BPKD Kota Sukabumi Siap Terapkan Pajak Katering di Setiap SKPD

BPKD Kota Sukabumi Siap Terapkan Pajak Katering di Setiap SKPD

NERACA

Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat, akan menarik pajak dari sektor makan dan minum (mamin atau catering) disetiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Hal itu tentunya untuk mendongkrak nilai pajak."Adanya pajak mamin tersebut, setidaknya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah juga," ujar Kabid Pendataan dan Penetapan Pajak BPKD Kota Sukabumi Rachman Gania, saat dihubungi neraca lewat telepon genggamnya, Senin (17/2).

Rakhman mengungkapkan, sebagai langkah awal, pihaknya menerapkan pajak tersebut untuk di kalangan SKPD dulu, yang nantinya kedepan akan dikenakan ke setiap pelaku usaha yang menggunakan jasa catering."Tapi, yang bisa dikenakan pajak itu, bersumber dari dana APBD dan APBN," tuturnya.

Rakhman mengungkapkan, dari sektor pajak mamin, potensinya cukup besar. Sebagai contoh, RSUD Syamsudin (RS. Bunut) bisa ketarik pajaknya sekitar Rp600 juta per bulan."Cukup besar potensi pajak mamin atau dari jasa katering, contohnya RS Bunut," ungkapnya.

Sehingga nantinya, setiap ada kegiatan yang melibatkan mamin, pajaknya harus dibayar.”Sehingga saat ini pihaknya sedang running di tahun ini, tapi sebelumnya pasti ada pelatihan kepada bagian bendahara cara membayar pajak mamin itu seperti apa," ungkapnya.

Sebenarnya lanjut Rakhman, sejak tahun 2017 rencana untuk menggali pajak dari sektor katering itu sudah dikibarkan, namun baru dijalankan di tahun 2018-2019. Di kedua tahun itu belum semuanya bisa ketarik. Sebab, dalam aturan yang ada, pajak katering bisa dipungut jika besarnya diatas Rp1 juta."Mudah-mudahan di tahun 2020 ini semuanya bisa ketarik," tuturnya.

Selain pajak mamin atau katering yang saat ini tengah digenjot untuk peningkatan Pendapatan Asli daerah (PAD), pihaknya juga terus menerapkan mesin tapping box yang saat ini sudah terpasang sekitar 11 mesin pencatat transaksi tersebut. Dan rencananya di tahun ini ada sekitar 75 tapping box yang akan dipasang di tahun ini.

"Tapping box itu merupakan sebuah alat monitoring transaksi usaha secara online yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Jadi bisa terlihat jumlah transaksinya," tuturnya.

Tapping box juga salah satu satu bentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak, sekaligus untuk menghindari adanya tingkat kebocoran dalam segi pajak. Nantinya jelas Rakhman, sistem tersebut akan dipasang di mesin kasir yang terkoneksi dengan admin di BPKD Kota Sukabumi. Arya

BERITA TERKAIT

Penerapan Social Distancing Skala Besar di Wilayah Jakarta Pusat

Jakarta- Warga RW 04 di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat,  melakukan pembatasan secara mandiri di lingkungannya…

Kinerja RS Darurat Wisma Atlet Menunjukkan Hasil yang Signifikan

Jakarta- Setelah Sabtu (4/4) sebanyak 20 orang yang tergolong ODP (Orang Dalam Pemantauan) dan PDP (Pasien Dalam Pemantauan) yang dirawat…

Pengusaha Peduli NKRI: Datangkan 80 ton Alat Kesehatan

Pengusaha Peduli NKRI: Datangkan 80 ton Alat Kesehatan  NERACA Jakarta - Sektor industri melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

Produk Frozen Food Inovasi Baru di Ibukota

Jakarta-Dalam mengahadapi fenomena #dirumahaja karena virus COVID 19 , menghindari berbelanja bahan makanan dari luar menjadi salah satu cara tepat…

73 Jamaah Tabligh Positif Covid-19 Dibawa ke RSD Wisma Atlet

Jakarta-Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu (Wapangkogasgabpad) RSD Wisma Atlet, Brigjen Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, Sudin Kesehatan Jakbar pada 26…

Diskominfo Sukabumi Catat 126 Pengaduan Masyarakat Masuk ke e-Super dan e-Lapor

Diskominfo Sukabumi Catat 126 Pengaduan Masyarakat Masuk ke e-Super dan e-Lapor   NERACA Sukabumi - Sampai dengan triwulan pertama, jumlah pengaduan…