Jakarta—Pemberlakuan kebijakan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Mei mendatang benar-benar tengah dinanti oleh investor asing yang bergerak di sektor usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pasalnya, lewat kebijakan yang akan melarang mobil 1.500 cc ke atas membeli bensin premium itu, pengusaha asing kini getol berekspansi dengan "merayu" pengusaha SPBU Pertamina untuk beralih menjual BBM ke mereka.

NERACA

Direktur Eksekutif Studi Sumber Daya Alam Indonesia (IRES) Marwan Batubara mengatakan, pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut menjadi kesempatan bagi SPBU asing untuk kuasai SPBU lokal. Pembatasan itu merupakan salah satu keprihatinan dengan kemampuan pemerintah dalam menyediakan pertamax. "Produk hulu dan hilir dikuasai oleh pihak asing, mereka menguasai sektor minyak dan mereka bersaing dengan pengusaha lokal," jelas Marwan kepada Neraca, Minggu (22/4).

Marwan menjelaskan,  SPBU asing akan ekspansi besar-besaran di kota-kota di seluruh Indonesia. Melihat hal ini maka Pertamina harus sanggup mencukupi pasokan pertamax dalam negeri sehingga pihak asing tidak melakukan ekspansi besar-besaran tersebut. "Kita harus mempercepat penemuan kilang minyak baru Pertamina. Kita tidak pernah menemukan kilang minyak baru selama 18 tahun," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Marwan menambahkan bahwa investor asing ingin menguasai distribusi pertamax dengan cara atau pola memakai nama Pertamina atau bangun SPBU sendiri. Hal ini sangat dilematis dimana sarana untuk SPBU pertamax sendiri belum maksimal kemudian ditambah dengan pasokan pertamax yang kurang memadai. "Kita harus menyiapkan bahan baku pertamax untuk kebutuhan domestik kemudian menyiapkan prasarana untuk pembatasan BBM," tambahnya.

Kemudian Marwan mengatakan bahwa keiginan SPBU asing untuk kuasai SPBU lokal tidak bisa dibatasi begitu saja dikarenakan kebutuhan akan pertamax yang meningkat kemudian SPBU asing siap untuk memasok kebutuhan tersebut. "Harus ada sikap politik dari DPR RI yang jelas dalam membatasi SPBU asing di indonesia," katanya.

Bermodal Besar

Senada dengan pendapat Marwan, Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Pengusaha Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Eri Purnomo Hadi mengatakan, para pengusaha asing saat ini memang siap “mencaplok” SPBU lokal yang sarat pengalaman. Berdasarkan data Hiswana Migas, saat ini terdapat 4.300 anggota Hiswana Migas. Bagi SPBU asing, lanjut Eri, lebih mudah mempengarui para anggota dari pada membangun sendiri SPBU. Alasannya, SPBU asing mempunya modal sangat besar, sehingga tawarannya sangat menggiurkan pengusaha.

Sementara pengusaha SPBU Pertamina sendiri sudah memiliki semuanya. Mulai dari izin usaha, sudah punya lahan, sudah berpengalaman, sampai daftar konsumen juga sudah ada. Tidak itu saja, lanjut Eri, besar kemungkinkan SPBU yang awalnya berlogo Pertamina bakal berganti menjadi SPBU asing. Bahkan dirinya meyakini, seandainya pembatasan jadi diberlakukan maka SPBU Shell sudah siap ekspansi dengan menambah 500 SPBU per tahun.

Sementara itu Peneliti LPEM FEUI Eugenia Mardanugraha menjelaskan, jika saja terjadi pembatasan terhadap BBM bisa saja terjadi Pertamina bisa berpindah kepemilikan menjadi pihak asing. Namun prosesnya akan lama karena pihak swasta pasti punya kontrak dengan Pertamina. “Paling tidak butuh waktu 5-10 tahun untuk pindah kepemilikan ke asing. Karena ada perjanjian kontrak dari Pertamina dengan pihak swasta,” tukasnya.

Akan tetapi, Eugenia meyakini dalam waktu 5-10 tahun, kebutuhan akan kendaraan besar yang di atas 1500 cc akan berkurang menjadi di bawah 1.500 cc. “Waktu 5 tahun itukan lama, nantinya masyarakat sudah berpindah ke kendaraan di bawah 1500 cc,” lanjutnya.

Pertamina Belum Siap

Anggota Komisi VII DPR RI Bobby Rizaldi mengungkapkan bahwa dahulu kehadiran SPBU asing di Indonesia adalah untuk menstimulus persaingan. Namun menurut Bobby, sekarang peran Pertamina sudah makin berkurang. "Sekarang SPBU asing buka di sini gampang, beda dengan kita yang harus mengeluarkan biaya besar jika mau melakukan ekspansi ke luar," katanya.

Dikatakan Bobby, infrastruktur Pertamina saat ini belum siap untuk pembatasan konsumsi BBM. Karena itu, pembatasan BBM harus menunggu kesiapan Pertamina. Bobby menjelaskan, untuk memberikan kesempatan Pertamina bersaing secara bebas di pasar, perlu adantya kebijakan afirmatif. "Pemerintah harus lindungi pertamina dengan kebijakan afirmatif dimana harus menghentikan dulu ekspansi SPBU asing disini agar nantinya pertamina bisa lebih siap dalam menghadapi persaingan," ujarnya.

Terkait dengan SPBU asing yang ingin menjual bahan bakar premium bersubsidi menurut Bobby, SPBU asing tidak boleh menjual bahan bakar bersubsidi. "SPBU asing tidak punya izin, maka harusnya tidak akan ada SPBU asing yang ingin menjual bahan bakar bersubsidi kita," ujarnya.

Adapun Mochammad Harun, VP Corporate Communications PT Pertamina (Persero) menegaskan kalau SPBU asing mengincar SPBU Pertamina itu merupakan tantangan bagi pengusaha lokal untuk lebih meningkatkan lagi servis dan pelayanannya. “Saya akui, selama ini banyak pengusaha lokal sudah diuntungkan dari BBM bersubsidi. Dengan masuknya (SPBU) asing, berarti challenge dong dan itu persaingan sehat,” jelas Harun.

Kemudian dia melanjutkan, seharusnya yang harus diperhatikan adalah regulasi yang mengizinkan investor asing bebas membuka SPBU di Indonesia. Pasalnya, hal ini berbanding terbalik 180 derajat ketika perusahaan migas pelat merah itu ingin berekspansi di luar negeri. Seharusnya pemerintah melindungi Pertamina sebagai aset nasional yang sudah berinvestasi besar di bidang migas.

Harun mendesak agar ada revisi UU Migas, misalnya, jika ada investor SPBU yang tidak membangun kilang harus membeli BBM RON 92, dari perusahaan Indonesia yang punya kilang seperti Pertamina. “Saya beri contoh Malaysia. Mereka kasih syarat ke kita berat dan berbelit-belit. Kita boleh bangun SPBU, tapi syaratnya kita harus bangun kilang. Padahal investasinya kilang itu mahal, sampai US$20 miliar (Rp180 triliun). Tapi mereka di sini dengan mudah bangun SPBU. Investasinya kecil pula," keluh dia.

Pertamina, kata Harun, kecewa dengan kenyataan bahwa begitu mudahnya perusahaan migas Malaysia Petronas, membangun SPBU di Indonesia. Sisi lain, Pertamina harus gigit jari karena sulitnya mendirikan SPBU di negeri jiran itu. Harun mengatakan, Petronas mudah mendapatkan izin di Indonesia bahkan bisa mendapat lokasi-lokasi SPBU yang strategis tanpa dibebankan syarat yang berat. Sementara pihaknya harus bersusah-susah berinvestasi besar-besaran dan mendistribusikan BBM ke daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Dia juga mengungkapkan selain diwajibkan membangun kilang di Malaysia sebagai syarat mendirikan SPBU, Pertamina hanya boleh mendirikan SPBU di pinggir-pinggir kota, sementara di tengah kota yang pasarnya gemuk dilarang oleh pemerintah Malaysia. "Di sini mereka masuk di kota-kota besar yang pasarnya gemuk, kalau harga minyak murah tinggal timbun dengan jual beda Rp 50, ini nggak fair," cetus Harun.