NERACA

Jakarta – Kalangan pengamat energi menilai wacana pemerintah melakukan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dengan menggunakan skema stiker dalam membedakan kendaraan bermotor 1500 cc ke atas dinilai tidak efektif.

Pengamat energi Komaidi Notonegoro mengatakan, penggunaan stiker memang menjadi cara yang paling mudah namun juga cara yang paling tidak efektif karena mudah dipalsukan. “Terkait pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan besaran silinder kendaraan dengan penggunaan sticker menurut saya pemerintah terkesan terburu-buru dalam memberikan kebijakan, seharusnya pembatasan tidak sekedarnya saja dalam menerapkan pembatasan BBM,” kata Komaidi di Jakarta, Selasa (24/4).

Selain itu, Komaidi berpendapat, seharusnya pemerintah memilih cara yang paling efektif meski memerlukan waktu dan proses yang lebih sedikit lama, seperti penggunaan plat nomor khusus. Komaidi mencontohkan, misalnya plat nomor dapat dibedakan warnanya sesuai dengan kapasitas silindernya. Plat nomor tersebut dikeluarkan oleh pihak Kepolisian setelah pemilik kendaraan yang ditetapkan berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi melakukan pengurusan ke kepolisian.

“Misalnya warna plat nomor kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi menggunakan warna biru, sehingga petugas di SPBU dapat dengan mudah membedakannya dan ini terdaftar di Kepolisian,” ujarnya.

Hal ini menurut Komaidi juga dapat digunakan untuk mendata pengguna BBM bersubsidi, karena pemilik kendaraan yang ingin mengkonsumsi BBM bersubsidi harus mengurus terlebih dahulu ke Kepolisian untuk mendapatkan pelat nomor yang baru dengan warna tertentu tersebut.

“Jadi yang tidak mengurus, meskipun jenis kendaraannya sebenarnya masih berhak, tidak akan mendapatkan pelat nomor tersebut dan konsekuensinya tidak boleh mengonsumsi BBM bersubsidi, selain itu di SPBU juga disediakan jalur khusus untuk kendaraan pengkonsumsi BBM bersubsidi,” paparnya.

Tidak Mungkin

Di tempat berbeda, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pembatasan BBM bersubsidi tidak mungkin langsung dilakukan per 1 Mei mendatang. "Paparannya saja baru sekarang. Nanti detail teknisnya Menteri ESDM (Jero Wacik) akan memaparkan, Presiden mendengarkan. Setelah itu, untuk melaksanakan itu, diperlukan 1,2,3. Jadi, tidak mungkin dilaksanakan 1 Mei," kata Hatta.

Selain tanggal 1 Mei tinggal menunggu hari, kata Hatta, masih ada beberapa target pemerintah untuk menjamin kesiapan diadakannya pembatasan. Misalnya, masyarakat harus benar-benar memahami, pemerintah harus siap secara infrastruktur, dan perlu sosialisasi. "Ide dan pemikiran yang bagus harus bisa diimplementasikan. Kami tidak mau asal njeplak (asal omong), terus tidak bisa jalan. Kami ingin (kalau sudah diputuskan) jalan," jelas dia.

Pembatasan BBM bersubsidi, menurut Hatta, rencananya dilakukan tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk mobil dinas pemerintah dan BUMN. Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tidak berlaku untuk industri karena industri menggunakan BBM niaga. Dia menjelaskan salah satu kemungkinan yang bisa dilakukan dalam pembatasan adalah penggunaan stiker, meski masih ada kemungkinan penggunaan cara lain. "Kami mendengarkan masukan," terangnya.

Kebijakan pembatasan atau pengendalian BBM bersubsidi diambil berdasarkan hasil poling untuk menghindari kuota BBM bersubsidi sejumlah 40 juta kiloliter tidak jebol. "Rapat nanti kan untuk merumuskan pelaksanaan APBNP 2012, yang posturnya diasumsikan ada kenaikan BBM Rp 1.500. Kita bersiap tidak ada kenaikan sampai akhir tahun jika tidak memenuhi Pasal 7 ayat 6a," ujarnya.

Dengan tidak adanya kenaikan BBM, pemerintah harus mengeluarkan aneka strategi untuk menjaga pertumbuhan tetap 6,5 % dan fiskal tetap sehat. "Karena tidak ada kenaikan BBM dipastikan subdisi membengkak. Kalau tidak ada pengendalian, subsidi energi akan mencapai Rp 340 triliun," ungkap Hatta.