Siapkan Rp10 Triliun, Pemerintah Realisasikan Kartu Pra Kerja

NERACA Jakarta - Janji Presiden Joko Widodo segera direalisasikan pada tahun ini. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa kartu pra kerja akan diluncurkan pada April mendatang. "Februari segera turun Perpres (Peraturan Presiden), Maret persiapan dan April mulai jalan," kata Moeldoko ketika menghadiri seminar kartu pra kerja di Jakarta, Senin (18/2). Dalam program tersebut, pemerintah menargetkan dua juta peserta yang akan mendapatkan kartu pra kerja dengan manfaat yang diterima yaitu berupa pelatihan senilai Rp3-7 juta dari total anggaran Rp10 triliun pada 2020. "Kartu pra kerja ini akan diawali dari kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Setelah itu kami segera dapatfeedback, darifeedbackitu kami segera benahi terus langsung masuk ke daerah lain," jelasnya.
Selain Jabodetabek, peluncuran kartu sakti itu juga akan dimulai di Provinsi Jawa Barat.Ia menyebutkan alasan dimulainya peluncuran itu di Jabodetabek dan Jawa Barat karena jumlah pencari kerja yang besar di wilayah tersebut.Setelah mencermati dan mengevaluasi, peluncuran Kartu Pra Kerja tersebut rencananya akan dikembangkan ke daerah lain di Pulau Jawa terlebih dahulu di antaranya Jawa Timur dan Jawa Tengah."Perkembangannya cepet, Jabodetabek dan Jabar dulu pertama, setelah itu langsung menyebar," katanya.

Ia menambahkan implementasi Kartu Pra Kerja juga tidak menunggu pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR namun tinggal menantikan peraturan presiden."Moeldoko mengaku pemerintah belum bisa menjamin sasaran peserta program Kartu Pra Kerja yang mencapai dua juta orang itu seluruhnya langsung terserap di dunia kerja.

Pemerintah, kata dia, tidak bisa mengendalikan pasar tenaga kerja.Namun, lanjut dia, pemerintah ingin memastikan para pencari kerja itu memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia usaha sehingga menjadi bekal mereka terserap dunia kerja atau justru menciptakan lapangan kerja baru. Deputi III Kantor Staf Kepresidenan Denni P Purbasari dalam seminar publik terkait Kartu Pra Kerja di Jakarta, Selasa, menjelaskan pelatihan itu mulai dari teknologi informasi, bahasa hingga kuliner."IT (Teknologi Informasi) paling banyak dibutuhkan di Jakarta," katanya.

Selain jenis pelatihan tersebut, juga ada fotografi, terapis perawatan, menjahit, petugas keamanan, keamanan dan keselamatan kerja, ternak ikan konsumsi, hidroponik, kewirausahaan hingga pengemudi truk.

Menurut dia, angka pengangguran di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar tujuh juta orang dan angkatan kerja setiap tahun mencapai 2,8 juta orang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).Dia menjelaskan dari tujuh juta pengangguran itu, 52 persen di antaranya berusia 18-24 tahun.

Sedangkan angkatan kerja, lanjut dia, dari 2,8 juta orang per tahun itu 88 persen di antaranya berada di wilayah perkotaan."Sebanyak 65 persen adalah berpendidikan SMA dan sederajat dan 28 persen diploma," katanya. Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Hanif Muhammad meminta pemerintah untuk lebih mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK), ketimbang harus mengeluarkan kartu pra-kerja yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup banyak, yakni mencapai Rp10,3 triliun.

Sebab, menurut dia, kartu pra-kerja memiliki risiko kegagalan yang lebih banyak dari pada optimalisasi BLK."Kartu prakerja ini bukan hal baru, dulu ada kartu kuning, mereka dapat pelatihan ke BLK dan mendaftar ke industri. Jadi menurut saya karena ini bukan hal baru, jangan jadikan ini sebagai gimmick, bisa jadi ini jadi kecelakaan di APBN kita karena biayanya cukup besar," ujar Hanif, Kamis (6/2).

Risiko kegagalan kartu pra-kerja itu, lanjut dia, diakibatkan oleh ketidakmatangan persiapan pemerintah sebelum menjalankan program tersebut. Sebagai contoh, nantinya kartu pra-kerja akan diberikan kepada dua juta pencari kerja, dimana 1,5 juta diantaranya akan diberikan pelatihan secara online. Padahal, untuk menjalankan secara online, dibutuhkan provider atau pengembang situs online, sedangkan hingga saat ini, belum ada pihak yang ditunjuk sebagai provider.

"Apakah bisa menyiapkan providernya cepat dengan waktu 2-3 bulan sehingga di tengah tahun bisa terealisasi? Setidaknya perlu persiapan 1 atau 2 tahun ketika ingin membangun platform digitalnya, kita paham bahwa platform digital ini dimasukkan prioritas untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tapi akan sangat naif jika fungsinya tidak optimal," jelas Hanif.

Oleh karenanya, ekonom itu kemudian menyarankan kepada pemerintah untuk fokus dalam pengembangan BLK. Sebab BLK yang ada selama ini masih terbengkalai.Hal itu dapat dilihat dari masalah kurangnya instruktur di BLK-BLK yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, teknologi dan peralatan yang digunakan oleh BLK juga cenderung kuno dan tidak sesuai dengan standar industri yang ada saat ini.

"Yang ada bermasalah jangan kemudian menciptakan masalah baru. BLK kita kekurangan instruktur, link and match nya sangat rendah. Menurut saya, kartu pra kerja ini harus dikaji ulang dan bisa pusatkan dananya untuk reformasi BLK. Menyasar 3 hal utama, fasilitas, link and match, menumbuhkan pemahaman pemda," pungkas Hanif. bari

BERITA TERKAIT

TIM SATGAS COVID-19 ATUR KEBIJAKAN BERSKALA BESAR - Presiden: Karantina Wilayah Wewenang Pusat

Jakarta- Presiden Jokowi menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah merupakan keputusan Pemerintah Pusat. Daerah tidak bisa memutuskan hal tersebut. "Saya…

Sempat Stop Transaksi, IHSG Masih Tertekan Covid-19

NERACA Jakarta – Sentimen negatif Covid-19 masih menjadi tekanan terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). Dimana sejak awal perdagangan IHSG…

MUDIK GRATIS LEBARAN DIBATALKAN - Presiden: K/L Berkinerja Buruk Siap Kena Sanksi

Jakarta-Presiden Jokowi akan memberi sanksi ke kementerian/lembaga (k/l) dan pemerintah daerah (pemda) yang berkinerja buruk. Sanksi berupa teguran tertulis, publikasi…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PEMERINTAH KAJI INSENTIF LISTRIK BAGI INDUSTRI DAN UMKM - Menkeu Prediksi Defisit APBN 2020 Tidak Lebih 5%

Jakarta-Meski pemerintah memberikan banyak bantuan stimulus dan insentif khusus bagi kalangan industri dan pengusaha UMKM yang usahanya terdampak virus Covid-19,…

Impor, Strategi Amankan Pangan Hadapi Wabah Covid-19

NERACA Surabaya – Ditengah-tengah merebaknya serangan virus covid-19, komoditas pangan tidak terpengaruh. Hal ini penting karena meskipun masyarakat dihimbau untuk…

KEPPRES STATUS DARURAT KESEHATAN TERBIT - Presiden Siapkan Perppu Antisipasi Defisit APBN

Jakarta-Presiden Jokowi akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelebaran defisit anggaran menjadi 5,07% dalam UU APBN 2020. Selain…