NERACA

Jakarta - Pemerintah akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengurusan sistem logistik nasional khususnya terkait pengawasan di lapangan.

"Bapak Presiden memberikan arahan dari national logistic ini pertama implementasi di lapangan, arahan Bapak Presiden adalah melibatkan KPK untuk pengawasan di lapangan agar sistem bisa berjalan efektif dan efisien," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (19/3). 

Airlangga menyampaikan hal tersebut melalui video conference seusai mengikuti rapat terbatas dengan topik "Penataan Ekosistem Logistik Nasional" yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

"Dalam hal ini Bapak Presiden menginstruksikan KPK dilibatkan dalam pengawasan pelaksanaan di lapangan. Kami akan membuat mekanisme sama seperti dulu, bagaimana KPK membantu Kementerian Keuangan Dirjen Bea dan Cukai untuk memperbaiki tata kelola dan memberantas korupsi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga melalui video conference. 

Menurut Sri Mulyani, KPK akan menjadi bagian sejumlah kementerian dan lembaga yang bekerja dalam sistem tersebut."Jadi kita akan berkolaborasi dengan seluruh kementerian lembaga agar national logistic ecosystem ini jauh lebih efisien," ungkap Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan sebenarnya sudah memulai inisiasi sistem tersebut."Tadi diminta ke kami di Bea Cukai untuk bisa mengembangkan sistem bisa dibangun, tapi implementasi ditekankan bapak presiden, harus diawasi. Oleh karena itu kita akan membuat sistem monitoring dalam pengawasan pelaksanaannya," tambah Sri Mulyani. 

Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi menginstruksikan perbaikan ekosistem logistik Indonesia agar bisa menurunkan biaya."Apakah itu dari sisi ease of doing business atau logistic performance index dan juga biaya logistik secara nasional. Dalam hal ini Indonesia yang tertinggi yaitu 24 persen, dibandingkan dengan negara ASEAN yang di bawah 20 persen," kata Sri Mulyani.

Perbaikan sistem logistik di Indonesia menurut Sri Mulyani, akan dilakukan di dua level yaitu pembangunan sistem dan implementasi. "Di dalam pembangunan sistemnya akan dibuatkan national logistical ecosystem (NLE) yang mengintegrasikan dari mulai shipment pelabuhan sampai ke transportasi darat, truk hingga kepada perusahaan. Ini semua dalam suatu sistem platform yang akan menurunkan beban bagi perusahaan atau seluruh pelaku dari sisi compliance, dari sisi penyerahan bisnis proses, penyerahan yang repetitif, dan sering tidak seragam, ini yang akan dibangun," ujarnya. 

Secara terpisah, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, persoalan tersebut muncul dari akan makin panjangnya mata rantai proses logistik karena mesti melewati pertimbangan lembaga pencegah rasuah itu. “Ini memang baru asumsi saya mengingat pelibatan KPK baru disampaikan oleh Menko Airlangga. Pemerintah pasti sedang menyiapkan langkah-langkah untuk itu,” ujarnya kepada Neraca, kemarin (19/3).

Lebih lanjut Siswanto mengatakan, apapun langkah yang akan ditempuh pemerintah berpeluang menjadikan sektor logistik nasional makin highly regulated. Sehingga, alih-alih menurunkan biaya logistik, malah justru akan mendongkraknya makin tinggi.

“Pemerintah harus ingat kebijakan menekan dwelling time lima tahun yang lalu. Berbagai regulasi yang dikeluarkan untuk menekan DT malah mendorong naiknya ongkos logistik. Mengapa? Karena lift-off dan lift-on kargo makin tinggi demi mengurangi penumpukan kontainer di CY,” ujarnya.

Karena itu, pemerintah sebaiknya mengurungkan niatnya untuk melibatkan KPK dalam kegiatan logistik nasional. Biarkan saja bisnis berjalan sebagaimana biasa. Bila dinilai ada perbuatan melanggar hukum dalam proses bisnis yang ada, serahkan kepada sistem hukum yang berlaku.

Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan ekosistem logistik nasional masih ruwet dan banyak repetisi. Ia pun meminta adanya perbaikan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

"Saya catat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi, masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi, masih banyak duplikasi dan masih kuatnya ego-sektoral, kementerian lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai hilir," kata Presiden Joko Widodo. 

"Ini penting sekali, jadi platform logistik dari hulu sampai hilir harus betul-betul kita bangun dengan sistem terintegrasi dengan penerapan teknologi yang baik dan saya melihat karena tata ruang logistik yang tidak efisien," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi mencontohkan penempatan terminal pelabuhan depo kontainer yang tidak tepat malah justru memperbesar inefesiensi dan pergerakan barang.

"Karena itu sekali lagi ekosistem logistik nasional kita harus kita perbaiki, harus kita tata, kita harus memulai membangun sistem logistik yang terpadu dari hulu sampai hilir, kedatangan kapal sampai masuk ke gudang baik untuk ekspor maupun untuk impor," ungkap Presiden.

Peringkat Indonesia dalam Logistic Performance Index pada 2018 berada di peringkat 46 atau berada di bawah Singapura di peringkat 7, China di peringkat 26, Thailand di peringkat 32, Vietnam di peringkat 39, Malaysia di peringkat 41 dan India di peringkat 44. mohar