Ekspektasi Inflasi Tergantung Kepastian BBM

Ekspekt asi Inflasi Tergantung Kepastian BBM

Jakarta---Bank Indonesia meminta Pemerintah memberikan kepastian mengenai kebijakan harga BBM bersubsidi agar ekspektasi inflasi masyarakat menjadi lebih jelas dan tidak terlalu mempengaruhi laju inflasi pada tahun ini. "Penting untuk memberikan kepastian mengenai kebijakan harga BBM agar ekspektasi inflasi menjadi lebih jelas, apakah hanya akan pembatasan atau tetap dengan kenaikan harga BBM," kata Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin.

Dijelaskan Perry, rencana kebijakan kenaikan harga BBM sejak Maret lalu telah membawa ekspektasi inflasi dari produsen, konsumen dan pelaku pasar keuangan, sehingga perlu ada kejelasan yang tegas mengenai kebijakan harga BBM yang akan diambil Pemerintah.

Perry menyampaikan hal itu terkait rencana Pemerintah melakukan pembatasan harga BBM bersubsidi untuk mobil pribadi dengan kapasitas mesin di atas 1.500 CC pada awal Mei mendatang. kebijakan pembatasan BBM untuk mobil pribadi di atas 1.500 CC akan menyumbang inflasi sekitar 0,3%, sehingga diperkirakan laju inflasi sampai akhir tahun akan menjadi 4,7%. "Kalau tidak ada kebijakan BBM inflasi kita 4,4% sampai akhir tahun. Memang perkiraan inflasi rendah tahun ini," tambahnya

Namun, kebijakan ini, lanjut Perry tidak akan terlalu berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan bisa mencapai 6,4% atau di bawah target sebelumnya 6,5%.

Pengamat ekonomi Fauzi Ichsan di tempat sama mengatakan pelaku pasar baik pasar uang dan pasar saham membutuhkan kepastian mengenai jadi tidaknya kenaikan harga BBM bersubsidi meski akan diawali dengan kebijakan pembatasan BBM. "Meski akan ada pembatasan BBM, masyarakat sudah tahu akan ada kenaikan harga BBM, tetapi kapan kita tidak tau dan ekspektasi inflasinya sudah dihitung oleh masyarakat," kata Fauzi.

 

Pengamat dari Bank Standard Chartered ini memperkirakan Pemerintah akan tetap menaikkan harga BBM mengingat ongkos politik yang telah dikeluarkan sudah cukup besar sehingga tidak mungkin keputusan yang sudah dikeluarkan DPR tidak akan diambil.

Sementara Fauzi memperkirakan pengaruh krisis ekonomi di Eropa akan menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi sekitar 5,8% atau paling besar 6,2%.

Namun, menurutnya dengan pertumbuhan di angka tersebut investor pasar saham masih akan menikmati pertumbuhan laba korporasi sekitar 20%, sehingga indeks saham Indonesia akan terus meningkat. "Selama kebijakan BBM tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi terlalu besar dan laba korporasi maka investor akan tetap masuk," ujarnya

Ditempat terpisah, Wakil Direktur ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro memperkirakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi 24 April 2012 besok bisa menghemat sekitar Rp 71,04 triliun."Tetapi itu jika berlaku untuk Premium plus Solar, tetapi kalau baru Premium baru Rp 45,28 triliun," ujarnya

Namun, jika hanya dilakukan pembatasan di Jabodetabek dan terus berlangsung selama satu periode, nilai penghematan mencapai Rp 12,78 triliun untuk Premium dan Solar, tetapi jika hanya Premium hanya menghemat Rp 8,15 triliun. "Sementara jika berlaku hingga dipulau Jawa, dan hanya Premium pemerintah bisa menghemat Rp 26,71 triliun jika ditambah dengan Solar maka penghematannya bisa mencapai Rp 41,91 triliun," jelasnya

Sementara jika berdasarkan penghematan konsumsi BBM, kata Komaidi, jika yang diberlakukan untuk 1.500 cc (cylinder) ke bawah maka Premium yang bisa dihemat sekitar 8,81 juta KL pasalnya kendaaran di bawah 1.500 cc proporsi jumlah penggunanya mencapai 79,49% . "Jika yang dibatasi hanya kendaraan 1.500-2.500 cc Premium yang dapat dihemat sekitar 2,24 juta KL premium dan 1,19 juta KL untuk solar, sedangkan jika untuk kendaraan diatas 2.500 cc premium yang bisa dihemat hanya 0,034 juta KL dan 0,57 juta KL untuk Solar," tandas Komaidi. **bari/mohar

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…