Keresahan Informasi Covid-19

Merebaknya berita virus korona tipe terbaru (Covid-19) belakangan ini terasa malah meresahkan kehidupan normal dan menyenangkan seperti di Jakarta. Pasalnya, berita Covid-19 seperti sudah menakutkan sekali di mata masyarakat. Padahal penyakit yang disebabkan virus menurut kalangan virologist, tidak mematikan dalam waktu cepat. Lain halnya seperti demam berdarah dan tipus, yang lebih berbahaya dapat menewaskan korbannya jika lambat ditolong.

Hanya uniknya Covid-19, adalah tingkat kecepatan penyebarannya ke seluruh dunia relative cepat. Korban jiwa mungkin hanya berupa angka kecil ketimbang jumlah mereka yang mengidapnya atau total populasi.

Melintasi batas geografis, etnik, gender, kelas sosial, jabatan, dan agama. Namun, sebagai sebuah bentuk teror, yang lebih berbahaya ialah ia selalu berpotensi beriring dengan efek ketakutan yang berujung penaklukan, kelumpuhan aktivitas ekonomi, kepanikan, dan tentu saja penyebab menguapnya nalar dan akal sehat.

Indikasi kepanikan masyarakat untuk berebut pembersih tangan (hand sanitizer), masker, serta menimbun persediaan makanan dan obat-obatan sudah akut. Ditambah perang klaim kebenaran di media sosial yang semakin absurd dan tidak mencerahkan, terutama saat diduga mengandung muatan isu politik dan agama.

Kita melihat persebaran informasi terkait covid-19 di media sosial kerap menjadi perebutan eksistensi dan klaim jangka pendek atau dukungan pada seorang/kelompok yang cenderung membabi buta. Lebih banyak yang abai atas persoalan sebenarnya serta potensi kerusakan yang mungkin ditimbulkan di masa depan. Munculnya berita bohong (Hoax) dengan mudah berlipat menjadi bumbu “penyedap” di mata masyarakat yang sedang bingung.

Apa yang diharapkan dari pemimpin daerah dalam situasi seperti ini? Seperti halnya komunitas nonmedis lainnya, dalam situasi pandemi, peran kepala daerah seharusnya tunduk kepada Protokol penanganan wabah Covid-19 yang sudah dibuat pemerintah pusat. Ada lima protokol yang wajib dilakukan Pemda antara lain protokol kesehatan dan transportasi umum.

Dari sisi kebijakan, Pemda setidaknya perlu menyiapkan rencana dan inisiatif darurat jika keadaan memburuk, mulai melarang kegiatan yang melibatkan dan menyebabkan kerumunan orang, pembatalan perjalanan/kunjungan dalam rombongan, memikirkan bagaimana tanggung jawab proses kerja perusahaan (work from home) akan dijamin untuk tetap berjalan dalam situasi yang makin sulit.

Selain itu, juga memikirkan giliran kerja bagi pegawai untuk mengurangi persinggungan lebih banyak orang, pemantauan kesehatan murid, guru, dan staf pendidikan. Lalu, koordinasi dengan pihak terkait (rumah sakit, komite sekolah, dan dinas pendidikan setempat). Sampai dengan pilihan tindakan drastis untuk menutup wilayah sebagai bagian upaya mendorong berlakunya prinsip social distancing. Tanpa budaya bersih dan kebijakan yang tanggap situasi darurat di tempat umum, sekolah, peluang memerangi penyebaran Covid-19 akan menipis.

Salah satu kebijakan Gubernur DKI yang mengurangi frekuensi perjalanan angkutan umum (MRT, Bus TransJakarta) kemarin (16/3) ternyata berdampak merugikan sebagian besar masyarakat pengguna jasa transportasi umum tersebut. Maksud Gubernur DKI mengurangi kerumunan orang, namun dengan cara tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan kerumunan orang di halte TransJakarta/MRT sehingga dinilai rawan penularan virus Covid-19 di tempat umum tersebut.

Ini merupakan contoh, betapa hebatnya situasi persebaran Covid-19 sampai mengikis nalar dan akal sehat dalam membuat sebuah kebijakan publik. Karena di era pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital saat ini, momentum Covid-19 tak ubahnya bagai komoditas yang bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak tertentu di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang memprihatinkan.

BERITA TERKAIT

PSBB Utamakan Persuasif

Pemprov DKI Jakarta sekarang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan sebagai wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tinggal sekarang…

Potong Gaji Petinggi RI

Ancaman Covid-19 terus menghantui ekonomi Indonesia. Selain memukul kesehatan masyarakat, tapi juga mengancam perekonomian nasional ke dalam jurang resesi. Lihat…

Ancaman Resesi vs Covid-19

Wabah virus Covid-19 tampaknya belum reda di dalam negeri. Ini terlihat dari Jumlah kasus terus bertambah sehingga membuat kesehatan dan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

UMKM di Tengah Krisis

Di tengah mewabahnya virus Covid-19 di dalam negeri, sektor UMKM yang diprediksi paling terdampak dari pandemi mencakup kerajinan tangan, jasa…

PSBB Utamakan Persuasif

Pemprov DKI Jakarta sekarang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan sebagai wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tinggal sekarang…

Potong Gaji Petinggi RI

Ancaman Covid-19 terus menghantui ekonomi Indonesia. Selain memukul kesehatan masyarakat, tapi juga mengancam perekonomian nasional ke dalam jurang resesi. Lihat…