Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Bencana beruntun di republik ini selama 2019 dan banjir awal 2020 sampai virus corona di triwulan I 2020 menyisakan banyak persoalan mulai dari pembangunan infrastruktur, pasar, perumahan - permukiman serta pembangunan kembali mental-spiritual-psikologis korban termasuk dampak sistemik dari lockdown dan work from home. Oleh karena itu bencana membawa konsekuensi pengerahan dana dalam jumlah besar, untuk membantu korban, sekaligus memulihkan infrastruktur yang porak-poranda, belum lagi mata rantai dari kegiatan sosial ekonomi bisnis terdampak. Hal itu harus didukung dengan program yang tepat sasaran, mekanisme yang efektif - efisien, dan juga perangkat pelaksana yang memadai termasuk juga komitmen tanggap darurat. Pelaksanaan program pasca bencana sekaligus pengelolaan dana masih menjadi persoalan serius. Fakta di sejumlah bencana ternyata pemerintah belum dapat merumuskan pola kebijakan secara tepat termasuk juga belum bisa melaksanakan dan mengelola dana yang ada untuk membantu korban secara sistematis dan berkelanjutan, termasuk komitmen bangkit pasca terjadinya bencana.

Persoalan mendasar yang harus segera dipikirkan yaitu pendanaan untuk bisa secepatnya memulihkan kondisi perekonomian riil terutama yang berbasiskan ekonomi kerakyatan. Tidak bisa dipungkiri keberadaan dan eksistensi ekonomi riil yang berbasis kerakyatan menjadi tulang punggung kinerja perekonomian. Oleh karena itu, jika motor penggerak ini lesu akibat bencana, maka optimisme target pertumbuhan menjadi pudar. Bahkan, banyak pakar meyakini bahwa target pertumbuhan tidak tercapai.

Di sisi lain, bencana di daerah juga memberi dampak negatif terhadap implementasi otonomi daerah. Jadi, kasus bencana banjir di awal tahun 2020 termasuk yang terjadi di Jakarta dan dampak corona harus menjadi kajian yang mendalam terutama dikaitkan dengan manajemen lingkungan dan industrialisasi, apalagi dampak sistemik dari model lockdown dan work from home yang berpengaruh terhadap semua mata rantai kegiatan sosial ekonomi bisnis.

Proses

Mengandalkan pemerintah pusat untuk bisa segera memulihkan perekonomian di daerah bencana memang terasa melelahkan. Oleh karena itu, pemda - pemkot sangat dianjurkan berinisiatif memacu kinerja sektor riil perekonomian di daerah bencana di wilayahnya. Bahkan, dampak bencana tidak hanya mengacu aspek sosial ekonomi semata tapi juga di sektor kepariwisataan. Untuk bencana banjir kemarin kerugiannya tidak kecil, terutama terkait pemukiman warga, apalagi jika daerah tujuan wisata. Oleh karena itu komitmen pembangunan kembali sentra perniagaan dan sentra UKM tidak bisa ditunda, termasuk juga permukiman dan perumahan warga.

Untuk bisa mengatasi masalah ekonomi di daerah bencana harus disertai strategi yang berbeda dengan pembangunan ekonomi di masa normal. Kekurangsadaran pentingnya memacu ekonomi pasca bencana akan memicu penderitaan korban bencana bertambah lama. Pengalaman bencana Aceh - Nias dan Yogya - Jawa Tengah menunjukan betapa sentuhan terhadap masalah ekonomi masih lambat. Memang, masalah ekonomi tidak semendesak masalah pangan - kesehatan. Persoalannya adalah ketika menginjak lebih dari seminggu atau sebulan, penderitaan dari sisi ekonomi sudah mulai nampak. Setelah itu keputusasaan dan ketidakberdayaan akan merupakan refleksi dari masalah ekonomi seperti hilangnya kesempatan kerja, habisnya aset dan sumberdaya modal, hilangnya daya beli dan tidak berfungsinya kelembagaan ekonomi, termasuk mati surinya sektor informal yang ada. Kebijakan lockdown dan work from home jelas berdampak sistemik, apalagi sebulan lagi ada ramadhan yang berlanjut lebaran.

