Pemerintah Diminta Serius Berantas Peredaran Jamu Ilegal

NERACA

Jakarta – Peredaran produk herbal atau jamu ilegal sudah sangat mengkhawatirkan di pasar domestik. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah bersikap tegas memberantas jamu ilegal lantaran sangat membahayakan kesehatan.

Ketua Kadin bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Utama Kajo meminta pemerintah tegas terhadap peredaran produk herbal alias jamu ilegal di pasaran. Ironisnya, jamu palsu atau tiruan ini diberi izin edar oleh instansi resmi, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang seharusnya melindungi konsumen.

Lebih jauh lagi Utama mengungkapkan, salah satu contoh produk tiruan yang dibiarkan beredar walaupun sudah dilarang adalah larutan penyegar. “Kami sudah melaporkan masalah ini kepada Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi. Kami juga akan menanyakan tidak lanjut dari pihak kepolisian dan BPOM soal pemalsuan merek dan pelanggaran hukum yang merugikan dunia usaha dan konsumen di Indonesia,” ungkap Utama di Jakarta, Selasa (24/4).

Pekan lalu, Utama Kajo bersama Ketua Umum GP Jamu Charles Saerang dan Komisaris Utama PT Sinde Budi Sentosa Budi Yuwono menemui Bayu Krisnamurthi. Mereka melaporkan masalah industri herbal dan jamu di Indonesia, potensi ekspor, dan penguatan pasar jamu dalam negeri dari serbuan impor, serta masih maraknya produk jamu ilegal di Tanah Air.

Charles Saerang yang juga Dirut PT Nyonya Meneer ini mengungkapkan, pasar produk herbal atau jamu di Amerika dan Eropa masih dikuasai China, sehingga Indonesia harus berani mencoba memasarkan ke negara lain, sepeti Taiwan dan Afrika Selatan yang pasarnya masih terbuka.

Di Afrika Selatan saja ada sekitar 1,5 juta warga keturunan Indonesia. Sejumlah produk dari perusaan jamu besar di Indonesia memang sudah menembus pasar Amerika dan Eropa, tapi produk dari perusahaan lainnya masih terhambat.

“Namun, di dalam negeri sendiri, pemerintah justru membuka pintu impor yang menyalahi hukum dan etika. Produk herbal atau jamu impor yang mirip dengan yang ada di Indonesia diberi izin dan dibiarkan memasuki pasar di seluruh Tanah Air, sehingga memukul industri jamu lokal yang menyerap banyak tenaga kerja dan memajukan ekonomi daerah,” ujar Charles Saerang.

Saerang mengatakan, pemerintah seharusnya mengayomi keberadaan jamu sebagai aset budaya. Minimnya sosialisasi dan pembinaan dalam memberi suatu kejelasan informasi tentang penggunaan jamu yang benar dianggap sebagai suatu alasan kenapa peredaran jamu dengan BKO masih terus ada. "Kita kurang pembinaan. Pembinaan ini tidak sekadar di-sweeping, ditangkap. Tetapi, harus ada yang namanya pendidikan terkait masalah kesadaran minum jamu yang benar," bebernya.

Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan pemahaman dan informasi yang benar bahwa jamu yang memiliki khasiat langsung alias cespleng justru jenis jamu yang berbahaya karena mengandung BKO. Menurut Charles, cara kerja dari jamu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan vitamin. Butuh sebuah proses atau tahapan hingga seseorang dapat betul-betul merasakan manfaatnya. Jadi, tidak tiba-tiba langsung terasa manfaatnya. "Kalau yang cespleng dan namanya aneh-aneh harus diwaspadai. Karena isinya bisa berupa paracetamol, steroid, aspirin, yang kita tidak tahu berapa kadar atau dosisnya," ungkapnya.

Untuk mengatasi hal ini, Saerang meminta kepada Badan POM untuk teratur melakukan sampling produk jamu yang beredar di pasaran. GP Jamu juga diharapkan ikut terlibat dalam rangka melaporkan temuan produk jamu yang disinyalir mengandung BKO setiap bulannya. "Jadi ini butuh kerja sama semua sektor, jangan jalan sendiri-sendiri," tutupnya.

Related posts