Jakarta – Kementerian Perdagangan yang mewakili pemerintah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke India. Hal ini dilakukan untuk menggenjot ekspor. Kunker ke India akan dilaksanakan pada 21 Februari 2020.

NERACA

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terus berupaya meningkatkan ekspor Indonesia ke pasar global. Kunker ini dilakukan setelah kunker ke Australia dan Amerika Serikat, Kunjungan kerja ke India untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan menguatkan ekspor Indonesia ke India.

"Kunjungan kerja ke India kali ini akan membahas beberapa isu terkait peningkatan kerja sama kedua negara, antara lain peluang kerja sama dalam sektor konstruksi dan konektivitas, kerja sama di sektor rumah sakit dan farmasi, serta implementasi peraturan ekspor dan impor kedua negara," kata Agus.

Dalam agenda kunjungan kerjanya, Agus dijadwalkan bertemu dengan para pelaku bisnis India yang tergabung dalam Konfederasi Industri India (Confederation of Indian Industry/CII) dan Federasi Kamar Dagang dan Industri India (FICCI) pada 20 Februari 2020 di New Delhi, India.

Selain itu, hal yang paling penting adalah direncanakannya pertemuan dengan Menteri Kereta Api, Perdagangan, dan Industri India H.E. Tuan Piyush Goyal di waktu dan tempat yang sama di India.

Pada pertemuan dengan CII, akan membahas beberapa topik utama peningkatan target nilai perdagangan kedua negara sebesar US$ 50 miliar pada 2025, peluang kerja sama sektor konstruksi dan konektivitas, serta kolaborasi industri dengan mendorong peluang konversi batu bara menjadi gas.

Sedangkan, pada pertemuan bilateral dengan Menteri Kereta Api, Perdagangan, dan Industri India H.E. Tuan Piyush Goyal, topik yang akan dibahas yaitu isu peraturan impor terbaru di Indonesia untuk gula mentah; peningkatan akses pasar produk Indonesia ke India; serta peraturan impor terbaru India untuk minyak kelapa sawit; beberapa hambatan perdagangan atas ekspor Indonesia.

Fokus lain yang juga diangkat adalah rencana penyelenggaraan forum Menteri Perdagangan Dua 3 di Indonesia; serta finalisasi ToR Working Group Trade and Investment-Tahunan (BTMF) ke (WGTI) dan Working Group Trade Facilitation and Resolution (WGTFR).

Pada pertemuan dengan FICCI, akan membahas peluang kerja sama di sektor rumah sakit dan farmasi dan membahas kembali kolaborasi industri dengan mendorong peluang konversi batu bara menjadi gas. Mendag Agus pada kunjungan kerjanya kali ini juga akan mengundang anggota CII dan FICCI untuk berpartisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2020.

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mukti Sardjono mengatakan, penurunan tarif bea masuk CPO India itu memberikan harapan atas ekspor minyak sawit Indonesia pada 2020 ini. “Saya kira ekspor sawit Indonesia akan naik lagi dengan turunnya bea masuk oleh India,” ujar Mukti.

Lebih lanjut, menurut  Mukti, pihaknya belum menghitung berapa besar kenaikan ekspor CPO ke India akibat tarif bea masuk baru itu. Gapki mencatat ekspor CPO ke India pada Oktober 2019 sebesar 3,7 juta ton.

Karena itu, Mukti berharap ekspor CPO beserta produk turunannya itu naik, bahkan dapat normal seperti pada 2018 yang mencapai lebih dari 6 juta ton. Saat ini India berada pada peringkat ketiga sebagai tujuan ekspor minyak sawit terbesar Indonesia.

Seperti diketahui, India menetapkan bea masuk CPO turun dari 40 persen menjadi 37,5 persen. Sedangkan impor produk olahan CPO turun menjadi 45 persen dari 50 persen. Penurunan tarif tersebut berlaku untuk seluruh impor minyak sawit dari Indonesia dan Malaysia, sebagai bagian dari ASEAN.

Disisi lain, Mukti mengakui Pakistan adalah pasar strategis produk minyak sawit Indonesia. Karena itu keberlanjutan pasar Pakistan dan negara-negara lain di Asia Selatan harus dijaga.

Dengan total volume ekspor minyak sawit Indonesia ke Pakistan mencapai  2,5 juta ton tahun 2018, Pakistan adalah importer minyak sawit Indonesia terbesar keempat setelah India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Uni Eropa.

“Di tengah tekanan dan diskriminasi dagang dari Uni Eropa terhadap komoditas minyak sawit, Asia Selatan adalah pasar strategis yang harus dijaga. Selain Pakistan, tentu saja India dan Bangladesh,” kata Mukti.

Sehingga menurut Mukti, sebagai pasar ekspor minya sawit Indonesia terbesar, ada penurunan tren volume ekspor ke India. Tahun 2017, volume ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 7,6 juta ton. Jumlah ini turun menjadi 6,7 juta ton tahun 2018.

“Nah ini mengkhawatirkan. Karena sampai Oktober 2019, volume ekspor baru mencapai 3,7 juta ton,” ucap Mukti.

Mukti mengatakan, penurunan ekspor produk minyak sawit tersebut tidak lepas dari kebijakan bea masuk di India yang mengenakan tarif lebih tinggi terhadap minyak sawit Indonesia daripada dari Malaysia.

“Ini membuat sawit kita kalah kompetitif dengan Malaysia. Tetapi kebijakan tersebut sudah diubah dan saat ini kita sudah dikenakan tarif yang sama dengan Malaysia,” kata Mukti. 

Terbukti, tren ekspor ke India pada bulan Oktober pun naik. Akhir 2019, pemerintah India mengeluarkan kebijakan penurunan impor tarif produk kelapa sawit. Ini tentunya memberikan sinyal positif bagi produk minyak sawit Indonesia. Sayangnya, pada awal 2020 India mengeluarkan kebijakan melarang  impor produk olahan  minyak sawit.

“Kami masih menunggu bagaimana penerapan kebijakan baru dari pemerintah India tersebut. Yang pasti, dua kebijakan tersebut saling bertentangan. Dan kebijakan pelarangan impor produk olahan minyak sawit dapat merugikan ekspor produk olahan minyak sawit Indonesia,” ungkap Mukti.

Hal senada diungkapkan, Wakil Ketua Umum Gapki  Togar Sitanggang mengatakan bahwa minyak sawit adalah bahan baku energi utama di masa mendatang. Pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan bakar energi baru dan terbarukan sudah tidak terelakkan.

“Kebijakan implementasi mandatori B30 adalah kebijakan yang tepat. Dengan memanfaatkan sawit sebagai energi selain menghemat devisa negara juga akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit,”pungkas Togar.