Wakil Presiden - Bangun Indonesia Perlu Komitmen Kebangsaan

Ma'ruf Amin

Wakil Presiden

Bangun Indonesia Perlu Komitmen Kebangsaan

Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan kemajuan suatu bangsa tidak pernah dilepaskan dari pembangunan manusia yang unggul dan maju, untuk mewujudkannya perlu komitmen kebangsaan yang kuat.

"Sejarah perjalanan bangsa dan negara menjadi bukti bahwa Pancasila dan NKRI merupakan hasil dari kesepakatan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara," kata Ma'ruf dalam acara Riding Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (23/2). 

Dia mengatakan kemajuan suatu bangsa tidak pernah dilepaskan dari pembangunan manusia yang unggul sebagai kuncinya sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia.

Wapres menjelaskan visi Indonesia ke depan adalah Indonesia maju yaitu Indonesia yang sejahtera, tidak hanya pada posisi negara berpenghasilan menengah namun berpenghasilan tinggi.

"Pemerintah telah menetapkan lima program prioritas menuju Indonesia maju yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi," ujarnya.

Menurut dia, kondisi faktual dalam negeri dihadapkan pada tantangan adanya berbagai masalah yaitu kemiskinan, stunting, radikalisme, intoleransi, terorisme, anti-NKRI, anti-Pancasila, bahkan anti-pemerintah. 

Dia mengatakan, globalisasi menjadikan persaingan antar-bangsa semakin tajam dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) telah melahirkan distrupsi yang luas serta cepat."Kemunculan media baru di luar media konvensional menjadi tantangan tersendiri. Arus informasi makin deras dan dinamis," katanya.

Dia menilai Indonesia adalah negara kesepakatan, kesepakatan itu potensi kekuatan bangsa yang luar biasa dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan komitmen kebangsaan yang tidak semua bangsa di dunia memilikinya.

Dia menilai kesepakatan atau konsensus nasional ada dalam Empat Pilar MPR, dan itu harus dijalankan, dijaga, dan dilindungi dari berbagai ancaman sehingga tidak boleh ada yang menyimpang dan menolak bahkan keluar dari kesepakatan itu. Ant

 

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…

BERITA LAINNYA DI

Wakil Ketua MPR RI - Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran

Lestari Moerdijat Wakil Ketua MPR RI Pemerintah Antisipasi Pergerakan Masyarakat Saat Lebaran Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI…

Ketua MPR RI - Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Komitmen Pemerintah Serius Berantas TPPO Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo…

Menko Polhukam - RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam RI Waspadai Konflik Terbuka di Laut China Selatan Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan…