Delegasi RI Perjuangkan Akses Pasar ke Selandia Baru

NERACA

Jakarta – Indonesia terus berupaya membuka peningkatan akses pasar ekspor Indonesia ke Selandia Baru. Beberapa di antaranya yaitu akses pasar tenaga kerja dan produk pertanian.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo yang menjadi ketua Delegasi RI saat menghadiri Forum Senior Official’s Meeting on Trade and 7 di Wellington, Selandia Baru.

Sedangkan, Investment Framework (SOMTIF) ke Delegasi Selandia Baru dipimpin oleh Principal Adviser, Trade and Economic Group, Ministry of Foreign Affairs and Trade Mark Trainor. "Pada SOMTIF kali ini, Delegasi RI memperjuangkan akses pasar tenaga kerja Indonesia agar dapat memasuki Selandia Baru.

Selain itu, juga akses untuk produk buah-buahan tropis Indonesia, khususnya terkait penyelesaian hambatan nontarif untuk produk manggis, pisang, nanas, salak, dan mangga," kata Iman.

Menurut Iman, selain isu akses pasar tenaga kerja dan pertanian, Indonesia juga mengundang para investor Selandia Baru ke Indonesia di sektor peternakan; pariwisata; pendidikan vokasional dan tinggi; serta kebudayaan ekonomi kreatif. Kerja sama yang ditawarkan di sektor ekonomi kreatif seperti perfilman dan animasi.

"Selandia Baru memiliki industri perfilman yang cukup maju. Banyak film box office yang dibuat di Selandia Baru, seperti the Hobbit dan Lord of the Ring. Oleh karena itu, Indonesia ingin membangun kerja sama melalui forum ini," lanjut Iman.

Iman menambahkan, isu-isu yang diupayakan Delegasi RI dalam pertemuan SOMTIF ini sejalan dengan visi Presiden Jokowi untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja ekspor, termasuk ke Selandia Baru. "Di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini, SOMTIF memiliki arti penting dalam meningkatkan kerja sama Indonesia dan Selandia Baru," papar Iman.

SOMTIF merupakan forum bilateral reguler tahunan antara Indonesia dan Selandia Baru. Forum ini mendiskusikan isu-isu perdagangan dan investasi, sekaligus menjadi momen peningkatan kinerja perdagangan dan investasi melalui kerja sama teknis. SOMTIF mulai dibentuk pada 2005 dan 15 Juli 2008 di Wellington. Selanjutnya, agenda SOMTIF-pertama kali dilaksanakan pada 14 dilaksanakan secara bergantian oleh kedua negara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total perdagangan Indonesia dengan Selandia Baru pada 2019 mencapai USD 1,2 miliar. Ekspor Indonesia ke Selandia Baru tercatat sebesar USD 445,2 juta dan impor Indonesia dari Selandia Baru tercatat sebesar US$ 763,5 juta.

Produk ekspor utama Indonesia ke Selandia Baru adalah oil cake, batu bara, kayu, reception app for television, dan ban. Sedangkan, produk impor utama Indonesia dari Selandia Baru adalah susu dan krim, mentega, keju, tepung gandum, dan bubur kayu kimiawi.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai realisasi investasi Selandia Baru di Indonesia tercatat mencapai USD 2,6 juta di 81 proyek. Mayoritas investasi berada di sektor tersier atau jasa seperti hotel, restoran, dan pariwisata. Sedangkan, perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Selandia Baru bergerak di bidang distributor fosfat dan surfaktan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengakui bahwa pihaknya tengah menggandeng para kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai mitra kerja Kementerian Perdagangan untuk melakukan diplomasi ekonomi untuk melakukan diplomasi ekonomi dalam meningkatkan ekspor Indonesia.

Para perwakilan Indonesia tersebut antara lain Duta Besar, Konsulat Jenderal, Atase Perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), dan para pejabat fungsional ekonomi. "Kami harap para perwakilan Indonesia di luar negeri semakin aktif memperjuangkan kepentingan perdagangan Indonesia, khususnya dalam meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri," ujar Agus.

"Mengatasi Defisit Neraca Perdagangan: Meningkatkan Ekspor dan Mengamankan Pasar Dalam Negeri". Turut hadir sebagai narasumber Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, serta dimoderatori Plt. Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri.

Menurut Agus, peran para kepala perwakilan RI diperlukan terutama untuk menginformasikan kebijakan nontarif (Non Tariff Measures/NTM) dan hambatan nontarif (Non Tariff Barrier/NTB) yang menjadi penghambat masuknya produk Indonesia serta aturan yang dapat diduga melanggar perjanjian WTO di negara akreditasi.

Selain itu, kepala perwakilan RI tersebut juga berperan memantau pemanfaatan skema preferensi yang sudah diimplementasikan, membantu penyelesaian sengketa dagang, menggali dan menyampaikan informasi peluang ekspor barang dan jasa, menarik investasi sektor barang/jasa. Peran lainnya yaitu melakukan pendekatan intensif khususnya kepada sejumlah negara di Afrika dan Timur Tengah agar merespons usulan Indonesia untuk merundingkan perjanjian perdagangan preferensial (Preferential Trade Agreement/PTA).

"Untuk mengoptimalkan ITPC dan Atdag, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Perdagangan akan menuntaskan re-orientasi tugas perwakilan perdagangan di wilayah akreditasi. Kami harap upaya ini dapat didukung Kementerian Luar Negeri, kementerian teknis terkait, asosiasi, dan para pelaku ekspor," papar Agus.

Agus menegaskan kembali mandat yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Kementerian Perdagangan yaitu menjaga neraca perdagangan dengan mempercepat penyelesaian perundingan perdagangan, mengendalikan impor secara selektif, dan mengoptimalkan peranan Atdag dan ITPC agar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ekspor di wilayah akreditasi.

Selanjutnya Agus menjelaskan, dengan target pertumbuhan ekspor nonmigas di kisaran 11,09 persen, maka strategi peningkatan ekspor nonmigas diarahkan untuk mengamankan-7,75 pasar ekspor utama dan memperluas pasar ekspor baru.

BERITA TERKAIT

Permendag 24 Tahun 2020, Optimalkan Serapan Bulog

NERACA Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk…

Respon Positif Kebijakan Penanganan Covid-19, Kepercayaan Pasar Mulai Tumbuh Kembali

Jakarta – Di tengah pandemi virus corona (covid-19) yang sedang fokus diatasi pemerintah, kabar baik muncul dari pasar uang dan…

Implementasi Kartu Prakerja Harus Dipercepat

NERACA Jakarta - Dalam rangka melindungi para pencari kerja dan pekerja formal atau informal yang terkena dampak langsung dari berkurangnya…

BERITA LAINNYA DI BERITA KOMODITAS

Cegah Penyebaran Covid-19, Kemendag Tunda TEI ke-35 Tahun 2020

NERACA Jakarta – Demi memutus rantai virus Covid-19 maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan menunda pelaksanaan Trade Expo Indonesia…

Atasi Covid-19 Kerjasama Global Dilakukan

NERACA Jakarta – Sudah waktunya melakukan kerja sama global untuk mengatasii Covid-19. Hal itulah yang dilakukan oleh pemerintah yang diwakili…

Permendag 24 Tahun 2020, Optimalkan Serapan Bulog

NERACA Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Untuk…