Oleh : Prof Firmanzah Ph.D

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI 

Salah satu permasalahan besar yang dihadapi negara berkembang adalah kesenjangan kesejahteraan. Persoalan struktural ini dihadapi Indonesia dan kalau tidak secara serius dicarikan solusi, akan semakin besar kesenjangan seiring dengan adanya kesepakatan pasar bebas baik secara bilateral ataupun multilateral (Free Trade Agreement). Negara (state) dibutuhkan untuk membuat program pemberdayaan dan bentuk intervensi lain guna mengangkat harkat dan martabat masyarakat Indonesia.

Ketimpangan kesejahteraan dapat dilihat baik secara vertikal-horisontal, sektoral dan juga spasial. Ketimpangan kesejahteraan secara veritikal dapat dilihat misalnya dengan mengukur kesenjangan kesejahteraan antara kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas dengan menengah-kebawah. Sementara ketimpangan horisontal dapat diukur misalnya dari seberapa jauh perbedaan kesejahteraan di antar kelompok masyarakat dalam kelas yang sederajat.

Kesenjangan sektoral dapat diukur misalnya dengan membandingkan kesejahteraan tenaga kerja di sektor pertanian dengan sektor lain seperti pasar keuangan, perhotelan, komunikasi dan transportasi. Sementara kesenjangan spasial dapat diukur misalnya dengan membandingkan rata-rata kesejahteraan penduduk di pulau Jawa dengan pulau lain seperti Kalimantan, Sulawesi dan Papua.

Ukuran kesejahteraan juga bervariasi dari mulai parameter ekonomi seperti pendapatan (income), pengeluaran (expenditure), dan besaran inflasi sampai ke dimensi infrastruktur seperti kualitas jalan, air bersir, listrik dan sejumlah fasilitas umum lain seperti pelayanan kesehatan, sekolah dan akses pembiayaan. Perbedaan (gap) kesejahteraan ke depannya akan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Kinerja pembangunan tidak hanya diukur dari perbaikan secara time-series dengan membandingkan pada masa sebelumnya tetapi juga menganalisa siapa yang paling diuntungkan dan dirugikan dalam pembangunan ekonomi.

Meski telah terdapat perbaikan, namun Indonesia masih menghadapi persoalan kesenjangan kesejahteraan. Salah satunya adalah kesenjangan kesejahteraan spasial yaitu antara kawasan Barat dan Timur Indonesia. Kontribusi pembangunan dan konsentrasi industri yang masih berpusat di pulau Sumatera-Jawa-Bali ditambah dengan tingginya persentase masyarakat miskin di kawasan Timur Indonesia. Masih terbatasnya akses ke sejumlah fasilitas publik bagi masyarakat Timur Indonesia seperti kesehatan, pendidikan, listrik, jalan dan faktor produksi lain semakin memperbesar kesenjangan kesejahteraan.

Pemerintah dan DPR perlu menunjukkan keberpihakan dalam mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Timur Indonesia. selain itu juga program peningkatan kapasitas (capacity building) bagi aparatur daerah perlu diintensifkan.

Birokrasi yang efisien-efektif dan inovatif diperlukan untuk melakukan program terobosan guna mengejar ketertinggalan dengan kawasan Barat Indonesia. Masyarakat Timur Indonesia tidak hanya membutuhkan program akses terhadap pendanaan (KUR dan PNPM) tetapi juga program pendampingan dan pelatihan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas produksi di tingkat mikro.