Quo Vadis Swasembada Daging?

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Permasalahan daging di republik ini memang selalu tepat berada di persilangan kepentingan antara kecukupan pasokan dan pembatasan impor. Di tengah upaya pemerintah mengurangi kuota impor tahun ini, atas nama kecukupan pasokan, para pengusaha pengimpor daging kebakaran jenggot dan menuding pemerintah terlalu ceroboh mempertaruhkan nasib konsumen yang mesti menanggung lonjakan harga kenaikan daging belakangan ini.

Kritik pedas dari importir dan distributor daging impor itu terasa makin menggila seiiring dengan kebijakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang memangkas alokasi impor semester II menjadi tinggal 13.600 ton dari total kuota 2012 sebesar 34.000 ton. Bukan hanya sekedar kritik, mereka juga mewanti-wanti adanya PHK seiring pasokan daging yang terus menipis, apalagi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini.

Keputusan pemerintah mencekik jatah impor daging 2012 yang tinggal 34.000 ton dari total 93.000 ton tahun lalu tentu saja mempunyai tujuan konstruktif. Kebijakan pemerintah yang membuat harga daging bergerak liar dan menelan korban industri makanan itu dalam jangka panjang akan menggenjot produksi daging lokal menuju swasembada daging yang ditargetkan Kementan jatuh pada 2014.

Akan tetapi membenarkan kebijakan pemerintah itu dengan nilai seratus agaknya juga terlampau ceroboh, bahkan keliru. Pasalnya, kecukupan pasokan daging memang tidak boleh dipertaruhkan. Dorongan pengusaha untuk menambah kuota impor daging juga bisa dipahami dalam semangat itu. Faktanya, saat ini harga daging impor di pasaran terus bergerak naik. Daging jenis knuckle (paha belakang) sudah Rp80.000/kg, blade (paha depan) Rp65.000/kg. Bahkan harga jeroan seperti jantung sudah tembus menjadi Rp40.000/kg.

Di titik inilah, pemerintah mesti arif, yaitu suatu pengertian lebih cerdas dalam mengakomodasi setiap kepentingan. Swasembada daging jelas impian seluruh pemangku kepentingan di negeri ini. Kenaikan harga daging niscaya membuat shock para konsumen. Namun kenaikan harga dalam batas wajar tidaklah pantas menjadi argumen pemerintah harus membuka keran impor lebar-lebar.

Yang menjadi masalah besar, ketika kenaikan harga diiringi dengan ketiadaan pasokan daging, maka inilah malapetaka yang sesungghnya. Kalau ini terjadi, kebijakan mengurangi impor daging sudah pasti keliru. Apalagi, hal ini diiringi dengan sikap gagap pemerintah yang tidak konsisten dengan kebijakan pengurangan impor bahkan berkompromi dengan dalih yang tak logis.

Lantas mampukah pemerintah menjaga kecukupan stok berbarengan dengan pemangkasan kuota impor? Jawabannya sederhana: harus bisa. Lewat hembusan cita-cita swasembada daging, pemerintah sedari dulu harusnya menggenjot produksi daging lokal secara berlipat-lipat. Caranya, suntik anggaran besar yang efektif untuk meningkatkan produksi daging domestik. Bukan malah sebaliknya, hanya cuap-cuap soal swasembada daging, namun nihil dari segi implementasi menggenjot produksi secara nasional.

Related posts