Membangun Pertanian Itu Tanggung Jawab Bersama

NERACA

Jakarta - Membangun pertanian adalah tanggung jawab bersama. Hal itu lantaran membutuhkan kerja-kerja kolaboratif dan ego sektoral harus ditanggalkan.

“Jangan berhenti pada tataran teori. Peran dan kontribusi harus strategis dan implementatif. Kementerian Pertanian (Kementan) bagaimanapun membutuhkan input dan saran. Kita tidak bisa bekerja dan berjalan sendiri,” kata Syahrul.

Saat ini, menurut Mentan Syahrul, dunia pertanian dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang terkait wabah virus Corona. Karena, menurutnya, salah satu raksasa dunia di bidang pertanian, China sedang mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa.

“Laporan yang saya terima, pertumbuhan ekonomi China di tahun ini diprediksi 5,2%. Dan ini dipastikan akan berdampak pada negara-negara lain. Ini harus kita antisipasi bersama. Bagaimana kita bisa membuka peluang, pasar internasional baru bagi produk pertanian kita atau bahkan kita memenuhi kebutuhan pangan dari dalam negeri,” kata Syahrul.

Disisi lain, Syahrul mengatakan, sektor pertanian ke depan harus lebih maju dan mandiri secara penuh. Pertanian ke depan harus berkonsep modern dengan perlengkapan canggih seperti penggunaan artificial intelligence.

"Bagi saya, apa saja kalau tidak maju artinya kita tertinggal. Kalau kita tidak maju hidup kita hampa. Oleh karena itu maju menjadi pilihan. Pertanian ini harus maju. Harus makin kuat dan makin bisa mandiri. Mandiri itu lebih baik memberi orang, dari pada kita meminta minta," ucap Syahrul.

Sehingga menurut Syahrul, untuk mendorong pertain dibutuhkan data yang konkrit maka untuk penunjang data tersebut, Kementan sudah membentuk kelembagaan Komando Startegi Pembangunan Pertanian (Kostratani) dengan alat utamanya Agriculture War Room (AWR). Kostratani diproyeksi menjadi pusat data dan informasi perkembangan pertanian secara real-time.

"Melalui AWR, saya bisa tau dimana ada hujan dan wilayah mana potensi hujan. Oleh karena itu tidak ada hoax yang berlebihan karena semua sudah dipersiapkan dengan real-time. AWR akan melihat luas lahan dengan satelit artificial intelligence," ucap Syahrul.

Di samping itu, Syahrul menyampaikan pentingnya membangun kesadaran bersama terakit penerapan Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai implementasi UU 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian.

"UU ini secara tegas mengatur pasal pidana bagai siapa saja yang terlibat dalam pengalih fungsian lahan. Jadi, kalau kalian mau bangun rumah atau tempat usaha, kan bisa dibuat secara bertingkat. Karena itu, saya ingatkan kalau alih fungsi lahan ini tidak ditangani dengan baik, maka 10 tahun ke depan kita tidak punya lahan lagi. Ingat juga bahwa setiap tahun ada 3 juta penduduk yang bertambah dan ini harus kita siapkan," harap Syahrul.

Artinya untuk mewujudkan itu semua, Syahrul mengakui perlunya membangun hubungan baik dengan Kementerian dan Lembaga lain untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern.

"Kalau semua yang hadir disini pikirannya maju, maka yang diam di tempat otomatis akan tertinggal. Maju adalah bagian dari langkah kita hari ini. Mandiri adalah kekuatan dan modern adalah bagian dari hidup kita ke depan," ujar Syahrul.

Selain itu, Syahrul mengatakan, pertanian maju, mandiri dan modern adalah pertanian berbasis teknologi dengan kekuatan utama artificial intelligence. Pertanian maju, selalu didukung dengan sistem mekanisasi yang kuat dan terstruktur dengan baik.

"Ke depan kita tidak boleh lagi melakukan pertanian dengan alat tradisional. Ke depan kita harus mengelola pertanian yang berbasiskan pada artificial intelligence, yang dikelola dengan sistem yang terstruktur," harap Syahrul.

Sementara, menurut Ketua Persaturan Agronomi Indonesia (Peragi), Andi Syakir mengemukakan bahwa pengembangan komoditas subsitusi impor menjadi hal yang penting untuk segera dilakukan dalam rangka mengurangi ketergantungan kepada negara lain.

“Peragi mencatat setidaknya ada 15 komoditas pangan strategis yang saat ini masih bergantung kepada impor dengan angka ketergantungan 30-100%. Termasuk didalamnya adalah bawang putih, gandum, gula, dan sebagainya. Komoditas tersebut sejatinya dapat dihasilkan dari sumberdaya dalam negeri, beberapa bisa dilakukan substitusi. Kuncinya adalah pewilayahan, dukungan sarana produksi, pembiayaan KUR dan penerapan teknologi yang tepat,” kata Andi.

BERITA TERKAIT

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…

Atasi Covid-19 Kerjasama Global Dilakukan

NERACA Jakarta – Sudah waktunya melakukan kerja sama global untuk mengatasii Covid-19. Hal itulah yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili…

Permendag 24 Tahun 2020, Optimalkan Serapan Bulog

NERACA Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Hadapi Covid-19, Kemendag Realokasi Anggaran

NERACA Jakarta – Menindak lanjuti arahan Presiden RI, Joko Widodo dan sejalan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1…

Lawan Covid-19, Ketersediaan Bapok dan Alat Kesehatan Harus Aman

Jakarta – Di tengah-tengah melawan virus covid-19, pemerintah harus menjamin ketersediaan bahan pokok (bapok) dan alat kesehatan. NERACA     Pemerintah melalui…

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…