Ketua DPR RI - Ombudsman Harus Berdampak Perbaikan Pelayanan Publik

Puan Maharani

Ketua DPR RI

Ombudsman Harus Berdampak Perbaikan Pelayanan Publik

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kehadiran Ombudsman Republik Indonesia harus berdampak positif bagi perbaikan pelayanan publik. Karena itu dia mempertanyakan sejauh mana rekomendasi-rekomendasi ombudsman untuk instansi penyelenggara pelayanan publik ditindak lanjuti.

"Kita ingin tahu berapa banyak rekomendasi Ombudsman untuk perbaikan pelayanan publik ditindak lanjuti. Kita ingin mengukur dampak kerja ombudsman seperti apa," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).

Hal itu dikatakan Puan dalam pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan komisioner Ombudsman RI, di Ruang Rapat Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).

Menurut Puan, Ombudsman didirikan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.

Hal itu menurut dia termasuk yang diselenggarakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu."Karena itu semestinya kehadiran Ombudsman RI berdampak pada perbaikan pelayanan publik," ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, perbaikan pelayanan publik sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban Ombudsman sesuai dengan tugas dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU.

Dia juga meminta para instansi penyelenggaran pelayanan publik menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Ombusdman RI agar pelayanan publik menjadi lebih baik sehingga keberadaan Ombudsman dirasakan manfaatnya.

Dalam acara tersebut, Puan didampingi para Wakil Ketua DPR yaitu Aziz Syamsudin dan Rahmat Gobel, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo serta anggota Komisi II DPR RI Johan Budi.

Mereka menerima tujuh orang perwakilan Ombudsman RI yang dipimpin Ketua Ombusdman RI Amzulian Rifai. Kedatangan anggota Ombusdman RI ke DPR itu dalam rangka menyerahkan laporan kinerja tahunannya kepada DPR sesuai perintah UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ant

BERITA TERKAIT

Menko Polhukam - Politik Uang Masih Terjadi dalam Pilkada

Mahfud MD Menko Polhukam Politik Uang Masih Terjadi dalam Pilkada  Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko…

Ketua MPR RI - Utamakan Nilai Kegotongroyongan Hadapi COVID-19

Bambang Soesatyo Ketua MPR RI Utamakan Nilai Kegotongroyongan Hadapi COVID-19  Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta semua pihak…

Menteri Dalam Negeri - Hentikan Kerumunan Massa

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri Hentikan Kerumunan Massa  Palembang - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau masyarakat untuk menghentikan kerumunan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

MPR Ingin Perkuat KPK Berdasarkan Azas dalam Pancasila

MPR Ingin Perkuat KPK Berdasarkan Azas dalam Pancasila   NERACA Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo atau akrab…

Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang Gagas Rumah Bhinneka

Mantan Komisioner KPK Saut Situmorang Gagas Rumah Bhinneka   NERACA Jakarta - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang menggagas…

BPK dan Pemerintah Bahas Dampak COVID-19

BPK dan Pemerintah Bahas Dampak COVID-19  NERACA Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) bersama Pemerintah membahas dampak pandemik COVID-19…