Kemenkop Bisa Terima Titipan Dana Kemitraan

NERACA

Jakarta---Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menilai dana kemitraan yang disisihkan dari laba bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat diserahkan kepada Kementerian yang mengurusi Koperasi dan UKM. "Dana program kemitraan yang disisihkan sekitar dua persen dari laba bersih BUMN melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dapat diserahkan kepada Kementerian Koperasi dan UKM," kata Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram di Jakarta.

Dalam acara Corporate Social Responsibility (CSR) Lecture Series 2012 di Jakarta, Senin, menurut Agus, dana program kemitraan tersebut dapat dititipkan kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan UKM (LPDB-KUKM). "Dengan cara ini, pengusaha skala kecil dan menengah dapat memperoleh pelatihan, pendampingan serta modal awal, sehingga hasil akhir yang tercipta adalah pengusaha mandiri yang tangguh," tambahnya

Agus mengungkapkan, apabila mengacu pada kemungkinan laba bersih BUMN pada 2011 sebesar Rp145 triliun, maka alokasi dana untuk program kemitraan saja bisa mencapai Rp3 triliun. "Saran untuk BUMN adalah sebaiknya fokus saja untuk terus mengembangkan usaha dan mencetak keuntungan sebesar-besarnya," ujarnya

Menurut Agus, bagi perusahaan swasta yang tidak terkait dengan aturan PKBL BUMN, dapat mengikuti langkah Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM yang telah membuat kesepakatan penyaluran dana program kemitraan pada UKM dengan melibatkan dinas koperasi di daerah-daerah. "Dinas koperasi di daerah-daerah memiliki data dan kemampuan untuk membina pelaku koperasi dan UKM. Dalam konteks ini, masing-masing pihak akan bekerja secara profesional," jelasnya

Yang jelas Agus berharap masyarakat akan segera merasakan manfaat dari kerja sama yang dibina oleh pemerintah dan perusahaan, sehingga permasalahan pengangguran dan kemiskinan dapat segera diatasi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian RI, Hatta Rajasa, mengajak semua pihak untuk bersinergi menuntaskan penyelesaian masalah kemiskinan. Sebab, pemerintah tidak akan berhasil bila sendirian dalam upaya tersebut. “Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, perusahaan swasta, dan BUMN (badan usaha milik negara) dengan mengoptimalkan dana CSR (corporate social responsibility). Juga dana PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan). Sehingga masalah kemiskinan bisa teratasi,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Hatta menambahkan sinergi tersebut berpotensi menghimpun dana besar. “Pengatasan masalah kemiskinan melalui dana CSR berpotensi mengumpulkan dana Rp 10 triliun. Itu dapat memercepat penanggulangan kemiskinan,” tegasnya.

Kementerian BUMN pun menyatakan siap mendorong perusahaan milik negara untuk meningkatkan dana "corporate social responsibility" (CSR) yang dialokasikan kepada masyarakat miskin yang mendapat dampak langsung jika pemerintah menaikkan harga BBM. "Potensi tambahan alokasi dana CSR bisa mencapai Rp2 triliun yang bersumber dari dividen BUMN," katanya

Menurut Dahlan, potensi penambahan dana CSR sebesar Rp2 triliun itu dapat diperoleh dari bagian setoran dividen BUMN tahun 2011pada APBN sebesar Rp30 triliun. "BUMN ditetapkan setor dividen Rp30 triliun, tapi kalau bisa kita usulkan hanya dipenuhi Rp28 triliun, sisanya itu atau sekitar Rp2 triliun inilah yang kita manfaatkan untuk meningkatkan CSR," jelasnya

Dahlan menambahkan sesungguhnya BUMN setiap tahun diwajibkan mengalokasikan CSR sebesar 2% dari laba bersih. "Prosentase CSR tersebut tentu bisa ditingkatkan. Kita lihat perkembangannya di lapangan," tegasnya.

Menurut Dahlan, potensi untuk menaikkan dana program CSR sangat memungkinkan sejalan dengan perkiraan kenaikan laba BUMN pada tahun 2011 ini bisa mendekati sekitar Rp150 triliun. "Dengan peningkatan laba tersebut otomatis akan ada ruang tambahan bagi masing-masing BUMN untuk menyisihkannya ke program-program kemasyarakatan," kata Dahlan. **cahyo

Related posts