Stranas UMKM Libatkan 18 Kementerian/Lembaga

NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM) menginisiasi terbentuknya rancangan strategis nasional (Stranas) terkait pengembangan UMKM di Indonesia. Rencananya, Stranas tersebut bakal melibatkan 18 Kementerian/Lembaga (K/L).

Selama ini upaya pembangunan UMKM dinilai masih berjalan sendiri-sendiri di tingkat K/L, sehingga menyulitkan pertumbuhan skala usaha, di mana sektor usaha di Indonesia yang memiliki graduasi mulai dari mikro hingga usaha besar.

Staf Khusus Menkop dan UKM Riza Damanik menjelaskan, penyusunan Stranas tersebut diharapkan menjadi satu kesatuan kebijakan bagi 18 K/L yang mencakup soal pembiayaan hingga permodalan bagi UMKM.

"Sampai hari ini kita belum punya strategi nasonal untuk meletakkan pembangunan UMKM menjadi satu agenda kolektif. Pak Menteri (Teten) menilai hal itu penting dilakukan Stranas dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)," ucapnya usai pertemuan antara Menkop dan UKM Teten Masduki dengan PT Bank Negara Indonesia atau BNI (Persero) Tbk di Jakarta.

Dalam Stranas tersebut, sebut Riza, Kemenkop dan UKM akan melakukan one gate policy terkait pembiayaan, termasuk keterlibatan perbankan. Karena selama ini pembiayaan di beberapa lembaga pun masih berjalan sendiri-sendiri. "Kalau sendiri-sendiri pembiayaan tidak merata, hanya bertumpu pada salah satu usaha, misalnya mikro saja atau menengah saja. Justru harapannya, dengan Stranas ini lebih diatur sehingga tujuan UMKM naik kelas bisa tercapai," kata Riza.

Selanjutnya terkait priority, menurut Riza Kemenkop dan UKM akan mendorong optimalisasi lahan-lahan perhutanan sosial (akses lahan yang dibuka ke masyarakat), di mana saat ini sudah target yang diserahkan oleh pemerintah sebesar 12,7 juta hektare (ha) juta yang baru diberikan sekitar 4 juta ha.

"Nah jumlah ini perlu dioptimalisasikan supaya memberikan manfaat yang besar bagi kepentingan masyarakat," imbuh Riza.

Kaitannya dengan BNI, sambung Riza, Kementerian Koperasi dan UKM akan memberikan arahan agar BNI dan lembaga perbankan lainnya bisa fokus melakukan optimalisasi pembiayaan mendukung sektor perikanan, perkebunan yang ada dalam wilayah perhutanan sosial.

"Jadi dikelola skalanya ekonomi yang sudah besar, bukan yang kecil-kecil lagi. UMKM kita harus terus bertumbuh skalanya," kata Riza.

Selanjutnya mendorong pertumbuhan UMKM di destinasi wisata prioritas mulai dari wisata alam, kuliner maupun craft dan fesyen.

Di kesempatan yang sama, Direktur Bisnis UMKM dan Jaringan BNI Tambok P Setyawati menuturkan, pihaknya mengaku siap berkontribusi dalam membangun UMKM bukan cuma dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) saja, tapi juga bagaimana mengembangkan UMKM yang belum bankable dan feasible untuk mumpuni. "Dengan UMKM meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga meningkat," Tambok.

Dari sisi KUR sendiri, Tambok bilang BNI sudah fokus sektor produksi sebesar 56 persen, dengan target Presiden Jokowi 60 persen di sektor produksi. "Tadinya kami dominan di perdagangan sekitar 50 persen lebih, sekarang perdagangan kecil tinggal 44 persen, sisanya KUR produksi dominan di pertanian," sebut Tambok.

Tambok menyatakan, KUR pertanian termasuk membiayai sektor smart farming, perikanan, perhutanan sosial dan pariwisata. Selama ini pun pertumbuhan terus baik di BNI. Bahkan rasio kredit bermasalahnya (Non Performing Loan/NPL) sangat rendah di bawah 1 persen atau sebesar 0,9 persen di 2019.

Tahun lalu, target KUR BNI mencapai Rp 16 triliun dan sudah bisa diselesaikan di September, sehingga kami dapat tambahan lagi Rp 2 triliun. Secara total BNI menyalurkan sekitar Rp 18 triliun KUR di 2019.

"Tahun ini target KUR mencapai Rp 22 triliun, timeline di September sudah bisa menyalurkan seluruhnya. Pasti fokus di KUR produksi. Prospeknya optimis di Januari-Februari target proposional sudah kami lewati," kata Tambok. groho/rin

BERITA TERKAIT

PRESIDEN MINTA K/L GENJOT PADAT KARYA TUNAI - Pengusaha Khawatir PSBB Berdampak PHK

Jakarta-Kalangan pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran…

JARING PENGAMAN SOSIAL - Bantuan Pemerintah Jangan Dipakai Buat Mudik

NERACA Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran belanja dari APBN 2020 untuk penanganan dampak wabah Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Dari…

Kepercayaan Masyarakat Tetap Tinggi Terhadap Bank

NERACA Jakarta - Penyebaran virus corona telah melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada laju ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KEMENKEU BERI EMPAT INSENTIF PERPAJAKAN - Apindo: Daya Tahan Pengusaha Hanya Kuat 3 Bulan

Jakarta-Wabah virus Covid-19 kini semakin mengancam kelangsungan dunia usaha di dalam negeri. Menurut Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)…

Pemerintah Wajib Bersinergi Bersama Amankan Pangan

NERACA Jakarta – Bahu-membahu dalam mengamankan panga ditengah pandemik Covid-19. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni dengan melakukan…

PRESIDEN MINTA K/L GENJOT PADAT KARYA TUNAI - Pengusaha Khawatir PSBB Berdampak PHK

Jakarta-Kalangan pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran…