Swasta Nasional-Pengusaha Jepang Diminta Berbagai Kemanusian

Sorotan

Swasta Nasional-Pengusaha Jepang Diminta Berbagai Kemanusian

Jakarta--Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mengajak swasta nasional melihat tragedi gempa dan tsunami yang melanda Negeri Sakura. Bukan persoalan semata bisnis. Namun perlu ada share masalah kemanusian. “Saya melihat memang ada persoalan-persoalan kemanusiaan yang harus kita share dengan mereka semua," katanya kepada sejumlah pengusaha nasional Chairul Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Rahmat Gobel, Soni Harsono di Istana Negara,15/3.

Oleh karena itu, kata Presiden, pihaknya mengundang swasta bisa mengambil peran untuk membantu Jepang yang baru mengalami bencana Gempa 9 SR dan tsunami. "Saya ajak bertukar pikiran dan mendengar lebih jauh solidaritas apa yang bisa kita wujudkan. Saya senang manakala itu yang ke depan, di luar pemerintah memberikan bantuan adalah organisasi atau institusi yang bapak-bapak pimpin semua,"tambahnya.

Presiden SBY menambahkan pengusaha agar berpikir positif terkait hubungan Indonesia- Jepang. Karena itu Asosiasi yang dipimpin juga bekerja sangat aktif untuk menjadi pilar hubungan antarbangsa. "Kita melihat dengan magnitude kerusakan yang ada, Jepang jauh lebih siap. Jauh lebih maju, ada early warning system teknologi segala macam,” ungkapnya.

SBY menambahkan, bahwa Indonesia mempunyai pengalaman menangani tsunami, sehingga Indonesia apa yang mereka perlukan dalam keadaan seperti ini. "Kita juga mengikuti jam demi jam, perkembangannya, karena waktu kita susah bangsa lain juga terus membantu, bantuan-bantuan juga terus mengalir maka sudah sepatutnya juga kita membantu dalam keadaan seperti ini," tukasnya

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Danamon Helmy Arman mengatakan rasio utang Jepang diproyeksikan bakal meningkat karena biaya rekonstruksi pascagempa dan tsunami yang melanda negara tersebut. "Rasio utang Jepang bisa meningkat untuk biaya rekonstruksi," katanya.

Dikatakan Helmy, hal ini tentu akan berpengaruh pada obligasi yang diterbitkan Indonesia dengan nilai yen (Samurai Bond). "Impact-nya bisa ke yield samurai bond kita kalau rating Jepang terkena downgrade," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya tingginya debt to GDP Jepang membuat Negara Sakura itu diganjar penurunan rating oleh Moody. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan jika saat ini debt to GDP Jepang terlampau tinggi jika dibandingkan Indonesia. "Kita juga tahu kondisi jepang itu ratingnya kan baru diturunin, satu dua bulan terakhir ini. dan salah satu yang buat ratingnya turun adalah karena total public debt terhadap GDP-nya tinggi dan itu ada diatas 200 persen. Sedangkan di Indonesia sebagai contoh kita punya dept to GDP ada dikisaran 26 persen," papar Agus.

Namun demikian Agus menampik anggapan jika samurai bond akan terpengaruh dengan penurunan rating maupu dengan bencana yang melanda Jepang. "Yang pasti jepang keburu konsolidasi di depan jadi samurai bond kan sudah direalisasi dan kita sudah dapat dananya dan selebihnya saya tidak ada komentar," ujar Agus. **cahyo

BERITA TERKAIT

Bank Daerah dan Swasta Didorong Ikut Danai Proyek Infrastruktur

      NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT)…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…

Presiden Jokowi Diminta Cek Langsung Permasalahan KCN

Presiden Jokowi Diminta Cek Langsung Permasalahan KCN NERACA Jakarta - Salah satu syarat pertumbuhan ekonomi antara lain adalah mendorong pertumbuhan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cara PLN Dorong Ekonomi Indonesia Jadi Top Ten Dunia

  NERACA Jakarta - Konsumsi listrik yang besar selama ini dianggap sebagai pemborosan. Namun rupanya, data yang ada memperlihatkan, semakin…

Itang Yunasz Yakin Indonesia Jadi Kiblat Fasyen Muslim Dunia

  NERACA Tangerang – Salah satu desainer senior Indonesia, Itang Yunasz merasa yakin bahwa Indonesia bakal jadi kiblat fesyen muslim…

Pendataan Luas Lahan Sawit Harus Dipertajam Agar Valid

  NERACA Jakarta - Persoalan pendataan yang akurat terhadap luas lahan kelapa sawit yang terdapat di seluruh Nusantara masih dipermasalahkan berbagai pihak sehingga…