Pemerintah Buka Peluang Harga BBM Turun - INSENTIF GAS INDUSTRI BERDAMPAK SIGNIFIKAN BAGI EKONOMI RI

Jakarta-Pemerintah membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) menyusul anjloknya harga minyak mentah dunia yang mencapai US$30 per barel. Pemerintah juga menyiapkan insentif harga gas untuk industri, yang akan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Indonesia.

NERACA

Presiden Jokowi meminta kepada menteri Kabinet Indonesia Maju agar menghitung dampak dari penurunan harga minyak mentah terhadap perekonomian nasional. "Saya minta dikalkulasi dampak dari penurunan ini pada perekonomian kita terutama BBM, baik BBM bersubsidi atau nonsubsidi," ujarnya saat membuka rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (18/3).

Menurut Kepala Negara, saat ini pemerintah harus merespon dinamika perekonomian dengan kebijakan yang tepat. Salah satunya, Indonesia harus memanfaatkan momentum dan peluang dari penurunan harga minyak tersebut. "Ini untuk perekonomian negara kita," ujar Jokowi.

Presiden juga meminta agar jajarannya menghitung berapa lama penurunan harga minyak mentah terjadi serta proyeksi harga ke depan. Perhitungan tersebut, menurut dia, akan digunakan sebagai dasar bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan lanjutan termasuk ada penurunan harga BBM.

Selain itu, Presiden akan menyiapkan insentif harga gas untuk industri. Pemberian insentif harga gas akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian.

Jokowi berharap dengan adanya insentif ini industri bisa meningkatkan kapasitas produksi dan investasi. "Sehingga produknya lebih kompetitif. Industri yang diberi insentif harus bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja," ujar Jokowi.

Dia juga mengingatkan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju agar industri yang diberikan insentif penurunan harga gas diverifikasi dan dievaluasi. Jika industri tidak bisa menyerap tenaga kerja, hingga meningkatkan kapasitas investasi maka insentif akan ditarik. "Harus ada disinsentif. Harus ada punishment sehingga industri memiliki performance sesuai yang kita inginkan," ujar Presiden.

Seperti diketahui, penurunan harga minyak mentah dunia terus terjadi. Sebab dua produsen utama minyak, Arab Saudi dan Rusia, belum mau memangkas angka produksinya di tengah kekhawatiran penurunan permintaan. Penurunan permintaan tak lain disebabkan oleh sentimen terhadap penyabaran virus corona (Covid-19) yang sudah ditetapkan sebagai pandemi global.

Menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, mengatakan rencana penurunan tersebut sebaiknya dipercepat. Tujuannya, agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah kondisi sulit saat ini.

"Itu sudah konsekuensi dari menurunnya harga minyak dunia, BBM non subsidi akan mengalami penyesuaian harga. Sebaiknya dipercepat untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya seperti dikutip merdeka.com, kemarin.

Bhima mengatakan, selain menurunkan harga BBM, pemerintah juga sebaiknya mempertimbangkan penyesuaian tarif dasar listrik juga harga gas bagi industri. Hal ini perlu dilakukan untuk membantu perusahaan menghemat biaya operasional.

"Saya sarankan tarif dasar listrik diberikan bonus sampai 40% untuk sektor sektor yang terdampak, misalnya bisnis pariwisata perhotelan dan restoran. Termasuk ke industri padat karya (tekstil pakaian jadi dan alas kaki). Itu sangat membantu pencegahan PHK massal," tutur dia.

Pengamat ekonomi energi UGM Fahmy Radhi menyarankan PT Pertamina segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena harga minyak dunia turun drastis sampai di bawah US$50 per barel setelah OPEC berupaya menurunkan produksi hingga 1,5 juta barel, tetapi Rusia yang non OPEC menolaknya. "Jika tidak ada penurunan produksi, maka harga minyak dunia bisa semakin rendah mencapai di bawah US$40 per barel," ujarnya.

Fahmy menjelaskan tidak bisa dihindari margin Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) pasti turun, bahkan kalau harga minyak dunia terus turun sampai sekitar 30 dolar per barel, K3S harus menanggung kerugian potensial.

