MA Tunda Sebagian Sidang Terkait Penyebaran COVID-19

MA Tunda Sebagian Sidang Terkait Penyebaran COVID-19

NERACA

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menunda sebagian sidang di pengadilan untuk mencegah penyebaran penyakit saluran pernafasan karena virus corona jenis baru (COVID-19).

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran MA (SEMA) No 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan penyebaran Corona VIrus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya tertanggal 23 Maret 2020.

"Mengacu pada asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto) serta dihubungkan dengan data situasi kasus COVID-19 di Indonesia dimana hingga saat ini terdapat 514 kasus terkonfirmasi dan 48 kasus meninggal dunia, diminta kepada seluruh pimpinan, hakim dan aparatur pengadilan pada MA dan badan peradilan agar dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya," kata ketua MA Hatta Ali seperti tertera dalam SEMA tersebut.

Bekerja di rumah termasuk melaksanakan tugas kedinasan seperti administrasi persidangan yang memanfaatkan aplikasi "e-Court", pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi "e-Litigation", koordinasi, pertemuan dan tugas kedinasan lainnya.

"Persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilaksanakan khusus terhadap perkara-perkara yang terdakwanya sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung," ungkap Hatta Ali.

Sedangkan persidangan perkara pidana, militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum penahanannya masih beralasan untuk dapat diperpanjang, ditunda sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan MA. Penundaan persidangan dapat dilakukan dengan hakim tunggal.

"Terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan undang-undang, hakim dapat menunda pemeriksaannya walau melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang dibatasi oleh ketentuan perundangan dengan perintah kepada panitera pengganti agar mencatat dalam Berita Acara Sidang adanya keadaan luar biasa berdasarkan surat edaran ini," tambah Hatta Ali.

Sehingga untuk perkara-perkara yang tetap harus disidangkan maka akan ada pembatasan pengunjung sidang dan jarak aman "social distancing" yang menjadi kewenangan majelis hakim untuk menentukan.

Hakim juga dapat memerintahkan deteksi suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir atau dihadirkan di persidangan.

Hakim maupun para pihak di persidangan pun diperbolehkan menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai kondisi persidangan.

Hatta Ali juga meminta agar seluruh penyelenggaraan diklat dan orientasi di MA secara tatap muka ditunda atau dibatalkan dan diganti pembelajaran jarak jauh. Aturan tersebut berlaku hingga 5 April 2020.

Terkait SEMA No 1 tahun 2020 tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto mengatakan sidang di PN Jakpus masih ada hingga pekan ini."Mulai minggu depan baru tidak ada sidang," kata Yanto saat dikonfirmasi. Ant

BERITA TERKAIT

Bamsoet Harap Syarifuddin Tingkatkan Kualitas Peradilan di MA

Bamsoet Harap Syarifuddin Tingkatkan Kualitas Peradilan di MA   NERACA Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap Muhammad Syarifuddin bisa…

Penegakan Hukum Saat Pandemi Jangan Timbulkan Keresahan

Penegakan Hukum Saat Pandemi Jangan Timbulkan Keresahan   NERACA Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto…

Kemenpan RB Perpanjang Pengajuan Zona Integritas Hingga Akhir Juni

Kemenpan RB Perpanjang Pengajuan Zona Integritas Hingga Akhir Juni   NERACA Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK Beri Arahan Kepala Daerah Cegah Korupsi Penanganan Virus Corona

KPK Beri Arahan Kepala Daerah Cegah Korupsi Penanganan Virus Corona   NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pengarahan kepada…

Jaksa Agung: Sudah 10 Ribu Perkara Disidang Secara Daring

Jaksa Agung: Sudah 10 Ribu Perkara Disidang Secara Daring   NERACA Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan 10.517 perkara pidana…

RUU PDP Harus Perhatikan Aspek "People Security"

RUU PDP Harus Perhatikan Aspek "People Security"   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Gerindra Yan Parmenas…