Malang – Banyak koperasi baik kovensional maupun syariah masih belum memahami prinsip-prinsip koperasi misalnya dalam hal kelembagaan dan sumberdaya manusia. Dampaknya mereka kerap ditolak saat pengajuan kredit pada lembaga-lembaga pemerintah.

NERACA

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), Braman Setyo mengatakan kunci keberhasilan koperasi adalah kelembagaannya. ''Meski usaha besar jika kelembagaan tidak bagus adalah percuma,'' katanya pada acara Bimbingan Teknis Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir Syariah dengan Dinas serta Pelaku Koperasi dan UKM di Malang, Jawa Timur.

Braman mengatakan penguatan kelembagaan ini menjadi sinergi antara LPDB-KUMKM sebagai pembangunan usaha dan Dinas yang bertugas membina. Braman melanjutkan secara nasional koperasi syariah lebih baik dari koperasi konvensional meski secara kuantitas lebih sedikit.

Disisi lain, Braman mengatakan mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM berkomitmen agar LPDB punya peran penting di tahun 2020 dalam pengembangan UMKM naik kelas, karena itu yang menjadi Menteri Koperasi dan UKM komitem untuk mengangkan UMKM.

Sehingga untuk menaikan derajat program UMKM dan modernisaai koperasi serta UKM ekspor menjadi fokus Menteri Teten, karena UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Bahkan kontribusinya terhadap PDB hingga 60,34 persen, dan menyerap tenaga kerja mencapai 97 persen. UMKM juga memiliki daya tahan tinggi yang mampu menopang perekonomian negara saat terjadi krisis global.

“Saat ini fokus Pak Menteri  bagaimana mengembangkan UMKM, karena UMKM telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain secara kualitas UMKM kita kecil sekali, nilai ekspornya hanya 14% dibawah Vietnam yg 17% apalagi UKM China  70% . Oleh karena itu, Pak Menteri selalu menekankan dalam forum rapat bahwa pengembangan UMKM menjadi fokus utama, papar Braman.

Disamping itu, Braman optimis di tahun 2020 sebagai ajang pemanasan untuk menuju jenjang 2021 bahwa kebijakan One Gate Policy harus berjalan. Sebab ini  merupakan langkah-langkah  yang tepat sekali karena kedepannya Kementerian Koperasi dan UKM akan mengkonsolidasikan program pembinaan dan pembiayaan di 18 Kementerian/Lembaga sehingga pemberdayaan UMKM akan berjalan sesuai harapan.

Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Fitri Rinaldi mengatakan banyak koperasi ditolak proses pengajuan dana bergulir lantaran tidak memiliki kelengkapan kelembagaan dan sumber daya. Banyak penolakan pengajuan proses bantuan dana bergulir itu terjadi bukan karena koperasi itu tidak layak. Penolakan paling banyak disebabkan masalah kelembagaan.

“Kelembagaan ini cukup krusial karena jika diproses bisa bermasalah," kata Fitri.

Fitri menuturkan persoalan kelembagaan yang kerap ditemui terjadi pada koperasi syariah. Misalnya hubungan kekeluargaan di antara pengurus koperasi syariah. "Hubungan itu terjadi di level satu, misalnya pengurus adalah suami, istri dan anak. Ini pasti ditolak karena melanggar undang-undang. Kalau level dua kami masih bisa proses, '' tegas Fitri.

Karena itu, Fitri berharap melalui bimbingan teknis ini koperasi yang hadir bisa mengajukan proses pembiayaan dengan memenuhi perbuatan karena sudah dibedah persoalannya.

Pembiayaan syariah di LPDB-KUMKM sendiri baru dibentuk pada 2017 dan beroperasi pada 2018. Komposisi pembiayaan konvensional dan syariah sendiri  di LPDB-KUMKM mencapai 55% untuk konvensional dan 45% syariah. Fitri Rinaldi juga menuturkan Pada 2019 pembiayaan syariah berhasil menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp125 miliar kepada 14 koperasi.

Untuk tahun ini, pihaknya tengah memproses pinjaman senilai Rp112 miliar dari lima koperasi. Dia mengatakan tahun ini pembiayaan syariah ditargetkan menyalurkan pembiayaan sekitar Rp600 miliar dari Rp1,8 triliun total dana bergulir yang dikelola LPDB-KUMKM. Koperasi syariah di Indonesia total ada 4000 koperasi. Namun dia meyakini koperasi yang ada bisa lebih besar lagi.

Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur Purnomo Hadi mengakui faktor persoalan kelembagaan mendorong pihaknya tidak memproses sedikitnya 340 proposal pembiayaan dari koperasi syariah "Kami fokus pada peningkatan kualitas koperasi berbasis syariah dan digitalisasi,'' ujar Purnomo.

Purnomo mengatakan saat ini ada 34 ribu koperasi di Jawa Timur. Dari jumlah itu 3000 di antaranya adalah koperasi syariah. Purnomo menegaskan kualitas dan koperasi tersebut harus terjamin lebih dahulu supaya dapat diproses untuk pengajuan pembiayaan. Koperasi kata dia harus memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusianya. "Kelembagaan itu penting. Kelembagaan itu ruhnya koperasi," kata Purnomo.

Sebelumnya, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin menambahkan LPDB-KUMKM mempunyai roadmap 2020-2024. Dalam roadmap tersebut, Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Koperasi dan UKM ini fokus pada empat pilar unggulan, yang pertama adalah pengembangan SDM, kedua pengembangan teknologi informasi (TI), ketiga pengembangan bisnis proses dan keempat pengembangan produk.