Pertamina harus segera menurunkan semua harga BBM, baik yang non-subsidi maupun subsidi. "Pertamina jangan hanya menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia naik, tapi juga harus menurunkan harga BBM pada saat harga minyak dunia turun," tegas dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta kepada Bank Indonesia agar kembali merelaksasi kebijakan moneternya sebagai upaya meminimalisir dampak virus corona ke ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, terjangkitnya Indonesia dari virus asal China ini dikhawatirkan akan memperburuk ekonomi RI. "DPR RI meminta kepada pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia untuk kembali melakukan kebijakan moneter yang bersifat melonggarkan (ease monetary policy)," ujarnya.

Dia menyebut, kebijakan ini nantinya untuk melengkapi stimulus fiskal dan non fiskal kedua dari pemerintah yang akan berlaku 1 April. Stimulus yang ditujukan untuk sektor manufaktur ini sudah cukup membantu industri dalam menurunkan biaya produksi dan investasi serta menjaga daya beli.

Di mana pemerintah sendiri sudah menggelontorkan stimulus fiskal sebesar Rp22,9 triliun agar ekonomi Indonesia tetap kuat dalam menghadapi dampak penyebaran virus corona. Salah satu stimulus tersebut adalah pemerintah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk karyawan industri manufaktur selama enam bulan per April.

DPR RI juga meminta kepada pemerintah untuk membuat berbagai kebijakan yang turut diiringi dengan percepatan penurunan harga BBM. Mengingat harga minyak dunia sedang turun.

Hal ini menurut dia, penting dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan menjaga tingkat produksi dunia usaha. Produktivitas bisa ditingkatkan ketika perusahaan berinvestasi atau menambah skala produksinya.

"Oleh karena itu, DPR RI mengingatkan kepada pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi terburuk dari penyebaran virus corona ini. Penurunan pendapatan artinya ke depan akan ada penurunan daya beli masyarakat," ujarnya.

Hentikan Perdebatan Covid-19

Secara terpisah, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo meminta semua pihak untuk menghentikan semua perdebatan terkait penanganan Covid-19 agar tidak kehilangan waktu dalam menyelesaikan wabah virus corona jenis baru itu. "Kita tidak boleh kehilangan waktu, kehilangan momentum, karena berdebat tentang teori menyelesaikan wabah (Covid-19) ini. Sekarang waktunya kita fokus," ujarnya saat jumpa pers bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Bawsedan di Jakarta, Rabu (18/3).

Doni mengatakan saat ini adalah waktu untuk meyakinkan rakyat Indonesia agar memahami yang sedang bangsa ini hadapi dan langkah-langkah antisipasi yang perlu dilakukan terkait wabah Covid-19.

Menurut Doni, seluruh elemen bangsa harus paham ancaman virus corona dan cara-cara menghadapi serta menyelesaikannya secara bersama-sama. "Bersatu padu, bergandeng tangan, saling menjaga satu sama lain, adalah solusi yang terbaik saat ini," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

PRESIDEN MINTA K/L GENJOT PADAT KARYA TUNAI - Pengusaha Khawatir PSBB Berdampak PHK

Jakarta-Kalangan pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran…

JARING PENGAMAN SOSIAL - Bantuan Pemerintah Jangan Dipakai Buat Mudik

NERACA Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran belanja dari APBN 2020 untuk penanganan dampak wabah Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Dari…

Kepercayaan Masyarakat Tetap Tinggi Terhadap Bank

NERACA Jakarta - Penyebaran virus corona telah melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada laju ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KEMENKEU BERI EMPAT INSENTIF PERPAJAKAN - Apindo: Daya Tahan Pengusaha Hanya Kuat 3 Bulan

Jakarta-Wabah virus Covid-19 kini semakin mengancam kelangsungan dunia usaha di dalam negeri. Menurut Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)…

Pemerintah Wajib Bersinergi Bersama Amankan Pangan

NERACA Jakarta – Bahu-membahu dalam mengamankan panga ditengah pandemik Covid-19. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni dengan melakukan…

PRESIDEN MINTA K/L GENJOT PADAT KARYA TUNAI - Pengusaha Khawatir PSBB Berdampak PHK

Jakarta-Kalangan pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran…