Harmonisasi Pusat dan Daerah

Indonesia, sebenarnya sudah dikenal dengan keunggulan sumber daya alamnya di mata dunia. Berbagai kebutuhan bisa diakses dengan mudah, karena didukung dengan berbagai infrastruktur yang memadai. Baik dari pelosok daerah hingga perkotaan. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut seakan sia-sia jika tidak didukung dengan sistem kepemerintahan yang bagus pula.

Contohnya saja dalam hal investasi. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara, justru menduduki peringkat keempat di dunia dalam hal investasi dan bisnis di tahun 2019. Sedangkan, peringkat pertama negara terbaik dalam berinvestasi adalah Malaysia, disusul Polandia dan Filipina. Lantas, apa yang membuat para investor lebih tertarik ke negara tetangga tersebut?

Sepertinya kalangan investor hanya membutuhkan dua hal agar investasinya bisa berjalan lancar dan sempurna. Pertama, adalah terkait dengan proses perizinan. Jika seandainya proses perizinan bisa lebih cepat dan tak terkesan bertele-tele, maka para investor akan berjamaah berinvestasi di Indonesia. Hal ini pun diakui oleh Presiden Jokowi bahwa, telah banyak para penanam modal yang sudah mengantre untuk berinvestasi, namun harus balik kanan karena terbentur dengan masalah regulasi.

Sistem regulasi yang dimaksudkan adalah mencakup proses perizinan antara pemerintah daerah (Pemda) dan pemerintah pusat yang belum terintegrasi. Misalnya, sistem online single submission (OSS) dibawah Badan Koordinasi Penanam Modal (BKPM) Pusat dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) milik Pemda, ternyata masih terhambat oleh sinkronisasi izin wilayah.

Mungkin, daerah-daerah lain di Indonesia bisa mencontoh sedikit dari Kota Mojokerto dalam hal regulasi perizinan untuk penanam modal yang ramah. Kota terkecil di Indonesia tersebut, mampu meraup pendapatan sedikitnya Rp 1 triliun dalam kurun waktu satu tahun, karena banyaknya para investor yang beramai-ramai berinvestasi.

Sistem yang mudah, ramah dan cepat dimanfaatkan oleh pemerintah kota yang hanya memiliki tiga kecamatan tersebut, untuk menarik pehatian para investor. Salah satunya dengan memudahkan proses izin mendirikan bangunan (IMB) yang bisa diakses secara online. Kemudahan terkait perizinan yang anti ribet, menjadi solusi pasti yang dibutuhkan para pemilik usaha untuk berinvestasi selama ini.

Selain terbentur dengan sistem regulasi, hal kedua yang menjadi sorotan bagi para investor adalah, terkait keamanan dan stabilitas. Tingkat keamanan dan stabilitas yang rendah, membuat para investor memilih berinvestasi ke negara tetangga yang notabene memiliki kekuatan keamanan yang bagus.

Contoh kecilnya, terkait produktivitas tenaga kerja yang dimiliki suatu perusahaan. Tidak adanya demontrasi yang menuntut kenaikan upah, membuat para investor dari negara lain lebih mempercayakan modalnya kepada Vietnam, Malaysia hingga Filipina. Ini artinya, tenaga kerja yang produktif, sangat berpengaruh bagi perkembangan perusahaan.

Hal ini pun, berbanding terbalik dengan Indonesia. Lihat saja, setiap 1 Mei yang diperingati sebagai Hari Buruh, seakan menjadi momentum untuk menyuarakan isi hati mereka kepada pemerintah agar memenuhi semua permintaan. Tuntutan kenaikan upah, tuntutan tunjangan dan tututan lainnya, seakan tak pernah berhenti.

Kenaikan upah namun tidak diimbangi dengan produktivitas, membuat para investor berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia. Padahal, produktivitas merupakan kunci utama bagi para investor untuk berinvestasi, meskipun pemerintah pusat telah memberikan dukungan berupa infrastruktur yang memadai.

Untuk itu, jika Indonesia tidak mau dikatakan sebagai negara yang tertinggal dalam hal merebut hati para investor, maka mau tidak mau pemerintah pusat harus membuat perubahan yang signifikan. Tentunya, perubahan tersebut harus didukung dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, sinergitas antara pusat dengan daerah pun, akan terbentuk dengan baik dan harmonis.

BERITA TERKAIT

PSBB Utamakan Persuasif

Pemprov DKI Jakarta sekarang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan sebagai wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tinggal sekarang…

Potong Gaji Petinggi RI

Ancaman Covid-19 terus menghantui ekonomi Indonesia. Selain memukul kesehatan masyarakat, tapi juga mengancam perekonomian nasional ke dalam jurang resesi. Lihat…

Ancaman Resesi vs Covid-19

Wabah virus Covid-19 tampaknya belum reda di dalam negeri. Ini terlihat dari Jumlah kasus terus bertambah sehingga membuat kesehatan dan…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

UMKM di Tengah Krisis

Di tengah mewabahnya virus Covid-19 di dalam negeri, sektor UMKM yang diprediksi paling terdampak dari pandemi mencakup kerajinan tangan, jasa…

PSBB Utamakan Persuasif

Pemprov DKI Jakarta sekarang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Kesehatan sebagai wilayah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tinggal sekarang…

Potong Gaji Petinggi RI

Ancaman Covid-19 terus menghantui ekonomi Indonesia. Selain memukul kesehatan masyarakat, tapi juga mengancam perekonomian nasional ke dalam jurang resesi. Lihat…