P2N Dorong Peningkatan SDM Berkompeten dan Bersertifikat

P2N Dorong Peningkatan SDM Berkompeten dan Bersertifikat

NERACA

Jakarta - Perkumpulan Profesional dan Pengusaha Nahdliyin (P2N) menyelenggarakan Focus Group Discussion, di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (26/2). FGD mengusung tema "Meningkatkan Daya Saing Usaha Melalui Pembinaan dan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja".

Ketua Umum P2N Irnanda Laksanawan menyatakan, pihaknya perlu mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM), khususnya di lingkungan NU yang berkompeten dan bersertifikat yang bisa diuji dengan standar nasional maupun internasional. Hal itu menurutnya masih banyak pekerja yang bekerja tapi tidak bermodalkan kompetensi, apalagi bersertifikat.

"P2N mencoba menggali ini menjadi suatu potensi peningkatan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Nahdlatul Ulama," kata Irnanda.

Menurut Irnanda, hingga kini banyak bidang yang diisi oleh orang dengan kompetensi rendah dan tidak bersertifikasi. Hal itu dapat diketahui misalanya di jasa konstruksi sebagaimana diinfokan oleh pihak Kementerian PUPR bahwa kementerian tersebut masih memerlukan 219 ribu orang yang memiliki kemampuan konstruksi yang bersertifikat.

"Kita ingin membantu pemerintah memberikan fokus pada SDM khususnya vokasi dan sertifikasi ini luar biasa bagusnya. Ini belum pernah pemerintah benar-benar fikus dalam RPJM-nya itu menekankan pada peningkatan sumber daya manusia yang kompetensi dan sertifikasi," katanya.

Sementara Ketua PBNU H Umar Syah mengingatkan masyarakat tentang tantangan digitalisasi dalam dunia kerja dan potensi Indonesia mendapatkan bonus demografi, yakni Indonesia akan didominasi oleh penduduk usia produktif. Oleh sebab itu, menghadapi era seperti itu, kompetensi mutlak diperlukan.

"Kalau ini tidak ditangani dengan baik maka kita akan menjadi bahan cerita, masuk dalam catatan sejarah sebagai sebuah bangsa karena akan terlindas dan terlibas oleh dunia digital dan ketidakmampuan kita mengelola bonus demografi secara baik," kata Umar.

Namun menurut Umar, peningkatan kompetensi di era digitalisasi ini juga harus diimbangi dengan spiritualitas untuk tetap menjaga moralitas penggunannya."Itu sudah jadi komitmen PBNU bahwa revolusi industri 4.0 harus diimbangi dengan spiritualitas religiusitas yang intensif karena dunia digital tak bernyawa, tidak ada tenggang rasa, tidak ada pri kemanusiaan. Dia tahunya hanya produktifitas," jelasnya.

Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kemnaker RI Iswandi Hari mengatakan, revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan ekonomi berbasis digital. Hal itu mengakibatkan hilangnya sejumlah pekerjaan lama dan munculnya pekerjaan-pekerjaan baru berbasis digital."Dengan adanya digitalisasi, ada pekerjaan yang hilang, tapi dengan beriringan berjalan juga ada pekerjaan-pekerjaan baru," katanya.

Terlepas dari hilang dan munculnya pekerjaan, kata Iswandi, pihaknya terus meningkatkan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi."Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing bangsa," ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas SDM, lanjut dia, setidaknya ada tiga jalur yang dapat ditempuh, yakni melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir di tempat bekerja."Ketiga jalur utama ini perlu dikembangkan secara konprehensif, terpadu, dan sinergi," katanya.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa perlu pengembangan sistem standarisasi dan sertifikasi profesi. Pengembangan kedua hal itu meliputi pengembangan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), pengembangan pendidikan, dan pelatihan berbasis kompetensi, serta pengembangan sistem sertifikasi kompetensi.

"Kali ini sudah saatnya banyak diterapkan SKKNI yang dilengkapi dengan profesional dalam memenuhi tuntutan pemenuhan SDM yang kompeten," tandasnya. Mohar

 

BERITA TERKAIT

Sorotan Terhadap Rekam Jejak Hakim MA Suharto, Pakar: Keputusan Harus Berlandaskan Merit

NERACA Jakarta - Herdiansyah Hamzah, pakar Hukum Pidana yang dikenal dengan nama Castro, menegaskan bahwa jika rekam jejak seseorang sudah…

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

BERITA LAINNYA DI Hukum Bisnis

Kanwil Kemenkumham Sumsel Sosialisasikan Pendaftaran Merek Kolektif

NERACA Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menyosialisasikan pendaftaran merek kolektif yang merupakan…

Jokowi Apresiasi PPATK Atas Pengakuan Efektivitas APU PPT

NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengapresiasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak…

KPK Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Pemprov Lampung

NERACA Bandarlampung - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. "Kehadiran…