Kemenkop dan UKM Mendorong Koperasi Berbasis Digital

NERACA

Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM mengambil langkah-langkah mempercepat terwujudnya koperasi modern melalui pengembangan digitalisasi koperasi. Salah satunya, menjajaki kolaborasi dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengimplementasikan digitalisasi koperasi.

Hal itu disampaikan Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Rulli Nuryanto usai mendampingi Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan pertemuan dengan Direktur Utama BAKTI Anang Latif.

"Kemenkop dan UKM sedang mengembangkan modernisasi koperasi, artinya di era ini kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama anak muda, bahwa koperasi itu keren dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Tetapi, di sisi lain masih ada anggapan koperasi merupakan entitas yang ketinggalan jaman," kata Rulli.

Menurut Rulli, kedua pihak membahas bentuk pengembangan digitalisasi yang dapat diadopsi koperasi. Digitalisasi akan memudahkan berjalannya bisnis koperasi mulai dari meningkatkan pelayanan kepada anggota hingga menghubungkan produsen (petani) dan pembeli (offtaker) lewat aplikasi.

"Ke depan koperasi dapat memudahkan para anggotanya dan fokus bagaimana meningkatkan kualitas produksi sedangkan hal lainya seperti pemasaran biar koperasi yang handle dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini," jelas Rulli.

Direktur Utama BAKTI Anang Latif menambahkan sangat mendukung program Kemenkop dan UKM dalam digitalisasi koperasi. Ia mengatakan digitalisasi akan memperluas jaringan dan kemudahan bisnis bagi koperasi

Menurut Anang, pihaknya siap membantu koperasi dan UMKM dengan membangun jaringan teknologi hingga ke daerah dan melakukan pelatihan dan pendampingan.

Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melalukan pembahasan lebih lanjut untuk mencari bentuk digitalisasi yang paling efektif bagi koperasi dan UMKM.

Anang mengatakan selama ini persepsi masyarakat terhadap koperasi sebagai aktivitas bisnis sederhana. Dengan mengawinkan akvitas bisnis koperasi dan teknologi hasilnya akan lebih kompetitif. Hal ini sangat mendukung terbentuknya program koperasi modern yang hendak dicapai Kementerian Koperasi dan UMKM.

"Misalnya, koperasi yang sebelumnya melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) harus melakukan rapat, ke depan cukup dengan sistem digital," kata Anang.

Anang juga mengatakan dengan teknologi UMKM dan koperasi akan lebih mudah menjual produknya dan bisa mendapatkan harga terbaik. Ia mencontohkan, komoditas pertanian daerah yang sebelumnya tidak bernilai ekonomi dengan bantuan teknologi pemasarannya dapat lebih luas.

"Bagaimana produknya yang dulu dikuasai oleh tengkulak dan jaringan tertentu ke depan dijual langsung kepada buyer baik di dalam negeri dan luar negeri," kata Anang.

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, industri Handphone, Komputer dan Tablet (HKT) merupakan salah satu sektor strategis yang dalam perkembangannya menunjukkan tren meningkat dan berkontribusi positif bagi perekonomian nasional. Data pada tahun 2018 menunjukkan, industri HKT dalam negeri mampu memproduksi sebanyak 74,7 juta unit, meningkat 23% dari tahun 2017 yang memproduksi sekitar 60,5 juta unit.

Sementara itu, dari sisi neraca perdagangan, produk HKT menunjukkan tren yang positif, dengan catatan ekspor di periode Januari-Agustus 2019 sebesar USD333,8 juta, lebih tinggi daripada impor pada periode yang sama senilai USD145,4 juta.

Seiring berkembangangnya sektor tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah bertekad untuk memberikan perlindungan bagi industri HKT di dalam negeri, termasuk kepada para penggunanya. Ini juga sejalan dengan upaya menekan masuknya ponsel ilegal ke Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Guna merealisasikan tujuan tersebut, dibuat tiga peraturan menteri.

“Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan kebijakan tentangInternational Mobile Equipment Identity(IMEI), yang akan membuat industri dan pasar kita terlindungi dari barangblack market. Selain itu, pelanggan akan terjamin dengan produk yang berkualitas,” tutur Agus.

BERITA TERKAIT

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…

Atasi Covid-19 Kerjasama Global Dilakukan

NERACA Jakarta – Sudah waktunya melakukan kerja sama global untuk mengatasii Covid-19. Hal itulah yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili…

Permendag 24 Tahun 2020, Optimalkan Serapan Bulog

NERACA Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Hadapi Covid-19, Kemendag Realokasi Anggaran

NERACA Jakarta – Menindak lanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1…

Lawan Covid-19, Ketersediaan Bapok dan Alat Kesehatan Harus Aman

Jakarta – Di tengah-tengah melawan virus covid-19, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok (bapok) dan alat kesehatan. NERACA     Pemerintah melalui…

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…