Teten Masduki

Menteri Koperasi dan UKM

Koperasi Jangan Dijadikan Kedok Pencucian Uang

Pasuruan - Belakangan ini, maraknya praktek investasi berkedok koperasi telah merisaukan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki."Harus sudah kita disiplinkan pihak-pihak yang menggunakan nama koperasi, tapi sebenarnya tidak menjalankan azas dan prinsip-prinsip koperasi", tegas Teten, usai menghadiri RAT Tahun Buku 2019 Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT (Usaha Gabungan Terpadu) Sidogiri, di Pasuruan, Jawa Timur, Minggu (23/2).

Menurut Teten, mereka sebenarnya menjadikan koperasi sebagai kedok untuk berpraktek seperti perbankan."Masalah seperti itu yang akan kita tuntaskan segera", tandas Menkop dan UKM.

Untuk itu, Teten mengungkapkan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)."Saya minta, koperasi jangan dijadikan sebagai tempat pencucian uang, kedok dari praktek perbankan, dan praktek rentenir", ujar Teten.

Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, bagi Teten, dapat merusak nama baik koperasi dalam pengembangan ke depannya."Nama koperasi harus kita jaga, karena, koperasi adalah konsep ideal dalam sistem ekonomi kerakyatan", ucap Menkop dan UKM.

Teten mengakui, sudah ada beberapa laporan dari masyarakat terkait praktek ilegal berkedok koperasi tersebut."Kita akan segera benahi dan bereskan masalah ini. Tunggu saja", pungkas Teten.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UKM) menyatakan sepanjang tahun 2019 ditemukan sebanyak 153 badan usaha berbasis koperasi yang melakukan investasi bodong. Seluruhnya mengatasnamakan koperasi simpan pinjam (KSP).

Untuk memastikan tidak semakin banyak korban yang berjatuhan investasinya diselewengkan, pihaknya mengandalkan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) untuk melakukan pengawasan. Saat ini terdapat 1.235 orang PPKL yang tersebar di berbagai wilayah untuk melakukan tugas pengawasan terhadap koperasi-koperasi aktif dan non aktif. Mohar/Rin