Oleh: Purwaka Hari Setyawan, SE., M.Sc., Staf Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu*)

Tahun 2020 merupakan tahun yang istimewa bagi hubungan Indonesia dengan Islamic Development Bank (IsDB) yang akan mencapai 45 tahun. Jika kita menilik kembali ke 46 tahun yang lalu tepatnya pada bulan Zulkaidah 1393H bertepatan dengan bulan Desember 1973, the Conference of Finance Ministers of Muslim Countries di Jeddah menerbitkan the Declaration of Intent untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan internasional yang sesuai dengan prinsip syariah. The Declaration of Intent tersebut ditindaklanjuti dengan pendirian IsDB yang diresmikan pada 15 syawal 1395H bertepatan dengan 20 Oktober 1975. IsDB memiliki mandat untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggotanya serta komunitas Muslim di negara non-anggota baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. IsDB saat ini memiliki 57 negara anggota yang tersebar di seluruh dunia.

Indonesia merupakan satu dari 29 negara pendiri IsDB. Keanggotaan Indonesia di IsDB disahkan melalui ratifikasi Agreement Establishing the Islamic Development Bank melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengesahkan Agreement Establishing the Islamic Development Bank di Jeddah. Mewakili Indonesia, Menteri Keuangan berperan sebagai Gubernur IsDB dan Gubernur Bank Indonesia sebagai Gubernur Pengganti IsDB. Indonesia memiliki saham 2,25% dan merupakan pemegang saham terbesar ke-12 di IsDB. Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Suriname, dan Guyana bergabung dalam konstituensi C2. Konstituensi C2 menempatkan seorang Direktur Eksekutif yang dijabat bergantian per tiga tahun sesuai skema rotasi. Pada skema rotasi tersebut, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia secara berturut-turut akan bergantian mengisi jabatan Direktur Eksekutif.  

Berdasarkan laporan tahunan IsDB, Indonesia sampai dengan tahun 2018 telah menyetor modal ke IsDB sebesar ID136,1 juta. Data IsDB juga memperlihatkan persetujuan pembiayaan IsDB ke Pemerintah Indonesia sejak berdiri sampai dengan Februari 2019 tercatat mencapai US$3,13 miliar. IsDB juga memiliki sayap lembaga di bawah naungan IsDB Grup, antara lain: the Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD), the Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), dan the Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) yang fokus pada pengembangan sektor swasta.

            Indonesia, Saudi Arabia, dan Turki merupakan tiga anggota IsDB yang masuk dalam G20 dikarenakan besaran nilai perekonomiannya. Sesuai data dari Statistical Economic and Social Research and Training centre for Islamic Countries (SESRIC), pada tahun 2018 Indonesia mencatatkan GDP tertinggi di antara negara anggota IsDB yang juga negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan nilai GDP sebesar USD1.042 miliar. Peringkat tersebut disusul oleh Saudi Arabia dengan nilai GDP USD782 miliar, dan Turki dengan nilai GDP USD771 miliar.

Penguatan Kerja Sama

            Posisi Indonesia sebagai negara dengan skala perekonomian terbesar juga dibarengi dengan kerja sama yang terus meningkat dengan berbagai pihak termasuk mitra pembangunan seperti IsDB. Pada tahun 2014, IsDB mendirikan Country Gateway Office (CGO) di Indonesia. CGO tersebut telah ditingkatkan statusnya menjadi Regional Hub (RH) pada tahun 2017. Peningkatan status CGO menjadi RH juga meningkatkan luas kewenangan kantor IsDB di Indonesia hingga meliputi Brunei Darussalam dan Malaysia.

            Di balik kemajuan yang telah dicapai setidaknya masih ada tiga pekerjaan rumah besar untuk peningkatan kerja sama Indonesia – IsDB. Pertama, jika diperbandingkan dengan mitra pembangunan internasional lainnya keterwakilan Indonesia di level manajemen puncak IsDB termasuk rendah. Keterwakilan Indonesia di level manajemen puncak IsDB saat ini minim mengingat skema rotasi Direktur Eksekutif yang berlaku. Indonesia akan mendapatkan giliran untuk menempatkan wakil sebagai Direktur Eksekutif pada empat tahun mendatang. Pun juga tidak ada perwakilan Indonesia pada posisi setingkat Wakil Presiden dan Direktur Jenderal. Dapat dipahami bahwa hal tersebut juga terkait dengan kepemilikan saham Indonesia yang masih senilai 2,25%.

            Kedua, proses reformasi IsDB yang saat ini sedang berjalan. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan dukungan dan dorongan agar IsDB berproses terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan governance di internal IsDB. Pemerintah Indonesia juga mendorong agar IsDB melakukan desentralisasi kewenangan ke kantor perwakilan maupun RH untuk dapat memberikan layanan yang lebih baik bagi umat.

            Ketiga, IsDB harus mampu meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas pembiayaan sesuai dengan kebutuhan negara anggota. Terkait dengan kapasitas pembiayaan, negara anggota sedang berusaha mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. PBB memperkirakan kebutuhan kesenjangan pembiayaan untuk mencapai SDGs di negara berkembang sebesar USD2,5 s.d. 3 triliun per tahun. IsDB sendiri memperkirakan untuk mencapai SDGs di negara anggota masih memerlukan USD700 juta per tahun. Indonesia dan juga negara anggota lain perlu kerja sama dengan mitra pembangunan internasional termasuk IsDB untuk menyusun pembiayaan inovatif dalam rangka mencapai SDGs 2030.

            Tahun 2020 akan menjadi tonggak baru kerja sama Indonesia - IsDB yang berlangsung selama 45 tahun. Beberapa inisiatif terkait penguatan kerja sama Indonesia - IsDB sedang dibahas untuk mengatasi ketiga PR tersebut. Kita berharap dengan penguatan kerja sama Indonesia – IsDB kesejahteraan umat akan terangkat. *)Tulisan ini merupakan pendapat pribadi