Pemerintah Wajib Siapkan Data Pertanian untuk SDG’s

NERACA

Bali - Badan Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung kesiapan kawasan untuk menghasilkan statistik yang memadai untuk memantau kemajuan menuju target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s) pada tahun 2030.

Pietro Gennari, Kepala Statistik FAO, menyampaikan tentang catatannya perihal kesenjangan data yang signifikan di Asia-Pasifik dalam memonitor SDGs, dan lambatnya kemajuan untuk mencapai tujuannya.

“Komitmen negara yang lambat untuk mengukur SDG, dan kinerja yang buruk untuk mencapai SDG, terkait erat. Kami menyaksikan inversi aksioma yang lazim di mana apa yang diukur dan yang akan dilakukan. Kami tidak mengukur indikator SDG, dan ini adalah salah satu alasan penting mengapa kami tidak berada di jalur yang tepat untuk mencapai target SDG," kata Pietro di Bali.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto mengatakan jika pertukaran pengetahuan dan pengalaman terbaik melalui pertemuan APCAS adalah suatu cara untuk meningkatkan, memperbaiki, dan mempercepat perkembangan statistik pertanian untuk memonitor pencapaian SDGs di wilayah Asia Pasifik.

“Melakukan kerjasama antara FAO dan pemerintah, termasuk dalam pemerintah sendiri seperti antara BPS dan Kementerian Pertanian dan juga dengan Kementerian atau Lembaga lain yang terkait, sangat diperlukan untuk menghasilkan statistik pertanian berkualitas yang akurat, tepat waktu, dan relevan untuk menyediakan indikator SDGs,” Suhariyanto

Selain statistika data, urgensi statistik dalam proses untuk mengakhiri kelaparan juga harus diperhatikan. Dimana kerawanan pangan memainkan peran penting dalam berbagai bentuk kelaparan dan kekurangan gizi. Mayoritas kelaparan dunia dan anak-anak yang terkena dampak stunting tinggal di Asia.

Stephen Rudgard, Perwakilan FAO untuk Indonesia menyampaikan kurang dari 15 tahun hampir setengah miliar orang yang kelaparan masih berjuang untuk bertahan hidup. Ia juga mengungkapkan bahwa FAO juga sudah memperkuat kemitraan di antara pemerintah, internasional organisasi dan sektor swasta untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Menanggapi hal tersebut Kementerian Pertanian (Kementan) membangun Agriculture War Room (AWR) menuju satu data berbasis teknologi modern.

Perihal satu data pertanian yang lebih akurat dimana data tersebut sudah resmi per 1 Desember 2019. Upaya memperbaiki data tersebut, salah satunya adalah dengan pendekatan teknologi satelit. Menurutnya meski tidak 100 persen tepat namun tingkat kesalahannya sangat kecil dan bisa dimimalisir apalagi dengan kemampuan teknologi informasi (IT) yang ada dan tingkat resolusinya tinggi.

“Kita tidak bisa bicara kalau tidak ada data yang benar. Karena itu saya berusaha memfaktualkan data yang ada,” tutur Syahrul.

Lebih lanjut, Sayhrul berharap, data pertanian bisa jelas dari mulai tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga Provinsi, yang bermuara pada data pertanian Nasional.

“Jadi saya akan meminta data dari bawah sehingga semuanya jadi jelas gambaran daerah, dan saya akan cek semuanya,” tegas Syahrul.

Terkait hal tersebut, maka Syahrul berkomitmen akan mengeluarkanone singledata dalam 100 hari pertama. “Jadi BPS (Badan Pusat Statistik) akan melakukan pendataan bersama-sama dengan instansi (Kementerian) lainnya. Sehingga saat melakukan pendataan, disana ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan lainnya, dengan begitu akan satu data,” terang Syahrul.

Kedepan, Syahrul berharap datanya hanya satu dari BPS tapi sudah diklarifikasi oleh semua instansi. Sehingga tidak ada data-data lagi diluar data tersebut. “Semua instansi (Kementerian ataupun Badan) kemarin sudah hadir disini untuk mengkalifikasi data yang mereka punya, Kedepan data hanya satu,” papar Syahrul.

Disisi lain, Syahrul berkomitmen akan meneruskan apa yang baik tapi juga jika ada yang harus diperbaiki maka harus diperbaiki atau disemprunakan. Sebab masalah pertanian ini adalah masalah strategis dan sangat kompleks serta luas.

Hal itu dilakukan guna menciptakan negara yang kuat. Negara yang kuat adalah negara yang mempunyai daya tahan pertanian yang baik.

Oleh karena itu pihaknya kan bekerja sekuat-kuatnya dan sekeras-kerasnya dengan dukungan semua pihak yang ada baik terkait secara langsung ataupun tidak langsung. “Saya ingin pertanian yang besok bisa jauh lebih baik dari yang sekarang. Semakin kuat dan mandiri,” papar Syahrul.

BERITA TERKAIT

Selamatkan KUMKM DARI Serangan Covid 19

NERACA Jakarta – Banyaknya pelaku usaha koperasi dan UMKM (KUMKM) maka Kementerian Koperasi dan UKM komit untuk menyelamatkannya dari serangan…

COVID-19 Melebar Pengawalan Nelayan Tetap Berjalan

NERACA Jakarta – Di tengah kewaspadaan menghadapi pandemi Covid-19, Kapal Pengawas Perikanan KKP tetap melaksanakan tugas mengawal nelayan-nelayan Indonesia yang…

COVID-19 Meluas, Pemerintah Harga dan Pasokan Bapok Terkendali

NERACA Jakarta - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Suhanto menyatakan pemerintah pusat terus berkomitmen untuk menjaga stabilitas…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Antisipasi Covid-19, Kemendag Perpanjang Pendaftaran GDI 2020

Antisipasi Covid-19, Kemendag Perpanjang Pendaftaran GDI 2020 NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan (Ditjen PEN Kemendag)…

Pandemi COVID-19 Mempengaruhi HPE Mineral

Jakarta – Hingga akhir Maret 2020, pandemi COVID-19 yang terjadi secara global masih mempengaruhi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) produk…

Selamatkan KUMKM DARI Serangan Covid 19

NERACA Jakarta – Banyaknya pelaku usaha koperasi dan UMKM (KUMKM) maka Kementerian Koperasi dan UKM komit untuk menyelamatkannya dari serangan…