ARUS INVESTASI MASIH TERFOKUS DI JAWA - MP3EI Tak Mampu Tarik Minat Investor

Jakarta – Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ternyata tak begitu diminati kalangan investor, terutama proyek infrastruktur yang berlokasi di luar Jawa. Itu terlihat dari realisasi penanaman modal di luar Jawa yang masih sangat rendah.

NERACA

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperlihatkan, porsi investasi di Pulau Jawa masih mendominasi realisasi investasi pada triwulan pertama 2012. Dari investasi yang masuk sebesar 71,2 triliun, sekitar 52,8% atau sebanyak Rp 37,6  triliun masih berada di pulau Jawa.

Dana investasi tersebut berasal dari penanam modal dalam negeri sebesar Rp 8,6 triliun dan penanam modal asing sebesar US$ 3,2 miliar. Bandingkan dengan investasi di luar Pulau Jawa yang hanya sebesar Rp 33,6 triliun atau 47,2% dari total realisasi investasi.

Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI Aria Bima, rendahnya minat investor menanamkan modalnya di luar Jawa merupakan persoalan yang sudah ada sejak dulu. Aria menilai, persoalan utama investasi itu ada empat hal, yaitu infrastruktur, birokrasi, pasar, dan energi. “Dari seluruh indikator ini, Jawa memang kesenjangannya sangat tinggi dalam hal infrastruktur,” ujar Aria saat dihubungi Neraca, Senin (23/4).

Aria mengatakan, kondisi ini terjadi karena pemerintah tidak pernah konsisten dalam soal area infrastruktur. Begitu juga dengan inkonsistensi soal pembiayaan infrastruktur. Padahal, imbuh Aria, masih banyak infrastruktur di sektor pariwisata dan perikanan di luar pulau Jawa yang masih harus dibenahi. “Pemerintah tidak menggarap secara serius untuk mengembangkan infrastruktur, inkonsisten sejak dulu,” tandasnya.

Dia menegaskan, adanya program MP3EI tidak banyak membantu menarik minat investor ke daerah. Alasannya, MP3EI tidak mempunyai program yang jelas. “Tidak jelas siapa yang akan melakukan evaluasi dan apa yang ditargetkan,” ujarnya.

Sementara Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika, Guru Besar FE Universitas Brawijaya menilai, tidak tertariknya investor merealisasikan penanaman modalnya sesuai program MP3EI, merupakan dampak dari belum matangnya pemerintah mempersiapkan aturan main untuk para investor. Sehingga investor belum berani untuk masuk di MP3EI, apalagi proyek ini terbilang lumayan besar dalam jumlah dana.

Erani mengungkap, pemerintah juga harus mensosialisasikan masalah administrasi yang jelas dan pengelolaan tender agar setiap investor tidak bingung. Terutama terkait dengan upaya mereka untuk ikut dalam tender -tender yang ada.

Hambatan lain dari macetnya MP3EI adalah banyaknya kendala seperti pembebasan lahan dan tumpang tindih program pembangunan dengan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. “Banyak yang menjadi penghambat pembangunan, khususnya infrastruktur. Masalah inefisiensi birokrasi, pembebasan lahan, pendanaan, ekonomi biaya tinggi, serta fokus wilayah dan sektor pembangunan, yang perlu segera diatasi agar program MP3EI berjalan lancar,” kata Erani.

Dia menambahkan, pelaksanaan MP3EI atau pembangunan pada koridor berdasarkan kepulauan ini hanya akan menimbulkan kekacauan. “Misalnya, Jawa yang fokus pada industri dan jasa. Bagaimana di luar Jawa,” tuturnya.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur menyebut, Pemerintah Daerah belum mampu meningkatkan daya tarik para investor luar untuk masuk ke Indonesia. Dengan adanya keyakinan bahwa sebuah daerah kaya dan iklim investasi kondusif, seharusnya para investor tertarik berinvestasi di Indonesia.

Dia juga menambahkan, pemerintah harus memberikan insentif sebagai usaha untuk menarik investasi ke luar Jawa. Menurut dia, harus ada insentif fiskal kepada industri yang mau berinvestasi ke luar pulau Jawa. "Jalan keluarnya harus bangun pusat industri di daerah sehingga infrastruktur didorong. Yang kurang di daerah pelabuhan, penerbangan, jalan, listrik, dan jembatan. Pemerintah tak berani ambil keputusan seperti itu. Kasih insentif fiskal ke industri yang mau ke luar Jawa,” terangnya.

Namun, Luki Eko Wuryanto, Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur membantah MP3EI mandek karena perekonomian masih didominasi Jawa. Menurut Luki, saat ini pembangunan perekonomian luar Jawa jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. "Kalau mau menyaingi Jawa dalam waktu singkat jelas nggak bisa. Kecepatan pembangunan luar Jawa butuh waktu dan proses. Jadi harus lihat time series, jangan setahun saja," katanya kemarin.

Luki melanjutkan, seharusnya pertumbuhan pembangunan luar Jawa harus dilihat tiga sampai lima tahun terakhir. "MP3EI kan belum satu tahun. Walau masih besar angkanya (52,8%) tapi sudah turun dari periode yang sama tahun lalu," tambah dia. Meskipun begitu, dia mengakui kalau hambatan yang dialami pemerintah dalam membangun koridor luar Jawa, antara lain minimnya infrastruktur dan terbatasnya anggaran pemerintah.

BERITA TERKAIT

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…

BERITA LAINNYA DI Berita Utama

MENAKER IDA FAUZIYAH: - Kaji Regulasi Perlindungan Ojol dan Kurir

Jakarta-Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mengkaji regulasi tentang perlindungan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk mencakup pemberian tunjangan…

TRANSISI EBT: - Sejumlah Negara di Asteng Alami Kemunduran

Jakarta-Inflasi hijau (greenflation) menyebabkan sejumlah negara di Asia Tenggara (Asteng), termasuk Indonesia, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran dalam transisi energi…

RENCANA KENAIKAN PPN 12 PERSEN PADA 2025: - Presiden Jokowi akan Pertimbangkan Kembali

Jakarta-Presiden Jokowi disebut-sebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025. Sebelumnya, Ketua Umum…