Permintaan ADB - Asia Diminta Atasi Kesenjangan Pendapatan

NERACA

Singapura---Bank Pembangunan Asia (ADB), Senin,meminta pemerintah-pemerintah regional untuk mengatasi peningkatan kesenjangan pendapatan dengan lebih mendesak, memperingatkan penundaan dapat merusak kohesi sosial dan pertumbuhan ekonomi.

Direktur umum pelaksana ADB,Rajat Nag mengatakan, kegagalan untuk mengatasi masalah sekarang bisa memicu ketidakpuasan lebih lanjut dan mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah populis untuk menenangkan warganya.

Tetapi tindakan populis seperti subsidi BBM dan bantuan uang tunai memberatkan kas negara dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan dalam jangka panjang, kata dia. "Meningkatnya kesenjangan jelas memiliki masalah tentang kohesi sosial dan sekitar konsekuensi politik," katanya kepada wartawan di Singapura menjelang pertemuan tahunan bank pada 2-5 Mei di Manila.

Jika pembuat kebijakan tidak membahas masalah itu sekarang, "akan ada tekanan lebih besar di kemudian yang mungkin mengambil kebijakan populis yang secara ekonomi sangat tidak bijaksana karena ada peningkatan tekanan dan alasan politik untuk memulai membuat konsesi," kata Nag.

Nag mengatakan, langkah pertama menuju mempersempit kesenjangan pendapatan akan menjadi pengurangan subsidi umum - termasuk pada program transfer bahan bakar dan uang tunai.  "Tetapi jika Anda menangani masalah itu cukup dini, tekanan-tekanan dapat hilang,”terangnya.

Lebih jauh Nag menjelaskan sebuah studi yang diumumkan oleh bank yang berbasis di Manila bulan ini memperingatkan peningkatan kekayaan di Asia memicu ketimpangan dan kesenjangan pendapatan, dengan yang kurang mampu berisiko tersedot ke dalam "sebuah lingkaran setan" kemiskinan dan pengabaian.

 

Uang itu bisa lebih baik dibelanjakan untuk kesehatan masyarakat, pendidikan dan membangun modal manusia. “"Pemerintah harus memiliki sasaran pengeluaran sosial dan skema perlindungan sosial lebih tepat," tambah Nag lagi.

Karena itu, lanjut Nag, perlu melihat pengeluaran fiskal yang dibuat pada pengeluaran social. “Intinya, harus melihat subsidi tidak terlalu luas, Anda sudah harus melihat bahwa dasar pengenaan pajak dibuat lebih luas," tegasnya

Meskipun ekspansi ekonomi kawasan melaju cepat, katanya lagi, meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan telah memiliki sebuah "dampak mengurangi pada pertumbuhan ekonomi mengurangi kemiskinan", ucapnya

Di Asia, koefisien Gini - ukuran utama untuk ketidaksetaraan pendapatan - telah meningkat dari 0,33 menjadi 0,46 selama 20 tahun terakhir, menurut angka ADB. "Jika ketimpangan tetap stabil di Asia dari 1990 hingga 2010 kita menghitung bahwa sekitar 240 juta orang lebih akan telah terangkat dari kemiskinan," ujarnya

Pertemuan tahunan ADB di kantor pusat Manila akan mempertemukan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari 67 negara anggota lembaga itu. **cahyo

 

 

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…