Jakarta-Dana Moneter Internasional (IMF) mengungkapkan, dampak resesi akibat pandemi virus Covid-19 lebih buruk dibandingkan krisis keuangan global 2008 lalu. Pasalnya, dunia mengalami dua krisis sekaligus imbas penyebaran virus tersebut. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan.

NERACA

Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menegaskan, krisis kesehatan dan ekonomi belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah IMF. Negara di dunia bahkan harus menyelamatkan nyawa warganya sekaligus melindungi mata pencaharian. "Kita sekarang dalam resesi, jauh lebih buruk daripada krisis keuangan global," ujarnya seperti dikutip Antara, Sabtu (4/4).

Georgieva mengungkapkan lebih dari 90 negara telah mengajukan permintaan kepada IMF untuk pembiayaan darurat. Negara emerging market dan berkembang diminta menggunakan dana tersebut untuk membayar tenaga medis, memastikan fasilitas kesehatan berfungsi, serta menggenjot perusahaan yang rentan. "IMF memobilisasi bantuan pembiayaan darurat ke negara-negara emerging markets dan negara-negara berkembang, yang terpukul keras oleh pandemi," tutur dia.

Adapun IMF telah mengucurkan total US$1 triliun untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19 di berbagai negara di dunia. Saat ini, hampir US$90 miliar dana keluar dari pasar negara berkembang atau lebih dari skala saat krisis keuangan global 2008. "Kami bertekad untuk menggunakan sebanyak yang diperlukan dalam melindungi ekonomi," ujarnya.

Jumlah kasus positif Covid-19 seluruh dunia mencapai 1.099.389 orang. Dari jumlah itu, pasien yang berhasil sembuh sebanyak 226.106 orang, sementara 58.901 pasien meninggal dunia.

Menghadapi wabah virus tersebut di dalam negeri, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona Covid-19 yaitu rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan. “Pihak yang terkena dampak ini adalah sektor rumah tangga yang kami perkirakan akan mengalami penurunan cukup besar dari sisi konsumsi,” ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Sri Mulyani, sektor rumah tangga akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Tidak hanya itu, sektor rumah tangga terancam kehilangan pendapatan karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terutama bagi keluarga miskin dan rentan di sektor informal.

Menkeu mengatakan, sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami tekanan akibat tidak dapat melakukan kegiatan usaha sehingga kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit terganggu.

Karena itu, rasio non performing loan (NPL) perbankan untuk UMKM turut berpotensi meningkat signifikan sehingga berpotensi semakin memperburuk kondisi perekonomian. “Sektor UMKM juga terpukul yang biasanya selama ini menjadi safety net sekarang akan mengalami pukulan yang sangat besar karena ada restriksi kegiatan ekonomi dan sosial,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan, kemampuan UMKM ketika terjadi krisis pada 1997 hingga 1998 sangat berbeda dengan sekarang sebab saat itu sektor ini masih mampu bertahan untuk menghadapi kondisi tersebut. “Tahun 1997 sampai 1998 UMKM justru masih resilience, tapi dalam Covid-19 ini justru terpukul paling depan karena tidak ada kegiatan masyarakat,” tutur dia.

Sementara itu pada sektor korporasi yang akan paling terganggu aktivitas ekonominya adalah manufaktur, perdagangan, transportasi, serta akomodasi seperti perhotelan dan restoran.

Menurut Sri Mulyani, gangguan aktivitas sektor korporasi yang disebabkan tekanan wabah Covid-19 akan menyebabkan penurunan pada kinerja bisnis dan terjadi pemutusan hubungan kerja hingga ancaman kebangkrutan. “Sektor korporasi yang kami perkirakan akan mengalami tekanan yang tadinya dari supply chain kemudian masuk pada perdagangan dan tentu dari sisi aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Sri Mulyani mengatakan sektor keuangan juga mengalami tekanan akibat pandemi ini yaitu perbankan dan perusahaan pembiayaan berpotensi mengalami persoalan likuiditas dan insolvency. “Kami melihat potensi persoalan likuiditas akan bisa memunculkan ancaman di sektor ini. Ditambah dengan volatilitas pasar keuangan dan capital flight yang menyebabkan tekanan makin besar,” ujarnya.

Marak PHK

Di sisi lain, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi risiko harus dihadapi para karyawan di tengah wabah virus corona. Hal terjadi karena lesunya dunia industri yang menyebabkan perusahaan melakukan efisiensi.

Sampai saat ini, tercatat ada ribuan karyawan yang di PHK. Selain itu sebagian lainnya ada yang tidak kena PHK tetapi dirumahkan tanpa dapat gaji. Ribuan pekerja tersebut tersebar di beberapa kota besar di Indonesia, khususnya di Jawa.

Pemprov DKI Jakarta mulai mendata karyawan yang terkena PHK atau dirumahkan. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnanergi) DKI meminta pekerja yang di-PHK dan dirumahkan untuk melapor ke kanal yang telah disiapkan seperti di email: disnakertrans@jakarta.go.id.

Menurut data akun media sosial Disnakertrans DKI hingga hingga Sabtu (4/4) pukul 12.20 WIB, total sudah ada 88.835 pekerja yang di-PHK dan dirumahkan melapor ke Disnakergi DKI Jakarta. Pekerja ini berasal dari 11.104 perusahaan.

Dari data itu, Disnakergi merinci ada 9.096 perusahaan yang merumahkan 72.770 pekerja. Kemudian, 2008 perusahaan melakukan PHK kepada 16.065 pekerjanya. Jumlah tersebut kemungkinan masih bisa bertambah karena pelaporan dibuka terus hingga Sabtu (4/4) pukul 00.00 WIB. Data tersebut nantinya akan diserahkan ke Kemenko Perekonomian untuk ditindaklanjuti hingga diharapkan mendapat Kartu Prakerja dan mendapat subsidi dari pemerintah.

Kepala Disnaker DKI Jakarta Andri Yansyah belum mau mengungkapkan teknis pemberian kartu prakerja dan pemberian subsidi kepada mereka yang sudah mendaftar. Dia hanya mengungkapkan akan ada bantuan dari pemerintah. "Insyaallah akan ada bantuan, baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah," ujarnya seperti dikutip merdeka.com, Jumat (3/4).

Tidak hanya itu. Sekitar 43.000 buruh atau pekerja di 502 perusahaan skala kecil hingga besar Jawa Barat harus dirumahkan dan tidak sedikit diberhentikan (PHK).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jabar, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan total perusahaan di Jawa Barat berjumlah sekira 47.221 perusahaan. Pendataan sementara ini baru dilakukan terhadap 502 perusahaan sejak tanggal 31 Maret 2020. "Kita lakukan pemantauan untuk 502 perusahaan di Jabar ternyata 86 persennya itu sudah memberikan gambaran atau laporan mereka terdampak oleh Covid-19," ujarnya, Sabtu (4/4).

Dari 47.221 perusahaan di Jawa Barat, yang masuk kategori mikro ada 30.000 perusahaan, yang kecil ada sekitar 6.000 perusahaan kemudian yang sedang ada 5.000 perusahaan dan skala besar industri ada sekitar 3.000 perusahaan. Otomatis karena jenis usaha atau industrinya berbeda, maka dampaknya pun beragam

"Jadi sekitar 40 ribuan yang dirumahkan dan 3 ribuan itu yang terdampaknya PHK. Total sekitar 43 ribuan lah. Itu baru data sementara. Nah, sebelum final, berarti data itu data sementara dan terus berkembang atau terus di-update," ujarnya. bari/mohar/fba