Bencana biasanya disertai kelumpuhan perekonomian lokal. Kelembagaan-infrastruktur ekonomi menjadi hancur dan tidak berfungsi. Pasar dan tempat berusaha tidak mampu beroeprasi. Barang dan jasa tidak tersedia dan harganya melambung. Penduduk menjadi kehilangan pekerjaan.  Aset bangunan dan peralatan yang menjadi modal usaha dan juga agunan pinjaman menjadi barang tidak bernilai. Utang semakin menumpuk, sedangkan kemampuan berusaha menjadi tidak ada akibatnya kredit macet kian membengkak. Oleh karena dunia usaha kolaps, pekerja tidak memiliki pekerjaan dan PHK menjadi ancaman pasca bencana. Sumber penghasilan hilang, sementara kebutuhan mendesak dipenuhi. Mengandalkan bantuan pangan dan obat-obatan tidak selamanya menjamin, belum lagi keterbatasan relawan dengan berbagai pertimbangan.

Kebersamaan             

Ada beberapa masalah pokok ekonomi yang harus dipecahkan secara sistematik terkait manajemen bencana bagi percepatan pemulihan sektor riil, terutama yang berbasiskan ekonomi kerakyatan (Sugema, 2006) yaitu pertama: harus ada upaya mengurangi beban dunia usaha. Salah satunya adalah memberi hapus tagih atas utang-utang kepada bank dan ini sudah menjadi komitmen beberapa bank. Ini bukan perkara belas kasihan atau alasan kemanusiaan, tapi ini adalah perkara riil dunia usaha ketika semua terdampak dari bencana yang terjadi, baik secara langsung atau tidak langsung.

Kedua: harus ada skema riil untuk memudahkan dunia usaha terutama sektor informal untuk memulai kembali usaha. Sektor informal terutama mereka yang bergerak dalam perdagangan dan industri kecil merupakan penampung terbesar tenaga kerja. Jika sektor ini sudah mulai bergerak maka akan ada kemampuan rumah tangga untuk bisa menolong diri sendiri. Aspek ini sangat penting, karena bantuan sosial biasanya menyurut dengan cepat dalam hitungan minggu. Penduduk korban bencana harus diberi kemampuan dan kemudahan untuk menolong diri sendiri, untuk kembali hidup normal seperti sebelum bencana dan tentu ini harus didukung oleh spirit internal agar bisa secepatnya bangkit.

Ketiga: fasilitas-fasilitas dasar ekonomi harus cepat diperbaiki dan dibangun kembali. Mungkin bisa dimulai dengan membangun pasar darurat yang disediakan sederhana dan gratis. Fasilitas listrik, telekomunikasi dan air bersih juga harus dengan cepat ditangani. Berikutnya yang terpenting memberikan dorongan untuk kembali bekerja dan berusaha, agar ada harapan yang timbul dari dalam diri. Keempat: rekonstruksi secara permanen. Tahap ini sesungguhnya menciptakan kesempatan berusaha dan bekerja yang lebih luas. Pembangunan lagi semua komponen infrastruktur dan lain-lain merupakan kesempatan bisnis yang cukup besar tetapi sering lupa terhadap partisipasi pengusaha - pekerja lokal. Ironisnya sering terjadi justru pihak luar daerah yang menggarap proyek-proyek ini.

Kelima: masyarakat keseluruhan mungkin juga bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi di daerah bencana. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan melakukannya. Bantuan itu bisa berbagai macam sesuai kemampuannya sebab yang terpenting adalah bagaimana para korban bencana tergugah untuk bisa kembali bisa bangkit berusaha dan bekerja. Apapun bencananya, pasti itu semua tanggung jawab untuk bangkit bersama dan membangun daerah pasca bencana.