RUU Cipta Kerja Menjawab Kebutuhan Pekerja, UKM, dan Industri

NERACA

Simplifikasi dan harmonisasi regulasi dan perizinan akan mendorong peningkatan investasi dan memacu pertumbuhan kegiatan berusaha. Hal ini juga akan membuka kesempatan munculnya pengusaha-pengusaha baru yang pada gilirannya akan meningkatkan lapangan kerja.

Atas dasar itulah, Pemerintah tengah mengajukan 2 RUU kepada DPR yaitu: (1) RUU Cipta Kerja; (2) RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian yang disusun dengan metode Omnibus Law. RUU Cipta Kerja mencakup 11 klaster sementara Omnibus Law Perpajakan mencakup 6 pilar.

Khusus untuk Omnibus Law Cipta Kerja telah teridentifikasi 79 UU dan 1.203 pasal yang disederhanakan. “Dengan ini akan lebih simple dan diharapkan pembahasannya tidak memakan waktu lama,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pidato kuncinya pada acara Focus Group Discussion (FGD) di Surabaya.

Kaitannya dengan SDM, Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah akan memberikan pelatihan kepada masyarakat dengan program prakerja. Program ini akan diluncurkan pada April 2020, dengan target peserta sebanyak 2 juta. “Masyarakat dapat mengikuti kursus atau pelatihan dimana pun, biayanya dari 3 juta sampai 7 juta, lebih pun bisa,” imbuh Airlangga.

Menurut Airlangga, demi menurunkan tingkat pengangguran, Pemerintah juga akan mendorong program place and train. “Pemerintah akan bertanya kepada perusahaan, SDM seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian, Pemerintah yang akan membiayai pelatihannya,” tutur Menko Airlangga.

Terkait ketenagakerjaan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja, Airlangga menuturkan manfaat-manfaat yang didapat dari program jaminan kehilangan pekerjaan. Dalam program ini, Pemerintah akan memberikan pelatihan, memberi uang saku selama 6 bulan serta job placement.

“Ini khusus bagi karyawan yang perusahaannya bangkrut atau ter-PHK (bukan karena tindak kriminal) dan aktif membayar BPJS ketenagakerjaan,” imbuh Airlangga.

Menurut AIrlangga, Sweetener juga akan diberikan khusus kepada perusahaan-perusahaan menengah ke atas yang sudah mempunyai banyak tenaga kerja. “0 sampai 5 tahun diberikan 1 bulan gaji, kemudian ada yang 2 bulan gaji, 3 bulan gaji, sampai yang sudah kerja 20 tahun misalnya bisa mendapatkan 5 bulan gaji,” tutur Airlangga.

Tidak hanya pada skala perusahaan besar, Airlangga Pemerintah juga memberikan keberpihakannya kepada pengusaha kecil dan menengah. Perusahaan dengan modal kurang dari 10 miliar hanya cukup melakukan pendaftaran untuk melakukan kegiatan usaha. “Tidak perlu urus izin macam-macam, sudah boleh berusaha,” ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga mengatakan, keberpihakan Pemerintah juga salah satunya ditunjukkan dengan program PT sendirian dan peningkatan pembiayaan KUR Mikro. “Selama ini yang menerima KUR Mikro jumlahnya baru 6 juta, ini akan ditingkatkan menjadi 10 juta di tahun 2020, serta jumlahnya akan ditingkatkan menjadi 30 juta di tahun 2024,” tutur Airlangga.

Di bidang penelitian, Airlangga menuturkan, kini Pemerintah juga dapat menggandeng swasta. Apabila suatu lembaga penelitian melakukan penelitian yang dapat diterapkan di kalangan industri, kemudian industri tersebut bersedia membiayai, maka perusahaan tersebut berhak menerima potongan perpajakan. Hal ini karena Pemerintah telah mengeluarkan super deduction tax yang besarnya mencapai 300 persen.

Sehingga diharapkan bahwa universitas atau akademisi dapat menjadi garda pertama untuk sosialisasi RUU Cipta Kerja. Keberadaan UU ini nantinya akan dirasakan dampaknya di atas 5 tahun. “Omnibus Law Ciptaker ini bukan untuk kami, tapi untuk adik-adik mahasiswa,” tutur AIrlangga.

Sementara itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono menambahkan pemerintah ingin adanya transformasi ekonomi dan ini sudah dimasukkan ke dalam RPJMN 2020-2024, dimana di dalamnya membahas investasi.

Sebab salah satu masalah utama di Indonesia yakni masalah korupsi, inefisiensi birokrasi, serta perizinan. Hal-hal tersebut dibahas dan diselesaikan di dalam alur RUU Cipta Kerja

BERITA TERKAIT

Indonesia Mulai Ekspor Produk Polyethyelene dan Penuhi Kebutuhan Domestik

NERACA Jakarta,– Mulai tahun 2020, industri petrokimia Indonesia telah buka pasar ekspor setelah rampungnya peningkatan kapasitas pabrik produk Polyethylene (PE)…

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KKP Siapkan Layanan Online

NERACA Jakarta -  Sebagai upaya penanggulangan penyebaran Corona Virus Disesase (Covid-19) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Unit Pelaksana…

Industri Kelapa Sawit Hadapi Ketidak Pastian Pasar

Jakarta - Memasuki tahun 2020, diawali dengan harga CPO yang meningkat dengan rata-rata harga CPO CifRotterdam adalah USD 830/ton sementara…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Implementasi Kartu Prakerja Harus Dipercepat

NERACA Jakarta - Dalam rangka melindungi para pencari kerja dan pekerja formal atau informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya…

Indonesia Mulai Ekspor Produk Polyethyelene dan Penuhi Kebutuhan Domestik

NERACA Jakarta,– Mulai tahun 2020, industri petrokimia Indonesia telah buka pasar ekspor setelah rampungnya peningkatan kapasitas pabrik produk Polyethylene (PE)…

Antisipasi Penyebaran Covid-19, KKP Siapkan Layanan Online

NERACA Jakarta -  Sebagai upaya penanggulangan penyebaran Corona Virus Disesase (Covid-19) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Unit Pelaksana…