Pemerintah Kota Palembang Perkuat Data Wajib Pajak

Pemerintah Kota Palembang Perkuat Data Wajib Pajak

NERACA

Palembang - Pemerintah Kota Palembang perkuat data wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan Rp1,5 triliun dari sebelumnya Rp1,3 triliun.

Wali Kota Palembang Harnojoyo di Palembang, Senin (24/2), mengatakan pendataan mengenai 11 sektor pajak itu tidak hanya melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) tapi hingga tingkatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), kecamatan, kelurahan bahkan sampai tingkat Rukun Tetangga (RT).

“Data wajib pajak ini sangat penting, caranya semua instansi terkait harus bekerja sama untuk melakukan kroscek sehingga dapat data wajib pajak yang akurat,” kata Harnojoyo dalam Rapat Koordinasi Pencapaian PAD Optimalisasi Pajak tahun 2020.

Ia tak menyangkal selama ini pendataan sektor pajak ini tidak melibatkan jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan sehingga data yang terkumpul tidak tepat sasaran.

Seharusnya, jika semua pihak mau bekerja sama maka tidak ada satupun yang luput dari kewajibannya terhadap negara terkait pajak ini.“Berapa jumlah restoran, hotel dan lainnya sebenarnya yang paling tahun itu mereka yang berdomisili di sana,” kata dia.

Menurut Harnojoyo, para birokrat harus mulai menyisir potensi-potensi pajak baru yang selama terabaikan, seperti usaha-usaha yang ada di kawasan sungai.

Saat ini pemkot sedang menyiapkan perda terkait pengawasan terhadap retribusi sungai.“Terkait dengan batubara, kami sudah pernah bertemu dengan PT Bukit Asam yang pada dasarnya mereka siap berkontribusi PAD untuk Kota Palembang,” kata dia.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan sejauh ini per Februari diketahui capaian PAD baru mencapai 6,68 persen dari target Rp1,5 triliun.

“Meski masih awal tahun, seharusnya sudah bisa digenjot. Oleh karena itu dalam rakor ini kami mengharapkan sinergi dari banyak pihak terutama dari pihak kelurahan dan kecamatan,” kata dia.

Ia tak menyangkal dengan target Rp1,5 triliun itu, menuntut adanya kerja ekstra dalam pengumpulan pajak, mulai dari pendataan ulang potensi kena pajak hingga penyelesaian kewajiban para WP “nakal”.“Saat ini sedang menyasar pajak PBB dari tower. Selama ini hanya retribusi saja dari sewa tanah, bangunannya yang belum. Kami sedang data ada sekitar 600 tower," kata dia. Ant

BERITA TERKAIT

Produsen Kosmetik MS Glow Gelontorkan Rp 2 Miliar Bantu Atasi Virus Corona

Produsen Kosmetik MS Glow Gelontorkan Rp 2 Miliar Bantu Atasi Virus Corona NERACA Jakarta - Wabah pandemi virus Corona (Covid-19)…

Epson Rilis 2 Printer Textile Dye-Sublimation

Epson Rilis 2 Printer Textile Dye-Sublimation  NERACA Jakarta – PT Epson Indonesia meluncurkan dua buah printer Textile Dye-Sublimasi 64", yaitu…

#JANGAN MUDIK#

   #MediaLawanCovid19 kembali meluncurkan konten edukasi bersama bertajuk “Jangan Mudik” pada Minggu (29/3) pagi ini. Kampanye besar kedua ini dilakukan…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Pekan ini, Beberapa Komoditi Alami Penurunan Harga - KOTA SUKABUMI

Pekan ini, Beberapa Komoditi Alami Penurunan Harga   KOTA SUKABUMI NERACASukabumi - Pekan ini, beberapa komoditi di Pasar Kota Sukabumi alami…

Walikota Sukabumi Ajukan Pergeseran Anggaran Ban-Gub untuk Penanganan Covid-19

Walikota Sukabumi Ajukan Pergeseran Anggaran Ban-Gub untuk Penanganan Covid-19   NERACA Sukabumi - Walikota Sukabumi Achmad Fahmi mengaku sudah mengajukan pergeseran…

Satgas TMMD 107 Kodim 0508/Depok Lakukan Disinfeksi Rumah Warga

Satgas TMMD 107 Kodim 0508/Depok Lakukan Disinfeksi Rumah Warga NERACA Depok - Satgas TMMD 107 Kodim 0508/Depok, Korem 051/Wijayakarta, Kodam…