Penyederhanaan Birokrasi Wujud Reformasi untuk Tingkatkan Pelayanan Publik

Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial dan Ekonomi

Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf berupaya menyederhanakan birokrasi demi mewujudkan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi itu juga diharapkan mampu menghemat pengeluaran negara.

Dulu, jika ingin mendapatkan pelayanan publik rasanya masih takut-takut gimana. Pasalnya orang-orang yang berada di sana seolah melayani dengan setengah hati. Masih banyak terlihat pegawai-pegawai guyonan, ngerumpi hingga bertutur kata yang cenderung berintonasi tinggi. Namun, kini zaman telah berubah, upaya pemerintah guna memajukan kinerja aparatur negara mulai terlihat. Kini jika mau ke pusat layanan publik, katakanlah kelurahan misalnya.

Di depan pintu saja sudah disambut senyum sapa. Ditanyain keperluannya apa, kita diarahkan untuk menuju loket mana, syarat apa saja yang harus dibawa dan lain-lain. Tak hanya itu, kini akses pelayanan publik saya nilai begitu mudah, yang dulunya ribetnya minta ampun kini pada pengurusan hal tertentu diberi kemudahan. Hal ini tentunya makin membuat rakyat nyaman. Mereka yang awalnya harus "munduk-munduk" (hormat-hormat) kala di instansi pemerintahan, kini tidak. Sebab, semuanya diperlakukan sama sesuai kepentingannya.

Sebelumnya wacana terkait penyederhanaan birokrasi yang dianggap rumit ramai diperbincangkan. Peringkasan ini bukan tanpa alasan, betul kata Pak Jokowi jika hal ini bertujuan untuk menggenjot kinerja aparatur pemerintahan, dalam meningkatkan pelayanan publik. Utamanya pemangkasan eselon III dan IV, sehingga hanya akan menjadi eselon I dan II.

Ditilik dari kesuksesan, hal serupa juga diterapkan di sejumlah negara maju, misalnya Jepang. Disana peranan pemerintah bertumpu pada pegawai eselon I dan II, sementara menteri hanyalah simbol politik saja. Berbeda dengan Indonesia, seolah apa-apa menteri, masalah dikit menteri. Hal inilah yang kemudian dinilai tidak cukup efektif. Pemangkasan birokrasi tak berhenti dengan menyunat eselonisasi. Namun juga mewadahi mereka ke dalam jabatan fungsional yang menghargai SDM juga kompetensi.

Menurut Laporan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu)telah melantik sekitar 25 pejabat eselon II. Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari pelantikan 179 pejabat eselon III dan IV serta pejabat fungsional di lembaga tersebut. Pelantikan ini disebut-sebut sebagai wujud reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan beberapa prioritas mewujudkan Indonesia maju. Diantaranya, yaitu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, beserta transformasi ekonomi. Dari peningkatan tersebut, diharapkan Indonesia akan menjadi semakin mumpuni, kuat, kompetitif, dan antisipatif terhadap perubahan zaman.

Sri menuturkan bahwa sebagai jajaran pegawai negara wajib melakukan dua hal, yakni, melakukan simplifikasi regulasi beserta berupaya meningkatkan efisiensi kompetensi dan integritas dari birokrasi. Maka dari itu, seluruh pihak harus merespons program utama tersebut guna meningkatkan reformasi dan menjaga agar regulasi kita semakin simpel dan juga efisien.

Dilaporkan, dari 179 pejabat yang baru dilantik, terdapat 112 orang yang sebelumnya menjabat sebagai Eselon III dan IV. Yang kemudian beralih menjadi pejabat fungsional Analis Kebijakan. Kebijakan ini dilaksanakan demi menciptakan organisasi yang lebih ramping, namun tetap efektif secara fungsi. Dengan demikian, BKF ( Badan Kebijakan Fiskal) diharapkan menjadi organisasi yang lebih tangkas serta bersifat responsif.

Menkeu turut berharap, dengan adanya pengurangan pejabat Eselon III dan IV dapat memangkas rantai birokrasi dan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Selain itu, para pejabat fungsional ini diharapkan kaya akan inovasi dan kompeten dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas, sehingga dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan Nusantara.

Adapun 25 orang pejabat Eselon II yang dilantik ditengarai merupakan pejabat yang berasal dari lintas unit Eselon I. Sebelumnya, proses pelantikan para pejabat ini telah melalui berbagai tahapan yang dinilai cukup rumit.

Beberapa tahapan yang dilakukan tersebut di antaranya ialah melalui pengecekan rekam jejak, integritas, hingga digital footprint. Ada sekitar 1.681 orang pejabat Eselon III yang sebelumnya berkompetisi guna menyabet posisi Eselon II.

Sri Mulyani mengimbau kepada para pejabat Eselon II yang baru dilantik agar mampu menggali potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sumber Daya Alam (SDA), turut mengoptimalkan penggunaan aset negara, termasuk ikut merumuskan kebijakan dengan melibatkan unit teknis agar kebijakan tersebut dapat tersampaikan dengan lebih baik lagi. Dengan demikian, uang negara dapat didistribusikan secara merata kepada masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Sri Mulyani juga berpesan agar mereka bekerja dan dapat menjalankan tugas sesuai sumpah yang mereka ikrarkan.

Jika penerapan langkah ini optimal, bukan tak mungkin kesejahteraan masyarakat akan meningkat secara signifikan. Terlebih, kinerja aparatur negara akan dinilai mampu menyetarakan kesenjangan. Tak ada lagi kaya miskin, semua dilayani sesuai prosedur yang berlaku. Lebih lanjut, upaya pemangkasan birokrasi ini nantinya akan mampu menggeret kebijakan lain sehingga bisa ikut menjadi lebih efektif dan efisien. Dan, akhirnya selamat datang Indonesia baru!

BERITA TERKAIT

Keanehan Survei Politik di Tengah Wabah Corona

  Oleh: Fikri Syariati, Pemerhati Sosial Politik   Dalam jangka waktu lima bulan pasca dimulainya Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, sejumlah lembaga survei…

Pentingnya Otoritas Khusus Ibukota Negara

  Oleh : Dr. Ade Reza Hariyadi, Doktor lulusan UI dan Dosen Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibukota negara…

Dampak Strategis Penyebaran Covid-19

  Oleh: Almira Fadhillah, Pasca Sarjana Univ. Gunadharma Hasil dari laporan penelitian Imperial Collage of London, Inggris. Jumlah kasus terkait…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Hindari Mudik Saat Pandemi Covid-19

  Oleh : Sutopo, Pengamat Kesehatan Masyarakat   Imbauan beribadah, bekerja, dan belajar dari rumah nampaknya telah digunakan banyak masyarakat…

Virus Covid-19, RUU IKN, dan Mitigasi Bencana

  Oleh: Fikri Syariati, Pengamat Kebijakan Publik   Pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bahwa persiapan pemindahan ibu kota…

Sistem Pembayaran dan Modal Ventura

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Perusahan yang mampu memproduksi vaksin coronavirus adalah perusahaan…