Kenaikan Gaji PNS 15% Belum Teralisasi

Kenaikan Gaji PNS 15%  Belum Teralisasi

  Jakarta,

Kementerian Keuangan didesak segera merealisasikan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Namun kenyataany hingga Januari 2011 realisasi kenaikkan itu belum dilakukan. "Itu sesuai UU Keuangan dimana setelah disahkannya kenaikan gaji pada APBN periode tahun 2011 maka per 1 Januari 2011 sudah seharusnya dilakukan," kata Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis kepada wartawan di Jakarta,15/3.

 Ada dugaan desakan DPR itu terkait dengan keberadaan dirinya. Karena akan dinikmati pula kenaikan gaji 8000 pejabat negara, termasuk DPR. "Ini ternyata belum dilakukan jadi nanti harus di rapel sejak Januari 2011," tambahnya

 Dikatakan mantan Ketua Badan Anggaran DPR (Banggar), Kementerian Keuangan telah sepakat untuk meningkatkan belanja pegawai sebesar Rp 18 triliun dalam APBN 2011. "Sudah diketok palu di Oktober 2010 dimana total belanja pegawai pada tahun 2010 senilai Rp 162 triliun meningkat menjadi Rp 180 triliun di 2011," terangnya.

 Seharusnya, sambung Harry ketika kenaikan gaji tersebut telah disetujui bahkan hingga 15% maka harus dilaksanakan segera sesuai waktunya. "Kan ada selisih waktu 2 bulan dari Oktober 2010 ke Januari 2011 harusnya pemerintah sudah siap," katanya.

 Harry menambahkan dari kenaikan belanja pegawai di 2011 itu sudah termasuk kenaikan gaji Presiden dan Wakil Presiden. Namun hingga saat ini, lanjut Harry, pemerintah belum juga mengajukan kepada DPR. "Amat sangat disayangkan ketika pemerintah membanggakan adanya surplus anggaran di 2010 dan sisa lebih pagu anggaran tetapi sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan PNS dan TNI/Polri yang bekerja sedemikian kerasnya," pungkasnya. **cahyo

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global

UU DKJ, Masa Depan Jakarta Dijadikan Pusat Perdagangan Global NERACA Jakarta - Lahirnya undang-undang tentang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ)…

Pemerintah akan Bentuk Tim Proyek Kereta Cepat Jakarta " Surabaya

  NERACA Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan segera membentuk tim untuk proyek kereta…

Surplus Neraca Perdagangan Terus Berlanjut

  NERACA Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2024, Indonesia kembali surplus sebesar 4,47 miliar dolar AS,…