UU APBN Dinilai “Ganggu” Kebijakan Fiskal

UU APBN Dinilai “Ganggu” Kebijakan Fiskal

Jakarta-Ketatnya UU APBN dinilai tak memberi ruang gerak pemerintah untuk melonggarkan kebijakan fiskal. Buntutnya peluang dan potensi yang ada tak bisa digarap secara maksimal. "Ruang yang dimiliki pemerintah untuk manuver terhadap peluang-peluang tertentu sangat tipis," ujar ekonom Financial Reform Institute Ikhsan Modjo kepada wartawan di Jakarta,15/3.

Diakuinya, anggaran APBN sudah ditentukan dan kemudian dimasukkan kepada sejumlah pos-pos yang tak bisa diutak-atik. “Karena banyak pos-pos dalam anggaran ini dipatok dengan UU APBN," tambahnya.

Lebih jauh Ikhsan memberikan contoh beberapa aturan yang dianggap membebani pemerintah, antara lain anggaran pendidikan yang dipatok 20%. Langkah ini secara tidak langsung membatasi pemerintah mengembangkan gerak pendidikan. "Ya, contohnya anggaran pendidikan dipatok 20%. Jelas ini tidak fleksibel," terangnya.

Ikhsan menambahkan memang saat ini tersedia dana cadangan pemerintah untuk mengantisipasi peluang-peluang tersebut. Namun dana tersebut merupakan dana yang tidak bisa diganggu kecuali jika memang diperlukan. "Yang betul-betul dimiliki pemerintah Rp60 triliun sampai Rp70 triliun yang bisa dikutak-kutik pemerintah untuk hal-hal urgent," imbuhnya,

Ditempat terpisah, Menteri ESDM Darwin Saleh memberikan isyarat kemungkinan revisi APBN 2011 terkait asumsi indonesian crude price (ICP) yang berubah pada kisaran US$ 80-100 per barel. Sementara target lifting minyak berada di kisaran 945 ribu-970 ribu barel per hari (bph). "Sejumlah asumsi makro perlu ditinjau kembali. Kita memperkirakan realisasi ICP pada 2011 akan berada di kisaran US$ 80-100 per barel," ujarnya.

Menurut Darwin, sepanjang tahun ini pemerintah memperkirakan lifting minyak berada di kisaran 945 ribu-970 ribu barel per hari (bph). Yang jelas tingkat lifting minyak dunia saat ini terus turun sekitar 12 % per tahun.

Lebih jauh kata Darwin, secara fundamental tidak ada faktor yang menyebabkan kenaikan harga minyak karena pasokannya melebihi permintaan. Suplai minyak dunia diperkirakan sebanyak 87,6 juta bph, sementara permintaannya 86,3 juta bph. "Seharusnya harga minyak tidak naik, tetapi ada aspek non fundamental seperti sentimen pasar," ujarnya.

Darwin menegaskan per tanggal 14 maret 2011, harga rata-rata ICP sudah sebesar US$ 113,03 per barel. Kenaikan ICP ini tidak lepas dari konflik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara serta gejolak politik. "Karena 18% minyak indonesia berasal dari kedua wilayah tersebut. Jadi pada dasarnya bisa dipahami bahwa ketergantungan terhadap minyak harus dikurangi," pungkasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

"Pak Ogah" Ganggu Keamanan di Jalan

Saya baru saja mengalami kejadian di depan RS. Permata Medika, Jakarta Barat,  ada "Pak Ogah" yang main potong jalan sembarangan.…

Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri

NERACA Jakarta – Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian bersama Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa atau United Nations Development…

Pemerintah Didesak Revisi Kebijakan Sektor Pangan

NERACA Jakarta – Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mendesak pemerintah untuk merevisi berbagai kebijakan yang tidak tepat yang berdampak…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Fokus Perbaiki Indikator yang Masih Jelek - Indeks Kemudahan Berusaha

      NERACA   Jakarta - Pemerintah terus bertekad untuk memperbaiki peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) Indonesia,…

Konsumen FMCG Mulai Perhatikan Media Digital

      NERACA   Jakarta – Perusahan riset Kantar Worldpanel menyatakan bahwa lanskap media di Indonesia telah mengalami perubahan.…

Tak Hanya Diusut, KPK Diminta Sita Aset - Kasus BLBI

    NERACA   Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang…