Telah Keluar Permendag Nomor 28 Tahun 2020

NERACA

Jakarta - Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus berupaya menjaga ketersediaan alat kesehatan dan alat pelindung diri di tengah merebaknya virus Corona setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Salah satu langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan adalah mempercepat importasi alat kesehatan dan pelindung diri dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 M-DAG/PER/10/2015 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

“Melalui Permendag ini, Kementerian Perdagangan melakukan relaksasi atau kemudahan impor produk tertentu, khususnya terkait importasi produk alat kesehatan dan alat pelindung diri. Produk-produk tersebut adalah masker, pakaian medis, sarung tangan, dan alat kesehatan lainnya,” jelas Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Relaksasi impor yang diberikan adalah pengecualian atas satu-satunya persyaratan yang ada yaitu ketentuan Laporan Surveyor (LS) di negara asal atau pelabuhan muat, dan pembatasan pelabuhan masuk. Sehingga impor atas produk-produk tersebut tidak memerlukan perizinan apapun. Relaksasi ini akan diberikan sampai dengan 30 Juni 2020.

Pengapalan produk-produk tertentu tersebut hanya perlu dibuktikan dengan Bill of Loading (B/L). Secara teknis, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menjelaskan jenis-jenis barang yang dikecualikan dari ketentuan LS tersebut diantaranya yaitu, pertama preparat pewangi ruangan baik mengandung desinfektan maupun tidak. Kedua, kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik. Ketiga, produk antiseptik mengandung sabun maupun tidak. Keempat, stocking untuk penderita varises, dari serat sintetik

Kelima, pakaian pelindung medis. Keenam, pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi). Ketuju, pakaian bedah. Kedelapan, examination gown terbuat dari serat buatan. Kesembilan, masker bedah. Kesepuluh, masker lainnya dari bahan nonwoven, selain masker bedah. Kesebelas, termometer infra merah, dan terakhir sanitary towel, tampon saniter, popok bayi dan barang semacam itu dari bahan selain tekstil, kertas atau pulp kertas untuk sekali pakai

"Dengan diterbitkannnya Permendag ini, diharapkan dapat mempercepat masuknya alat-alat kesehatan yang dibutuhkan saat pandemi COVID-19 ini sehingga ketersediaan alat tercukupi dan tidak terjadi kekurangan,” ujar Agus.

Permendag ini diterbitkan sebagai tindak lanjut diterbitkannya Keppres Nomor 9 Tahun 2020. Melalui Keppres tersebut, Presiden RI Joko Widodo menetapkan agar importasi barang yang digunakan untuk penanganan COVID-19 mendapatkan perlakuan khusus dalam aturan impor.

Agus menjelaskan, Kementerian Perdagangan juga sebelumnya telah mengeluarkan larangan ekspor masker, bahan baku ekspor, antiseptik, dan alat pelindung diri melalui Permendag 23 Tahun 2020 yang berlaku hingga 30 Juni 2020.

“Ketersediaan alat kesehatan dan alat pelindung diri yang terjangkau di tengah pandemi COVID19 ini diyakini dapat mendukung upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus Corona,” kata Agus.

Tidak hanya itu, sebelumnya pemerintah menyiapkankebijakan lanjutan untuk menghadapi dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Pasalnya,Wabah COVID-19 telah mengakibatkan ketidakpastian dan pelemahan perekonomian global. Hal initercermin dari potensi penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan kapitalisasi pasar saham global, pelemahan aktivitas manufaktur, dan penurunan harga minyak.

Beberapa kebijakan lanjutan tersebut yaitu pertama, mengenai relaksasileasingmotor untuk ojekonline. Kebijakan yang diambil berupa pelonggaran ketentuan penghitungan kolektibilitas atau klasifikasi keadaan pembayaran kredit motor (terutama untuk ojek online) selama satu tahun.

“Tidak diperkenankan bagi perusahaanleasingnon-bank untuk menggunakan jasa penagihan ataudebt collectoryang menimbulkan keresahan bagi masyarakat, terutama ojek online,” terang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto.

Kedua, lanjut Airlangga, pemerintah segera menerbitkan Peraturan Presiden yang memberikankemudahandanpercepatanproses pengadaan barang dan jasaterkait upaya penanggulangan Covid-19.Ketiga,Relaksasi pembayaran bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)sampai dengan akhir tahun 2020. Keempat,program Kartu Prakerja.

BERITA TERKAIT

Hadapi Covid-19, Kemendag Realokasi Anggaran

NERACA Jakarta – Menindak lanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1…

Lawan Covid-19, Ketersediaan Bapok dan Alat Kesehatan Harus Aman

Jakarta – Di tengah-tengah melawan virus covid-19, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok (bapok) dan alat kesehatan. NERACA     Pemerintah melalui…

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

SEKETIKA, Inovasi Layanan Online Penerbitan Skt Impor Pakan Ikan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mengupayaan pelayanan prima bagi stakeholders perikanan budidaya, meski ditengah wabah pandemi…

Lawan Covid-19, Pemerintah Stabilkan Harga

NERACA Kendal – Harga barang kebutuhan pokok (bapok) di Indonesia, khususnya Kendal relatif stabil menjelang Puasa Ramadan dan Lebaran 2020.…

Siap Siaga COVID-19 Program untuk Mendukung Kemenkop dan UKM

NERACA Jakarta - Fitur ini merupakan bentuk dukungan DANA terhadap gerakan #BelanjadiWarungTetangga yang digagas oleh Kemenkop. UMKM yang didaftarkan melalui…