Keputusan Presiden Jokowi yang tidak melakukan penutupan wilayah (lockdown) patut kita berikan apresiasi positif. Pasalnya, keputusan strategis terkait dengan langkah penanganan wabah Covid-19 itu merupakan sinyal pemerintah tetap teguh, walau sejumlah pihak mendesak agar pemerintah menerapkan lockdown seperti yang dilakukan di beberapa negara.

Apa itu Lockdown?  Menurut UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan disebutkan karantina wilayah, memang tidak bisa dilakukan begitu saja. Banyak syarat yang harus terpenuhi, termasuk dukungan sumber daya dan petimbangan ekonomi sosial. Penetapannya pun hanya bisa dilakukan oleh level menteri.

Kita tentu bersyukur atas keputusan Presiden itu cukup tepat dan terukur. Artinya, tidak adanya lockdown, berarti pemerintah sudah terlebih dulu menghitung dengan cermat pada kondisi saat ini. Presiden juga meminta pemerintah daerah supaya mengoordinasikan kebijakan penanganan dengan kementerian terkait dan Satgas Covid-19.

Karena, sangat disayangkan sekali jika upaya membatasi penularan virus Covid-19 justru berbalik arah membuka lebar peluang penyebaran penularan. Seperti kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengurangi operasional transportasi publik, sehingga berdampak warga berdesakan mengantre di halte akibat minimnya jumlah bus yang beroperasi. Padahal, protokol kesehatan warga diminta menjaga jarak sosial sedikitnya 1 meter, akhirnya menjadi terlanggar.

Maksud kebijakan tersebut sebetulnya baik. Transportasi umum dianggap sebagai salah satu medium yang memudahkan penularan virus. Sebab itu, Pemprov DKI kemudian berupaya mengurangi peluang penularan itu dengan membatasi pemakaian transportasi umum, namun kebijakan itu menjadi boomerang dan minimnya sosialisasi ke masyarakat pengguna transportasi umum.

Sebaiknya otoritas fokus pada mencegah sumber kerumuman, keramaian, dan pertemuan orang dalam jarak dekat. Buat situasi yang membuat warga merasa tidak perlu bepergian bila tidak mendesak. Langkah menutup tempat-tempat wisata sudah tepat dilakukan. Kemudian, meliburkan sekolah-sekolah.

Selanjutnya, menginstruksikan perusahaan-perusahaan agar menerapkan sistem bekerja dari rumah bagi sebanyak mungkin karyawan. Ini tidak bisa sekadar imbauan. Otoritas daerah ataupun pusat harus memastikan pola kerja tersebut dijalankan seluruh perusahaan.

Sumber pertemuan jarak dekat lainnya ialah restoran dan warung-warung makan. Tidak masalah mereka tetap buka, tapi perbesar jarak sosial di lokasi itu. Caranya dengan larangan makan di tempat.

Pasar dan toko-toko ritel pun tidak bisa ditutup karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Namun, lebih baik bila dilengkapi skrining suhu badan dan pendataan identitas setiap pengunjung. 

Pemerintah pusat masih bisa pula memperketat masuknya orang dari luar negeri. Pasalnya, di awal-awal, mayoritas kasus terinfeksi virus korona merupakan orang yang baru bepergian dari luar negeri.

Protokol jaga jarak sosial sangat krusial untuk dipatuhi. Keberhasilan meredam penyebaran wabah covid-19 memerlukan partisipasi dari masyarakat. Tiap individu memikul tanggung jawab yang sama. Kita berharap masyarakat  yang memiliki kesadaran tinggi dan tidak egois, tentu tidak akan memanfaatkan momen ini untuk mudik ke kampung halaman, atau bepergian sekeluarga untuk berlibur. Masyarakat juga diimbau tidak pula menghadiri apalagi mengadakan pertemuan sekalipun hanya pertemuan keluarga dekat. Jadi, setidaknya bersabar dalam dua minggu ke depan kedisiplinan warga menjaga jarak sosial mesti dipatuhi oleh siapapun.