NERACA

Jakarta---Pelaku usaha meminta pemerintah lebih mengoptimalkan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun infrastruktur daripada mengharapkan peran swasta murni yang cenderung berorientasi keuntungan semata. "Seharusnya pemerintah lebih mengoptimalkan peran BUMN-BUMN untuk mengembangkan infrastruktur dengan menginstruksikannya untuk berinvestasi, daripada berharap pada peran serta swasta,"kata Dewan Penasihat Harian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Erwin Aksa di Jakarta

Menurut Erwin, masalah yang sangat memprihatinkan dan sangat mengurangi daya saing Indonesia adalah masalah infrastruktur yang sangat lemah, terutama jalan dan listrik Menurutnya, pemerintah memiliki BUMN khusus untuk menangani kedua sektor tersebut.

Untuk membangun infrastruktur, kata Erwin, akan sulit diwujudkan apabila pemerintah lebih banyak berharap kepada peran swasta. “Karena swasta lebih berorientasi pada proyek yang banyak menghasilkan keuntungan dan minim intervensi dari pemerintah,” ungkapnu

Lebih jauh kata Erwin, apalagi tingkat imbal hasil investasi (return on investment/ROI) Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN. "Swasta inginnya minimal ROI untuk investasi mereka 20%, padahal proyek infrastruktur di Indonesia tingkat ROI-nya hanya 16% sampai dengan 18%," paparnya.

Erwin menambahkan, selain upaya mengatasi persoalan infrastruktur, pemerintah juga perlu memproteksi sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan domestik. "Pemerintah tidak perlu lagi terjebak pada opsi ekspor atau domestik di masa mendatang terkait dengan masalah harga dan potensi royalti yang bisa diperoleh," tandasnya.

Sebelumnya, Menurut Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur Luki Eko mengatakan pemerintah berharap adanya peran serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta dapat meningkatkan porsi dana untuk infrastruktur menjadi 5% dari produk domestik bruto (PDB) yang sebelumnya hanya 2%. “Saya berharap mudah-mudahan BUMN dan swasta bisa ikut andil dalam peningkatan dana infrastruktur sebesar lima persen dari porsi PDB ke depannya,” ujarnya.

Menurut Deputi Menko Perekonomian bidang Infrastruktur Luki Eko, BUMN mempunyai proyek-proyek terkait infrastruktur sehingga dapat membantu perkembangan infrastruktur di Indonesia.

Selain itu, pihak swasta pun memiliki kesempatan yang sama untuk hal tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan hal tersebut meningkatkan meningkatkan porsi infrastruktur dari PDB bisa meningkat minimal menjadi 5%.

Dengan peran BUMN dan swasta dalam bidang infrastruktur tersebut diharapkan iklim investasi di Indonesia bisa lebih berkembang lagi ke depannya dengan lebih baik lagi. Sekadar informasi, Asian Development Bank (ADB) menilai anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terlalu kecil. Indonesia seharusnya mengalokasikan minimal lima persen dari PDB-nya untuk infrastruktur.

Pemerintah hanya mengalokasikan anggaran sekira Rp160 triliun untuk infrastruktur atau dua persen dari PDB Indonesia yang mencapai Rp8.542 triliun. Dengan PDB 2012 yang mencapai Rp8.542 triliun, maka anggaran infrastruktur untuk Indonesia minimal Rp427 triliun.

Sementara itu, Asian Development Bank (ADB) menilai anggaran pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terlalu kecil. Indonesia seharusnya mengalokasikan minimal 5% dari produk domestic bruto (PDB)-nya untuk infrastruktur. “Indonesia adalah middle income country. Rata-rata middle income country menghabiskan lima persen PDB-nya untuk infrastruktur,” tutur Lindborg, saat konferensi pers ADB Outlook 2012 di Jakarta, Rabu (11/4). **cahyo