Mendorong Investasi Melalui PMDN

Jakarta - Pemerintah terus berupaya meningkatkan investasi, salah satunya pada sektor pertanian melalui peningkatan investasi pertanian melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

NERACA

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Ketut Kariyasa menyebutkan bahwa selain ekspor, investasi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi akan mampu memperbesar kapasitas produksi, nilai tambah, dan kesempatan kerja bagi penduduk. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada semua Kementerian dan Non Kementerian/Lembaga untuk mendorong investasi secara serius agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

“Upaya ini telah menunjukkan hasil mengembirakan, hal ini terlihat pada tahun 2019, nilai investasi pada sektor pertanian yang bersumber dari PMDN meningkat 47,5% dari sebesar Rp 29,6 triliun tahun 2018 menjadi Rp 43,6 triliun tahun 2019,” ujar Ketut.

Sementara itu Ketut mengakui bahwa untuk investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) belum banyak bergerak, sehingga perlu didorong terus. “ Secara umum, pada tahun 2019, total investasi pada sektor pertanian meningkat 5,4%, dari sebesar Rp 54,1 Triliun tahun 2018 menjadi Rp 57,0 Triliun,“ jelas Ketut.

Lebih lanjut Ketut mengungkapkan bahwa untuk mendorong realisasi investasi ke depan, Mentan SYL juga telah membuat terobosan dengan merevitalisasi Balai Penyuluh Pertanian (BPP) yang ada di setiap kecamatan menjadi Komando Strategis Pertanian (Kostra Tani) yang dicirikan oleh penggunaan IT dan alsintan secara massive.

“Melalui Kostra Tani, semua daerah-daerah yang berpotensi dan mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif untuk pengembangan pertanian akan teridentifikasi, sehingga informasi ini akan sangat bermanfaat dan menarik bagi para investor, “ ujar Ketut

Menurut Ketut, program lain yang tengah dijalankan oleh Kementan adalah KUR, yang akan dijadikan sebagai tulang punggung pembangunan pertanian ke depan sehingga akan membuka peluang bagi pelaku-pelaku usaha untuk berinvestasi di sektor pertanian.

Selain itu, semua kegiatan pembangunan pertanian baik kredit usaha rakyat (KUR) maupun Kostra Tani tersebut bisa dipantau secara langsung melalui Agriculture War Room (AWR) yang ada di Kementan.

Kementan melaunching Agriculture War Room (AWR) sebagai pusat data dan sistem kontrol pembangunan pertanian nasional berbasis teknologi. Sistem ini nantinya akan digunakan sebagai pemicu tumbuh kembangnya produksi diatas angka rata-rata.

"Saat ini Kementan berhasil sangat baik dalam menyediakan pangan bagi 267 juta jiwa penduduk Indonesia. Melalui AWR kami ingin pertanian ke depan lebih maju, lebih mandiri dan lebih modern, “ kata Ketut

Keberhasilan pemerintah dalam menyediakan pangan yang cukup dan menjaga stabilitas harga pangan tampak dari tidak adanya gejolak harga pangan, sekalipun pada hari raya dan tahun baru 2019. Bahkan harga beras sepanjang tahun 2019 cenderung menurun, dan hal ini terlihat pada kelompok pangan beras dan umbi-umbian mengalami deflasi sebesar 0,15%, dan dimana beras mempunyai andil terbesar (0,0334) dalam mengendalikan inflasi.

“Selain itu keberhasilan tersebut juga berdampak pada pengurangan jumlah penduduk miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan, “ ujar Ketut

Disisi lain, Kementan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan neraca perdagangan melalui lalu lintas ekspor. Peningkatan dilakukan sebagai upaya menekan angka defisit neraca perdagangan nasional. Selain dengan memperketat impor. Atas dasar itulah Kementan mendorong pengusaha dan enterpreneur untuk mensukseskan Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks).

Mengacu pada data yang dirilis Badan Pusat Statistik, volume dan nilai ekspor produk pertanian Indonesia selama periode Nopember-Desember 2019 mengalami peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 8,66 persen dan 10,90 persen.

Pada periode tersebut, surplus neraca perdagangan produk pertanian Indonesia juga mengalami peningkatan sebesar 34,72 persen, dibandingkan tahun 2018.

Di awal tahun ini, sektor pertanian juga mengalami peningkatan ekspor tertinggi year on year (YOY) dibanding sektor lainnya. BPS mencatat ekspor pertanian Januari 2020 meningkat 4,54 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut berdampak meningkatnya neraca perdagangan atau balance of trade (BoT) komoditas pertanian. Kenaikan tersebut bahkan mencapai 34,72 persen atau US$ 1,95 Milyar dari tahun 2018 yang hanya US$ 1,44 Milyar. Disisi lain, BoT peroduk pertanian mengalami surplus yang cukup tajam yakni 24,52 persen pada Desember 2019, atau meningkat 61,45 persen terhadap Oktober 2019.

"Dari semua sektor yang ada, sektor pertanian menyumbang US$ 370 juta atau naik sebesar 24,35 persen selama bulan Desember lalu," ujar Kepala BPS Suhariyanto.

Lebih lanjut, menurut Suhariyanto, “kenaikan juga dialami sektor lainya seperti migas, industri dan sektor pertambangan. Secara keseluruhan, total nilai yang ada mencapai US$ 14,47 miliar.”

BERITA TERKAIT

Permendag 24 Tahun 2020, Optimalkan Serapan Bulog

NERACA Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk…

Respon Positif Kebijakan Penanganan Covid-19, Kepercayaan Pasar Mulai Tumbuh Kembali

Jakarta – Di tengah pandemi virus corona (covid-19) yang sedang fokus diatasi pemerintah, kabar baik muncul dari pasar uang dan…

Implementasi Kartu Prakerja Harus Dipercepat

NERACA Jakarta - Dalam rangka melindungi para pencari kerja dan pekerja formal atau informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…

Atasi Covid-19 Kerjasama Global Dilakukan

NERACA Jakarta – Sudah waktunya melakukan kerja sama global untuk mengatasii Covid-19. Hal itulah yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili…

Permendag 24 Tahun 2020, Optimalkan Serapan Bulog

NERACA Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk…