KKP Permanenkan Aturan Perlindungan Bambu Laut

NERACA

Jakarta – Penetapan status perlindungan penuh bambu laut menjadi langkah strategis yang diputuskan oleh pemerintah untuk mencegah penurunan populasi bambu laut di alam serta kerusakan ekosistem terumbu karang yang semakin meluas akibat pengambilan bambu laut yang bersifat destruktif.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 8 Tahun 2020 telah menetapkan bambu laut (Isis spp.) sebagai jenis karang yang dilindungi secara penuh. Keputusan Menteri tersebut menggantikan Kepmen KP Nomor 46 Tahun 2014 tentang perlindungan terbatas bambu laut selama lima tahun.

Plt. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Aryo Hanggono menjelaskan, moratorium atau perlindungan terbatas bambu laut selama lima tahun (2014-2019) ternyata masih harus dilanjutkan untuk mencegah penurunan populasi bambu laut dan mempersiapkan langkah-langkah pengelolaannya. “Maka penetapan status perlindungan penuh bambu laut jadi keputusan yang paling tepat bagi Indonesia,” jelas Aryo di Jakarta.

Aryo menambahkan, penetapan status perlindungan bambu laut akan ditindaklanjuti dengan perbaikan pengelolaan bambu laut, yakni dengan melakukan kegiatan penelitian tentang cara mengambil bambu laut yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem terumbu karang. Selain itu, kegiatan rehabilitasi dan monitoring populasi bambu laut secara berkala serta peningkatan nilai ekonomis bambu laut melalui kajian bioteknologi bambu laut juga dinilai sebagai langkah yang dapat mendukung pengelolaan bambu laut.

Bambu laut atau karang bambu, merupakan biota penyusun terumbu karang kedua setelah karang batu. Bambu laut dikenal sebagai salah satu jenis karang lunak (octocorallia) yang hidup di perairan tropis Indo Pasifik. Di Indonesia sendiri, jenis ini mendominasi perairan Indonesia bagian timur, terutama perairan Sulawesi, NTT, Maluku dan Papua. Bambu laut diketahui mengandung senyawa antivirus yang menjadi bahan baku farmasi. Tingginya permintaan pasar luar negeri mengakibatkan bambu laut berpotensi untuk dieksploitasi dan diperdagangkan oleh masyarakat jika tidak dilindungi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Jenis Ikan Dilindungi, bambu laut telah memenuhi kriteria jenis ikan dilindungi, yakni keberadaannya yang langka karena kepadatan populasi kecil, pertumbuhan lambat dan terancam punah akibat rusaknya habitat bambu laut karena destructive fishing.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, Augy Syahailatua menerangkan, sebaran jenis bambu laut sangat jarang dijumpai dan umumnya dalam jumlah yang tidak berlimpah. Augy juga menjelaskan bahwa laju pertumbuhan bambu laut relatif lambat sehingga untuk mencapai ukuran komersil diperlukan setidaknya 5-6 tahun. Sedangkan, usaha budidaya bambu laut saat ini juga belum memberikan hasil yang maksimal.

“Di tingkat nelayan, bambu laut memiliki nilai jual yang rendah, sehingga harus dipanen dalam jumah yang besar. Hal ini kurang sebanding dengan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi pada saat pengambilannya,” papar Augy.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menegaskan sistem resi gudang (SRG) berpotensi memberikan kontribusi yang signifikan membangun perdagangan dan industri yang berbasis sumber daya local salah satunya komoditas rumput laut.

Berdasarkan data statistik Kementerian Perdagangan, nilai ekspor Indonesia untuk produk rumput laut dan produk turunannya pada periode 2014-2018 menunjukkan tren positif 0,81 persen.

Pada Januari November 2019, ekspor rumput laut tercatat sebesar US$ 298,73 juta atau naik 10,83 persen dari periode yang sama tahun 2018 sebesar US$ 269,55 juta.

Negara tujuan utama ekspor rumput laut Indonesia adalah Tingkok sebesar US$ 189,55 juta atau sekitar 65,07 persen dari total ekspor rumput laut Indonesia, disusul ekspor ke Amerika Serikat sebesar US$ 17,81 juta atau 6,11 persen, dan ke Korea Selatan sebesar US$ 13,13 juta atau 4,51 pereen. Negara-negara pesaing Indonesia yang menyuplai kebutuhan rumput laut ke Tiongkok adalah Chile, Myanmar, Peru, Laos, Korea Selatan, Filipina, dan Timor Leste.

Adapun ekspor rumput laut pada 2018 masih didominasi ekspor dalam bentuk produk mentah dengan total ekspor mencapai US$ 208,40 juta atau memberikan kontribusi ekspor sebesar 71,54 persen dari total ekspor rumput laut secara keseluruhan. Sedangkan untuk ekspor rumput laut dalam bentuk olahan sebesar US$ 82,91 juta atau sekitar 28,46 persen.

BERITA TERKAIT

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…

Atasi Covid-19 Kerjasama Global Dilakukan

NERACA Jakarta – Sudah waktunya melakukan kerja sama global untuk mengatasii Covid-19. Hal itulah yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili…

Permendag 24 Tahun 2020, Optimalkan Serapan Bulog

NERACA Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Hadapi Covid-19, Kemendag Realokasi Anggaran

NERACA Jakarta – Menindak lanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1…

Lawan Covid-19, Ketersediaan Bapok dan Alat Kesehatan Harus Aman

Jakarta – Di tengah-tengah melawan virus covid-19, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok (bapok) dan alat kesehatan. NERACA     Pemerintah melalui…

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…