Swasta Nasional-Pengusaha Jepang Diminta Berbagai Kemanusian

Sorotan

Swasta Nasional-Pengusaha Jepang Diminta Berbagai Kemanusian

Jakarta--Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mengajak swasta nasional melihat tragedi gempa dan tsunami yang melanda Negeri Sakura. Bukan persoalan semata bisnis. Namun perlu ada share masalah kemanusian. “Saya melihat memang ada persoalan-persoalan kemanusiaan yang harus kita share dengan mereka semua," katanya kepada sejumlah pengusaha nasional Chairul Tanjung, Ginanjar Kartasasmita, Rahmat Gobel, Soni Harsono di Istana Negara,15/3.

Oleh karena itu, kata Presiden, pihaknya mengundang swasta bisa mengambil peran untuk membantu Jepang yang baru mengalami bencana Gempa 9 SR dan tsunami. "Saya ajak bertukar pikiran dan mendengar lebih jauh solidaritas apa yang bisa kita wujudkan. Saya senang manakala itu yang ke depan, di luar pemerintah memberikan bantuan adalah organisasi atau institusi yang bapak-bapak pimpin semua,"tambahnya.

Presiden SBY menambahkan pengusaha agar berpikir positif terkait hubungan Indonesia- Jepang. Karena itu Asosiasi yang dipimpin juga bekerja sangat aktif untuk menjadi pilar hubungan antarbangsa. "Kita melihat dengan magnitude kerusakan yang ada, Jepang jauh lebih siap. Jauh lebih maju, ada early warning system teknologi segala macam,” ungkapnya.

SBY menambahkan, bahwa Indonesia mempunyai pengalaman menangani tsunami, sehingga Indonesia apa yang mereka perlukan dalam keadaan seperti ini. "Kita juga mengikuti jam demi jam, perkembangannya, karena waktu kita susah bangsa lain juga terus membantu, bantuan-bantuan juga terus mengalir maka sudah sepatutnya juga kita membantu dalam keadaan seperti ini," tukasnya

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Danamon Helmy Arman mengatakan rasio utang Jepang diproyeksikan bakal meningkat karena biaya rekonstruksi pascagempa dan tsunami yang melanda negara tersebut. "Rasio utang Jepang bisa meningkat untuk biaya rekonstruksi," katanya.

Dikatakan Helmy, hal ini tentu akan berpengaruh pada obligasi yang diterbitkan Indonesia dengan nilai yen (Samurai Bond). "Impact-nya bisa ke yield samurai bond kita kalau rating Jepang terkena downgrade," jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya tingginya debt to GDP Jepang membuat Negara Sakura itu diganjar penurunan rating oleh Moody. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan jika saat ini debt to GDP Jepang terlampau tinggi jika dibandingkan Indonesia. "Kita juga tahu kondisi jepang itu ratingnya kan baru diturunin, satu dua bulan terakhir ini. dan salah satu yang buat ratingnya turun adalah karena total public debt terhadap GDP-nya tinggi dan itu ada diatas 200 persen. Sedangkan di Indonesia sebagai contoh kita punya dept to GDP ada dikisaran 26 persen," papar Agus.

Namun demikian Agus menampik anggapan jika samurai bond akan terpengaruh dengan penurunan rating maupu dengan bencana yang melanda Jepang. "Yang pasti jepang keburu konsolidasi di depan jadi samurai bond kan sudah direalisasi dan kita sudah dapat dananya dan selebihnya saya tidak ada komentar," ujar Agus. **cahyo

BERITA TERKAIT

Menperin Pacu Kolaborasi Pengembangan Sektor Industri - Jelang 60 Tahun RI-Jepang

NERACA Jakarta – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena…

BI: Bukan Alat Pembayaran Sah di RI - MASYARAKAT DIMINTA HATI-HATI BERTRANSAKSI BITCOIN

Jakarta-Bank Indonesia menegaskan Bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah untuk digunakan di Indonesia. Masyarakat diminta untuk tidak memakai Bitcoin…

Perlunya Daftar Hitam Asuransi Cegah “Fraud” - INISIATIF PELAKU INDUSTRI ASURANSI NASIONAL

Jakarta-Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) berencana menerbitkan daftar hitam nasabah untuk mengurangi kecurangan (fraud) dalam praktik usaha perasuransian. Ini mirip…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…