Korporasi Harus Sejahterakan Masyarakat

NERACA

Jambi - Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa aktivitas korporasi tidak mencemari lingkungan sekitar dan juga tidak mengorbankan kesejahteraan mata pencarian masyarakat sekitar. Salah satu kasus yang mendapat sorotan Komisi IV DPR RI adalah adanya dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. Lontar Papyrus, sebuah paprik pulp di Desa Kalagian, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

“Dari laporan masyarakat, mereka sudah tidak mendapatkan mata pencaharian mereka yaitu mencari ikan dan udang di sungai tersebut. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir ini untuk mendapatkan ikan dan udang saja sudah mustahil. Berarti ini kan ada indikasi pencemaran lingkungan. Ada perusakan ekosistem yang ada di sungai itu,” analisa Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema,” usai mengikuti Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI meninjau Sungai Pengabuan, Desa Kalagian, Jambi

Politisi yang akrab disapa Ansy Lema mengimbau kepada dinas- terkait untuk mencari akar persoalannya. Ia juga akan melihat komitmen dan keberanian pihak-pihak terkait dalam mengurai permasalahan ini. “Sebenarnya benang merahnya sudah terlihat jelas, hanya tinggal kita lihat keberanian dari dinas terkait dalam menyelesaikan persoalan ini. Harus terbuka dan transparan, hingga kita semua tahu apa sebetulnya akar permasalahan yang menyebabkan pencemaran (sungai) ini,” dorong legislator dapil NTT II ini.

Ansy Lema juga meminta perusahaan untuk hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga harus memikirkan keuntungan yang didapatkan masyarakat sekitar dari adanya perusahaan itu. “Kalau ada potensi di sini, mengapa tidak dijadikan program CSR yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat, sehingga kehadiran perusahaan itu tidak untuk menyingkirkan masyarakat, tetapi justru men-supportdan memberdayakan masyarakat sekitar. Di sini kan ada potensi perikanan air tawar, seandainya perusahaan itu mengalokasikan sejumlah dana, melakukan pendampingan, akhirnya kan masyarakat akan merasa senang,” usul Ansy.

Menurut Ansy, Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan, dengan adanya pencemaran Sungai Pengabuan ini, seharusnya bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan secara komprehensif. Ke depan, jika sungainya sudah bersih dan steril dari limbah, bisa diberdayakan untuk memperbaiki ekosistem sungai tersebut. “Jika sungainya sudah terbebas dari limbah pabrik, maka ini bisa disebar benih ikan dan udang, tentunya ini harus ada dukungan dari dinas terkait,” saran Ansy.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPR-RI, Mindo Sianipar pun mengakui pentingnya korporasi. Sebab, segala sesuatu harus dipikirkan lebih terlebih dahulu apa manfaat yang didapat, termasuk memberikan bantuan kepada petani. Sehingga dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan petani tidak hanya membagi-bagikan bantuan. Terlebih jumlah petani di Indonesia tidaklah kecil. Maka dalam membangun kesejahteraan petani janganlah main-main, harus juga mengkorporasikan petani dalam bentuk koperasi.

Sehingga besarnya bantuan terhadap petani dalam hal penyediaan benih, pupuk dan alat khususnya di sub sektor pangan merupakan wujud keperdulian terhadap petani.

Namun pendekatan ini tidak memenuhi sprit berkelanjutan karena belum menjadikan penyediaan pangan menjadi bisnis yang menguntungkan. Artinya petani belum merasakan dampak dari pertanian yang dibudidayakannya.

Dalam konteks ini maka Kementerian Pertanian harus mengkorporasikan petani, salahsatunya dengan membentuk kopreasi dalam memproduksi pangan. Hal ini penting untuk mewujudkan skala ekonomi pengelolaan lahan persawahan atau tanaman lainnya yang berlangsung secara kolektif dalam luasan ribuan hektar. Kemudian barulah didukung dengan dengan sistem pengelolaan yang mengacu pada good agriculture practices (GAP) dan melibatkan penggunaan alat dan mesin.

“Demikian halnya untuk pengolahan hasil harus dilakukan melalui satu processing yang dilengkapi peralatan yang efisien serta dilakukan secara korporasi. Melalui koorporasi maka biaya produksi dapat ditekan dan meningkatkan potensi margin,” terang Mindo yang sudah dua dekade sebagai anggota Dewan.

Sementara di sisi supply, menurut Mindo, pemerintah wajib memberikan subsidi harga pembelian baik tanaman pangan ataupun komoditas lainnya. Sebab pertanian itu bukan hanya tanaman pangan, disana ada perkebunan, hortikultura serta peternakan.

“Sehingga dengan begitu petani dapat memperoleh insentif dari penjualan hasil pertaniannya,” terang Mindo, yang juga politisi asal PDI-P.

Sementara di sisi lain, MIndo menyarankan, konsumen tidak dibebani harga pangan yang lebih tinggi. Contoh kecilnya harga gabah dapat dipertahankan agar stabil. Dana untuk stabilisasi harga dapat diperoleh dari kutipan terhadap impor beras.

“Jadi dalam hal ini harus menciptakan pola-pola yang dapat melibatkan perusahaan. Baik perusahaan milik negara ataupun perusahaan milik swasata melalui pola inti plasama,” saran Mindo.

BERITA TERKAIT

Lawan Covid-19, Pelaku IKM Mampu Produksi Masker dan APD

NERACA Jakarta - Sejumlah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri siap memproduksi masker dan alat pelindung diri…

Hadapi Covid-19, Kemenperin Bikin Aplikasi Distribusi Bahan Baku

Jakarta – Ditengah menghadapi pandemi Covid-19 diperlukan strategi yang baik agar sektor industri tetap bisa berjalan, untuk itu Kementerian Perindustrian…

Lawan Covid-19, Industri Otomotif Siap Produksi Ventilator

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri otomotif di dalam negeri untuk dapat memproduksi alat…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ditengah Pandemi Covid-19, Ekspor Pertanian dan Perikanan Masih Dilakukan

NERACA Belawan – Ditengah-tengah pandemic Covid-19, Pemerintah yang diwakili Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat adanya peningkatan pengiriman…

Lawan Covid-19, Kemenperin Relokasi Anggaran Anggaran Rp113 Miliar

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melakukan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp113,15 miliar untuk mendorong produktivitas pelaku industri…

Lawan Covid 19, Menperin Rilis Surat Edaran Operasional Pabrik

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendukung produktivitas perusahaan industri dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan industri…