Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan  berbagai proigram penting kementerian yang dipimpinnya yang akan dilakukan pada tahun 2020 pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komite II DPD RI, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta.

NERACA

Pada Raker tersebut, Siti mengawali dengan menjelaskan 5 Program Prioritas Nasional (PN). Program PN 1 yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemisikinan. PN 2, Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah. PN 3, Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja. PN 4, Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup. Kemudian, PN 5, Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dari kelima Program PN tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlibat pada 3 Program Nasional . Pada Program Nasional  1, KLHK memberikan dukungan dengan program-program yang turut mendukung pengentasan kemiskinan berupa Program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), dan Hutan Sosial.

"Alokasi TORA mencapai 4,9 juta Hektare (Ha), dan yang sudah berproses 935 ribu Ha, serta alokasi yang bisa dilepaskan seluas 1,5 juta Ha,” ujar Siti.

Sedangkan untuk program Hutan Sosial, Siti menjelaskan bahwa, dari 12,7 juta Ha yang dialokasikan, telah terealisasi seluas 4.048.376,81 Ha dengan 6.411 unit Surat Keputusan (SK) untuk kurang lebih 818.457 Kepala Keluarga.

Kemudian pada Program Nasional 3, KLHK mendukung nilai tambah dan investasi di sektor riil dan Industrialisasi dengan peningkatan industri berbasis pertanian yang terintegrasi hulu-hilir, serta dengan peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok.

Masih pada Program Nasional 3, KLHK juga melakukan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja melalui peningkatan kualitas penyelenggaraaan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Sedangkan pada Program Nasional 4, dukungan KLHK untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air dilakukan dengan kegiatan prioritas penataan kawasan hutan, kemudian pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya, serta terlibat pada program pengendalian pencemaran lingkungan seperti Citarum Harum.

 “Selain itu, pada Program Nasional 4, KLHK juga ikut berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kegiatan prioritas KLHK. antara lain pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kemudian juga pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakkan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup,” papar Siti.

Terkait dengan anggaran, Siti menyebut bahwa pada tahun 2020, KLHK mendapat Anggaran sebesar 9,06 Triliun rupiah ditambah dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar 312,9 Miliar rupiah. "Sebanyak 4,9 Triliun rupiah atau 57 persen dari total anggaran digunakan untuk mendukung PN", jelas Siti.

Siti juga menyampaikan penjelasan mengenai perkembangan implementasi UU 18 tahun 2008. Capaian-capaian keberhasilan penanganan dan pengurangan sampah di berbagai daerah dijelaskan beliau.

Disisi lain, Siti memaparkan bahwa pihaknya juga akan fokus dalam membentuk sarana pembibitan persemaian moderen. 

“ Yang perlu dilakukan secara besar-besaran menurut Presiden, bahkan dalam satu provinsi perlu 50 hingga  100 juta  bibit. Dan dalam distribusinya kepada masyarakat dengan  suplai bibit melalui Kebun Bibit Desa yang harus tersedia di tempat-tempat yang harus dilakukan rehabilitasi.  Tercatat  tidak kurang dari 25 ribu desa  di Indonesia di sekitar hutan  diantaranya pada bentang alam kelandaian diantara kawasan masyarakat dan hutan,” papar Siti.

Menurut Siti, kombinasi berbagai perlakuan kerja rehabilitasi DAS termasuk dalam koordinasi tta ruang dengan pihak-pihak lain pelru dilakukan. Semua itu harus  dilakukan dengan pendekatan holistic pada satu system lahan, sehingga pola pencegahan erosi tebing dan longsor berjalan efektif. 

“Penataan ruang, pengendaliannya serta pengembalian fungsi retensi air di setiap segmen bentang alam harus  menjadi perhatian semua pihak” tegas Siti.

Dalam kaitan rehabilitasi lahan ini, kata Siti,  himbauan dan ajakan Presien pada masyarakat, sudah kit ketahui sama-sama di berbagai kesempatan seperti untuk kegiatan agroforestry,  kombinasi antara sengon atau albasia dengan vetiver  serta dukungan pohon buah-buahan dan porang.

“Ini baik untuk ditanam ditempat yang curam yang rawan longsor, di daerah hulu yang fungsi mengikat tanahnya penting, ini perlu ditanam vetiver,"  kata Siti.

Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar, memberikan apresiasi atas perhatian langsung Menteri LHK pada Raker kali ini. Dirinya kemudian meminta agar KLHK dan DPD RI dapat saling menguatkan kerjasama. "Saya meminta agar diberikan informasi jika ada sosialisasi atau kegiatan KLHK di lapangan,"ujar Sultan Bachtiar.

Pada Raker ini, Menteri LHK hadir bersama seluruh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup KLHK. Selain Wakil Ketua DPD RI, hadir juga pimpinan dan anggota Komite II DPD RI, yang mewakili 34 Provinsi di Indonesia.