurunan ke depan.

"KKP atau negara akan terus hadir untuk memastikan bahwa produktivitas tetap terjaga karena saat ini produktivitas di sektor perikanan budidaya kita sedang bagus-bagusnya. Kami terus memantau untuk memastikan bahwa perikanan budidaya terus maju, "kata Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

 "Memang dalam kondisi ini ada penurunan ekspor karena konsumsi udang/ikan di beberapa negara menurun. Seperti di Amerika, Eropa dan China membatasi jumlah impor karena banyak restoran yang tutup. Namun ini saya harap tidak menjadi kendala dan saya harap masyarakat tidak kendor dalam berbudidaya, harus diyakini bahwa negara tetap hadir untuk masyakarat. KKP akan terus memantau dan memastikan bahwa usaha budidaya tetap berjalan,” papar Edhy.

 Lebih lanut, Edhy mengatakan, jika memang permintaan menurun, pihaknya akan mencoba menyiapkan beberapa skenario seperti misalnya Pemerintah membeli langsung (produksi perikanan). Tapi, itu juga kita harus pikirkan ketersediaan coldstorage untuk menampung.

“Hal ini tentunya akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan Presiden. Menurut laporan yang saya terima, wabah Covid-19 memang ada pengaruh terhadap penurunan permintaan 10-20%, tapi saya rasa ini tidak terlalu signifikan," jelas Menteri Edhy.

Edhy pun mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi baik di internal maupun eksternal untuk memastikan ketersediaan stok ikan dan aktivitas pembudidaya.

 “Saya telah menugaskan Dirjen Perikanan Budidaya untuk mendata potensi udang di masyarakat yang belum terjual dan kepada Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mendata coldstorage baik yang operasional maupun yang tidak operasional, untuk scenario diatas,” imbuh Edhy.

 Potensi lain dari dampak pandemik Covid-19, Edhy mengakui, adalah terganggunya rantai pasok. Pihaknya memastikan terus melakukan antisipasi jika ke depannya ada upaya penerapan pembatasan atau bahkan penutupan akses ke beberapa wilayah.