Dianggap Sudah Maju, AS Keluarkan RI dari Negara Berkembang

NERACA

Jakarta-Amerika Serikat (AS) mengeluarkan Indonesia dari daftar negara berkembang, karena negeri ini dianggap sebagai negara maju. Selain Indonesia, sejumlah negara juga dikeluarkan dari daftar tersebut, seperti China, Brasil, India, dan Afrika Selatan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kadin Shinta W Kamdani mengatakan, kebijakan AS ini tentu akan berdampak bagi Indonesia. Khususnya dalam hal perdagangan antara Indonesia dengan Negara Paman Sam tersebut.

"Kalau benar ini terjadi akan berpotensi berdampak pada, pertama, manfaat insentif Generalized System of Preferences (GPS) AS untuk produk ekspor Indonesia karena berdasarkan aturan internal AS terkait GSP, fasilitas GSP hanya diberikan kepada negara-negara yang mereka anggap sebagai LDC's dan negara berkembang," ujarnya di Jakarta, Sabtu (22/2).

"Dengan adanya redesignation Indonesia sebagai negara maju oleh AS, secara logika Indonesia tidak lagi eligible sebagai penerima GSP apapun hasil akhir dari kedua review GSP yang sedang berlangsung terhadap Indonesia," tutur Shinta seperti dikutip liputan6.com.

Dampak selanjutnya, kata Shinta, Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi dalam kegiatan perdagangan dengan AS. Hal ini tentu menjadi kurang menguntungkan bagi Indonesia. "Kedua, semua produk ekspor Indonesia akan rentan terkena tuduhan subsidi perdagangan berdasarkan ketentuan subsidy and countervailing measures AS," ujarnya.

Meski demikian, diharapkan keluarnya Indonesia dari daftar negara berkembang AS tidak sampai mengganggu kinerja perdagangan internasional Indonesia, khususnya dengan AS.

"Kalau keberlakuan status nondeveloping country-nya bisa terbatas pada CVD Act dan tidak spill over ke GSP maka tidak masalah. Cuma saja akan aneh dan karena AS jadi tidak konsisten dan double standard dengan kebijakannya sendiri kalau status Indonesia sebagai negara maju cuma berlaku di satu UU tapi tidak di UU yang lain yang sama-sama mengatur perdagangan," ujarnya.

Secara terpisah, Presiden Jokowi mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja keras membangun ekonomi, agar Indonesia menjadi negara yang cepat untuk unggul dalam persaingan global.

"Karena persaingan kita antarnegara bukan antar kabupaten atau provinsi tapi antarnegara. Negara yang cepat akan mengalahkan (yang) lambat. Bukan negara kaya mengalahkan miskin, bukan besar kalahkan kecil, tapi negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Dan kita ingin jadi negara yang cepat," ujar Presiden saat peresmian pabrik rayon di Kabupaten Pelalawan, Riau, Jumat (21/2).

Menurut Presiden, persaingan negara-negara kini makin ketat karena semua negara saling berebut untuk mendatangkan investasi. "Kenapa direbutkan karena yang namanya peredaran uang di sebuah negara semakin banyak beredar, (maka) akan semakin baik pertumbuhan ekonomi dan semakin baik kesejahteraan masyarakatnya," ujar Jokowi.

Pemerintah Indonesia kini terus mendukung terciptanya iklim investasi yang baik untuk dunia usaha dengan memangkas birokrasi dan memperbarui regulasi. Sebabnya pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya ditopang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Karena masih banyak yang belum tahu bahwa yang namanya APBN tahun ini kurang lebih Rp2.200 triliun plus APBD itu pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya 23%. Kalau APBN saja hanya 16% saja pengaruhnya terhadap PDB ekonomi, di semua negara kurang lebih juga sama. Artinya 77% tumbuhnya ekonomi sangat bergantung pada dunia dunia usaha, kepada dunia swasta," ujar Kepala Negara.

Jokowi mengatakan kini Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dengan sejumlah indikator. "Negara kita ini sekarang sudah masuk yang namanya G20. Indonesia GDP nominalnya kalau dihitung kita tahu berada di ranking ke-16. Kalau dihitung dengan GDP PPP itu berada di ranking ke-7 dunia. Ini banyak yang nggak ngerti, banyak yang masih mengeluh, tidak bersyukur," ujarnya.

Saat Presiden berdialog dengan sejumlah pekerja pabrik rayon, Jokowi juga kembali mengingatkan harapannya agar Indonesia menjadi negara yang cepat. Jokowi menyontohkan kerja cepat itu dengan langsung mencetak foto saat mereka berdialog di atas panggung acara.

"Kita semuanya harus kerja cepat. ini saya tunjukkan, ini belum ada lima menit fotonya jadi. Foto selama di panggung. Enggak ada (hadiah) sepeda tapi foto itu lebih mahal dari sepeda," ujar Jokowi. mohar

BERITA TERKAIT

PRESIDEN MINTA K/L GENJOT PADAT KARYA TUNAI - Pengusaha Khawatir PSBB Berdampak PHK

Jakarta-Kalangan pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran…

JARING PENGAMAN SOSIAL - Bantuan Pemerintah Jangan Dipakai Buat Mudik

NERACA Jakarta - Pemerintah menyiapkan anggaran belanja dari APBN 2020 untuk penanganan dampak wabah Covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun. Dari…

Kepercayaan Masyarakat Tetap Tinggi Terhadap Bank

NERACA Jakarta - Penyebaran virus corona telah melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia yang berdampak pada laju ekonomi negara berkembang seperti Indonesia.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KEMENKEU BERI EMPAT INSENTIF PERPAJAKAN - Apindo: Daya Tahan Pengusaha Hanya Kuat 3 Bulan

Jakarta-Wabah virus Covid-19 kini semakin mengancam kelangsungan dunia usaha di dalam negeri. Menurut Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)…

Pemerintah Wajib Bersinergi Bersama Amankan Pangan

NERACA Jakarta – Bahu-membahu dalam mengamankan panga ditengah pandemik Covid-19. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat, yakni dengan melakukan…

PRESIDEN MINTA K/L GENJOT PADAT KARYA TUNAI - Pengusaha Khawatir PSBB Berdampak PHK

Jakarta-Kalangan pengusaha khawatir penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta yang sudah disetujui Kementerian Kesehatan demi menekan penyebaran…