3 Solusi KKP Berantas Illegal Fishing

NERACA

Jakarta - Ikan merupakan salah satu alternatif terbaik untuk memenuhi kebutuhan protein manusia dan menjaga ketahanan pangan dunia. Namun, ketersediaan stok ikan dunia saat ini tengah terancam. Pasalnya, peningkatan angka konsumsi ikan lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan populasi ikan di laut. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing).

“Tren perikanan tangkap sempat meningkat namun cenderung statis saat ini. Hal ini disebabkan oleh penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing stock) yang mencapai angka 33 persen,” ujar Kepala Bada Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja.

Sjarief menjelaskan bahwa praktik IUU Fishing memiliki beberapa faktor pendorong yaitu insentif ekonomi, lemahnya Regional Fisheries Management Organisations (RFMOs), dan pemerintahan yang lemah. Untuk itu, ia menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasinya.

“Kita bisa memberikan insentif ekonomi bagi para pelaku usaha yang patuh, meningkatkan penegakan hukum, dan memperkuat pemerintahan,” ucap Sjarief.

Menurutnya, terdapat 3 (tiga) konsep yang dapat dilakukan untuk mencapai hal tersebut. Pertama, pengadopsian transparansi global. Kedua, pengambilan perjanjian kesepakatan di setiap pelabuhan negara. Ketiga, melakukan peningkatan kerja sama regional antar-negara.

“Kita dapat mendorong negara-negara untuk menyampaikan data-data kapalnya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui kapal-kapal yang berlayar di laut lepas milik siapa saja, berapa kapasitasnya, di mana dia melakukan operasi, dan di mana dia meletakkan hasilnya sehingga semua dapat terkendali,” tutur Sjarief menutup papar Sjarief.

Modus Praktik IUU Fishing

Sjarief menerangkan, terdapat berbagai modus yang digunakan untuk melakukan IUU Fishing. Pertama, penggunaan flag of convenience state. Modus ini menggunakan suatu bendera negara pada kapal tanpa adanya hubungan asli antara pemilik kapal dan pengoperasiannya kepada negara tersebut.

“Modus ini seringkali digunakan karena negara bendera (flag state) memberikan keuntungan untuk pemilik kapal seperti pengawasan yang rendah, pendaftaran yang sangat mudah, dan perpajakan yang kecil. ” ungkap Sjarief.

“Modus ini juga memungkinkan untuk menyembunyikan pemilik yang sebenarnya. Kapal akan mudah melakukan flag hopping atau berganti-ganti flag state,” tambah Sjarief.

Kedua, lanjut Sjarief, modus yang sering digunakan oleh para pelaku IUU Fishing ialah flags of non-compliance di mana flag state tidak membuka registrasi namun memiliki reputasi yang kurang baik dalam pemberantasan illegal fishing.

Modus ketiga yang seringkali ditemukan ialah penggunaan ports of convenience. Melalui modus ini, para pemilik kapal memilih tempat pendaratan yang memiliki inspeksi yang sangat minim karena rendahnya kapasitas, sistem pencatatan yang tidak baik, maupun korupsi.

Keempat, modus kejahatan untuk melakukan IUU Fishing dilakukan dengan mematikan alat pendeteksi posisi kapal seperti Automatic Identification System (AIS) dan _ Vessel Monitoring System_ (VMS).

“Terdapat kewajiban bagi kapal berukuran 300 Gross Ton (GT) untuk mengaktifkan AIS. Namun yang seringkali terjadi pada praktiknya di laut, mereka secara sengaja mematikan AIS dan VMS tersebut agar keberadaan kegiatannya tidak dapat dimonitor,” jelas Sjarief.

Kelima, tambah Sjarief, terdapat praktik kejahtaan IUU Fishing di mana para pelaku menggunakan dokumen dan identitas yang dipalsukan serta melibatkan jaringan pemilik kapal yang kompleks. Kepemilikan kapal dibuat menjadi lintas negara sehingga pemilik kapal yang sebenarnya sulit untuk dideteksi.

“Kita pernah menemukan modus seperti ini di Indonesia. Kita menangkap kapal yang melakukan IUU Fishing namun tidak ada negara yang mengakui kepemilikan kapal tersebut,” imbuh Sjarief.

Berbagai praktik IUU Fishing ini menimbulkan kerugian ekonomi yang besar terhadap negara dan masyarakat. Tercatat bahwa praktik IUU Fishing di wilayah Samudera Pasifik saja mencapai 4-7 juta ton/tahun dan menyebabkan kerugian ekonomi sebesar USD8,3 juta (Konar et al., 2019).

Tak hanya secara ekonomi, negara yang mengalami praktik IUU Fishing juga mendapatkan kerugian terhadap keanekaragaman hayati. Berdasarkan data pencatatan, penangkapan sebelum tahun 2015 menunjukkan bahwa hasil tangkapan udang, kakap, dan kerapu dari Laut Arafura semakin berkurang dan ukurannya pun semakin kecil.

BERITA TERKAIT

Lawan Covid-19, Pelaku IKM Mampu Produksi Masker dan APD

NERACA Jakarta - Sejumlah pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di dalam negeri siap memproduksi masker dan alat pelindung diri…

Hadapi Covid-19, Kemenperin Bikin Aplikasi Distribusi Bahan Baku

Jakarta – Ditengah menghadapi pandemi Covid-19 diperlukan strategi yang baik agar sektor industri tetap bisa berjalan, untuk itu Kementerian Perindustrian…

Lawan Covid-19, Industri Otomotif Siap Produksi Ventilator

NERACA Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong industri otomotif di dalam negeri untuk dapat memproduksi alat…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ditengah Pandemi Covid-19, Ekspor Pertanian dan Perikanan Masih Dilakukan

NERACA Belawan – Ditengah-tengah pandemic Covid-19, Pemerintah yang diwakili Badan Karantina Pertanian (Barantan), Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat adanya peningkatan pengiriman…

Lawan Covid-19, Kemenperin Relokasi Anggaran Anggaran Rp113 Miliar

NERACA Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan melakukan realokasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp113,15 miliar untuk mendorong produktivitas pelaku industri…

Lawan Covid 19, Menperin Rilis Surat Edaran Operasional Pabrik

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendukung produktivitas perusahaan industri dalam kondisi pandemi Covid-19. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan industri…