Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

BPS Jawa Tengah menyebut jumlah kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2019 mencapai 3,68 juta orang atau berkurang 63.830 orang dibanding per Maret 2019 yaitu 3,74 juta orang. Data ini memberikan gambaran kemiskinan di Jawa Tengah 10,6 persen dari total penduduk. Identifikasi perkotaan 8,99 persen turun dari 9,2 persen, begitu juga di perdesaan turun dari 12,48 persen per Maret menjadi 12,26 persen per September. Hal ini menegaskan bahwa rentang Maret - September jumlah penduduk miskin di perkotaan berkurang 31.700 orang dari 1,63 juta menjadi 1,6 juta orang dan perdesaan berkurang 32.110 orang dari 2,11 juta menjadi 2,08 juta orang. Data tersebut juga terkait kontribusi makanan terhadap kemiskinan yang menyumbang 74,14 persen atau tidak berubah jika dibanding per Maret yaitu 73,66 persen.

Fakta kemiskinan tentu menjadi tantangan bagi kepala daerah, apalagi pada 2020 masih akan ada 270 pilkada serentak sehingga isu kemiskinan masih menjadi pemanis sebagai pendulang suara dalam kampanye. Meski demikian, tidak semestinya kemiskinan justru dipolitisi sementara pengentasannya terabaikan. Oleh karena itu, 74 tahun kemerdekaan lalu bertema ‘SDM Unggul, Indonesia Maju’ tentu ada banyak argumen dibalik tema ini sehingga komitmen memacu SDM unggul di era kekinian dan masa depan sangatlah penting. Bahkan, ada keyakinan era ke depan sangat membutuhkan kualitas SDM, bukan lagi sekedar kuantitasnya. Di sisi lain persoalan kemiskinan dan pengangguran tidak bisa lepas dari ancaman memacu kualitas SDM unggul. Pengenstasan kemiskinan tidak saja mengacu kepentingan peningkatan kesejahteraan dan mereduksi pengangguran tapi juga komitmennya memacu kualitas SDM unggul untuk berdaya saing di era industri 4.0.

Komitmen

Penurunan kemiskinan memicu kontroversi terutama dikaitkan kian tingginya berbagai harga kebutuhan publik termasuk yang terbaru yaitu kenaikan harga cabai dan sejumlah kebutuhan pokok lainnya. Secara teoritis seharusnya ada banyak manfaat yang diperoleh dari temuan angka-angka melalui sensus, baik sensus ekonomi, sensus penduduk, sensus pertanian dan berbagai sensus lainnya, termasuk juga sensus kemiskinan. Bahkan, secara ilmiah - logis, temuan sensus tersebut akan menjadi statistik yang bernilai makro, tidak saja bagi kepentingan penelitian akademis, tapi juga proses pengambilan keputusan yang sifatnya taktis karena berkaitan dengan anggaran. Esensi utama mendukung keakuratan temuan angka-angka yang terjabar dalam ilmu statistik, termasuk melalui agenda sensus tentang kemiskinan yaitu kejujuran responden untuk memberikan data-datanya. Temuan data berbagai sensus yang telah dilakukan akan menjadi bank data yang bernilai strategis yaitu tidak saja jangka pendek tetapi juga jangka panjang terutama untuk mendukung pengambilan keputusan dan penelitian.

Ironi dibalik serangkaian agenda sensus yang pernah dilakukan adalah terjadinya proses kesalahan data. Padahal ini adalah roh agenda sensus itu sendiri. Oleh karena itu, jangan heran jika kita selalu impor beras karena data panen raya dan juga luas areal persawahan tidak akurat, janganlah juga heran jika penyaluran dana kompensasi memicu keributan karena data kemiskinan tidak akurat, jangan heran jika di era reformasi kita masih terus terperosok karena data perekonomian selalu bias. Jangan heran jika pilkada di era otda dan lima tahunan pesta demokrasi selalu ribut karena dugaan manipulasi daftar pemilih tetap seperti yang kemarin banyak diekspose berdalih kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Padahal, kita menggunakan e-ktp yang berbasis tunggal (meski dikorupsi).

Secara taktis, kesalahan data bisa terjadi melalui tiga cara yaitu pertama: kesalahan kita dalam menetapkan pos-pos temuan yang diharapkan. Logikanya, data yang seharusnya ditempatkan pada pos aktiva, justru di pos pasiva atau yang seharusnya di pos debit tapi justru di tempatkan pada pos kredit, atau seharusnya di sektor industri kecil justru masuk di industri besar atau seharusnya tidak miskin justru dimasukan sebagai kategori miskin.

Kesalahan awal inilah pada akhirnya memberikan hasil yang bias pada kesimpulan. Jadi meski cara pendataannya dilakukan secara tepat oleh orang-orang yang tepat tapi proses awalnya salah maka kesimpulan yang dihasilkan tetap saja salah. Kesalahan seperti ini fatal. Artinya, bisa jadi, yang miskin tidak masuk file miskin sehingga terjadi bias dalam meng-up date data kemiskinan. Ibaratnya, jika metodologi salah, maka kesimpulan dan semua atribut yang dihasilkan juga salah. Jadi, jika ini disampaikan kepada publik tentu hasilnya akan rancu dan agenda melalui sensus - pendataan menjadi sia-sia belaka.

Kesalahan kedua: yaitu human error dari petugas yang salah memasukan data. Jika pada penetapan pos-pos statistik sudah tepat dan semua informasi data yang diberikan kepada petugas sensus juga tepat maka langkah selanjutnya yang sangat penting yaitu peran dari para petugas sensus untuk memasukan data-data temuan tersebut ke dalam pos yang ada atau sesuai penetapannya. Pekerjaan ini memang tidaklah mudah dan karenanya petugas sensus di lapangan sudah semestinya mendapat bimbingan terlebih dahulu agar tidak ada kesalahan entry data. Intinya kesalahan entry data yang terkait human error ini juga bisa berakibat fatal terhadap pengambilan kesimpulan sensus - pendataan.

Salah satu aspek untuk meminimalisasi human error adalah proses pemahaman terhadap kuesioner yang akan disebarkan ke responden. Secara umum diakui kuesioner harus mudah dipahami sehingga apa yang dimaksud kuesioner dimengerti responden dan juga petugas sensus. Jadi, perlu ketelitian mendalam.

Kesalahan yang ketiga: yaitu pemberian informasi yang memang sengaja kurang tepat. Secara teoritis, jika metodologinya benar, alat - software statistiknya benar tapi data atau angka-angka yang dimasukan untuk diuji salah, maka hasilnya juga salah. Oleh karena itu ada hal yang umum dilakukan responden saat musim sensus tiba yang tidak lain yaitu memberi data tidak akurat. Ironisnya, fenomena ini sering dimaklumi petugas lapangan sensus dan ini menjadi technical error yang tidak bisa ditolerir.

Meski pemerintah selalu mensosialisasikan menjamin rahasia semua data, responden juga berkeyakinan siapa yang bisa menjamin? Hal inilah yang menjadi penyebab utama mengapa serangkaian sensus - pendataan yang dilakukan tidak bisa seratus persen menginterpretasikan kondisi riil. Wajar jika pemerintah berkelit dari kegagalan pelaksanaan program pembangunan karena masyarakat tidak memberi data akurat. Logis jika kemiskinan memicu sentimen karena faktanya mungkin lebih besar dari jumlah warga miskin yang sebenarnya.